Susi Pudjiastuti:
"Saya khawatir tentang PNS, yang sebenarnya bukan pekerjaan saya. Tapi 50 persen PNS dalam 10 tahun yang akan datang akan dikurangi (karena peran teknologi)."
Wacana PNS (Pegawai Negeri Sipil) diganti robot kembali  mencuat. Isu ini pernah mengemuka sebelumnya sejak  2016 dengan bergulirnya gagasan e-government. Sementara itu data BKN (Badan Kepegawaian Nasional) menunjukkan bahwa populasi PNS di Indonesia memang terus menurun.
Penurunan jumlah PNS sejauh ini  lebih karena faktor alami yaitu usia. Mantan Menteri  Kelautan Susi Pudjiastuti bahkan pernah mempercepat prosesnya dengan menawarkan program pensiun dini (golden handshake Rp 250 juta) meski ditentang DPR.
Susi mengungkap bahwa pengurangan mesti dilakukan karena jumlah yang terlampau banyak. Dari segi komposisi usia perlu juga untuk memperbanyak angkatan milenial. Menurut pengusaha asal Pangandaran ini  mereka  lebih cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi  (kompas.com, 18/1/2021). Â
Selain faktor usia, persoalan kompetensi juga menjadi sorotan. Meskipun jumlahnya banyak, PNS kita cenderung mengisi pos-pos administrasi yang sulit dikonversi ke bidang yang membutuhkan skill khusus. Walhasil untuk jenis pekerjaan tertentu pemerintah akhirnya mempekerjakan pihak ketiga.
Dampak dari kondisi tersebut terjadi penambahan  beban anggaran. Di satu sisi jumlah pegawai banyak tetapi  di sisi lain sejumlah pekerjaan malah dikerjakan oleh pihak ketiga yang perlu dibayar.
Terkait perampingan jumlah PNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tjahjo Kumolo, menekankan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pemecatan atau percepatan pensiun. Â Bahkan untuk pensiun dini pun prosesnya akan dilalui jika memang ada pengajuan. Berbeda dengan pendekatan yang dilakukan Susi (detik.com, 23/6/2020).
Supaya pos administrasi tidak semakin gemuk, Tjahjo mengatakan bahwa ke depan penerimaan PNS memprioritaskan pos dengan keahlian khusus, misalnya teknologi informasi. Dengan cara tersebut dengan sendirinya perampingan pos administrasi terjadi karena regenerasinya terpangkas.
Sejumlah pekerjaan berulang seperti mengisi  atau memperbarui data kependudukan (KTP, SIM, paspor), menjawab pertanyaan standar (QnA, question and answer) bisa dilakukan melalui aplikasi. Keputusan rutin yang berpola juga dapat diselesaikan dengan memanfaatkan data dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Electronic government (or e-Government) is the application of Information and Communication Technologies (ICTs) to government functions and procedures with the purpose of increasing efficiency, transparency and citizen participation(portal.oas.org).
PBB mengukur  sejumlah indikator  sebagai acuan dalam pemeringkatan kemajuan e-government dan tingkat partisipasi. Survei terakhir tahun 2020 dilaksanakan di 193 negara (publicadministration.un.org).
Untuk indeks e-government (EGDI, E-government Development Index) yang diukur yaitu:
- OSI :Â Online Services Index;
- TII Â : Telecommunication Interconnection Index;
- HCI :Â Human Capacity Index.
Berdasarkan perbandingan relatif, Indonesia memperoleh skor 0,6612 dan peringkat 88. Posisi ini lebih rendah dibanding Vietnam, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura. Negara  Asia yang skornya tertinggi yaitu Korea Selatan dengan nilai 0,9560 menempati  peringkat 2 di bawah Denmark.
Peringkat Indonesia saat ini lebih baik dari tahun 2018 pada posisi 107 dan tahun 2016, posisi 116. Begitu juga untuk peringkat partisipasi  yang sekarang di posisi 57; naik dari ranking 92 pada tahun 2018 dan 114 pada tahun 2016.
Angka partisipasi Indonesia  mencapai nilai 0,7500. Posisi ini berarti setara Jerman dan lebih baik dari Israel meskipun tetap masih tertinggal dibanding beberapa negara tetangga. Tiga negara peringkat teratas diduduki Estonia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat dengan skor sempurna, 1.
Adapun yang menjadi indikatornya yaitu:
- E-information;
- E-consultation;
- E-decision-making.
Ketiga framework di atas berkaitan dengan penyediaan informasi publik; pelibatan warga dalam pertimbangan kebijakan; dan pemberdayaan warga dalam merancang kebijakan, komponen pelayanan, beserta cara penyampaian.
Seiring dengan semakin menguatnya kecenderungan transparansi, efisiensi , dan partisipasi; tampaknya pencapaian Indonesia akan terus membaik. Tetapi hal itu juga berarti pemangkasan tenaga kepegawaian di sektor administrasi.
Dalam 6 tahun terakhir jumlah PNS sudah berkurang sekitar 500 ribu personil terutama karena pensiun dan pembatasan perekrutan. Jika mengacu data bahwa ada 1,7 juta PNS bidang administrasi maka potensi pengurangan akan terus terjadi.
Lantas bagaimana angkatan kerja generasi baru menyikapi hal ini?
Tentunya adaptasi yang perlu dilakukan oleh para peminat karier pegawai negeri. Jika dahulu cukup dengan skill mengoperasikan aplikasi office sudah bisa jadi PNS, sekarang sudah tidak berlaku.
Penguasaan  teknologi informasi , komunikasi, dan multi media yang tampaknya semakin diperlukan. Memang porsinya tak akan sebanyak pos administrasi seperti pada postur populasi PNS sebelumnya. Tetapi dari yang jumlahnya lebih sedikit itu Indonesia masih mengalami kekurangan.
Selain pemerintah, sektor swasta juga saat ini sedang membutuhkan yang hingga harus merekrut dari luar. Proyeksi nasional hingga tahun 2030 menyebutkan, 9 juta tenaga terampil bidang TIK (teknologi informasi dan komunikasi) diperlukan untuk mengelola digitalisasi seluruh aspek pelayanan publik (cnnindonesia.com, 6/10/2021).
Kesimpulannya, wacana PNS diganti robot itu mestinya tak perlu menjadi sumber keresahan. Faktanya peluang kerja masih tersedia luas yang untuk bidang TIK sendiri kita masih kekurangan. Orientasi yang harus berubah jika memang goal menjadi PNS masih menjadi pilihan.***
