PNS Diganti Robot, 6 Tahun Terakhir Jumlahnya Terus Menyusut

Susi Pudjiastuti:

"Saya khawatir tentang PNS, yang sebenarnya bukan pekerjaan saya. Tapi 50 persen PNS dalam 10 tahun yang akan datang akan dikurangi (karena peran teknologi)."

Wacana PNS (Pegawai Negeri Sipil) diganti robot kembali  mencuat. Isu ini pernah mengemuka sebelumnya sejak  2016 dengan bergulirnya gagasan e-government. Sementara itu data BKN (Badan Kepegawaian Nasional) menunjukkan bahwa populasi PNS di Indonesia memang terus menurun.

Penurunan jumlah PNS sejauh ini  lebih karena faktor alami yaitu usia. Mantan Menteri  Kelautan Susi Pudjiastuti bahkan pernah mempercepat prosesnya dengan menawarkan program pensiun dini (golden handshake Rp 250 juta) meski ditentang DPR.

Susi mengungkap bahwa pengurangan mesti dilakukan karena jumlah yang terlampau banyak. Dari segi komposisi usia perlu juga untuk memperbanyak angkatan milenial. Menurut pengusaha asal Pangandaran ini  mereka  lebih cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi  (kompas.com, 18/1/2021).  

Selain faktor usia, persoalan kompetensi juga menjadi sorotan. Meskipun jumlahnya banyak, PNS kita cenderung mengisi pos-pos administrasi yang sulit dikonversi ke bidang yang membutuhkan skill khusus. Walhasil untuk jenis pekerjaan tertentu pemerintah akhirnya mempekerjakan pihak ketiga.

Dampak dari kondisi tersebut terjadi penambahan  beban anggaran. Di satu sisi jumlah pegawai banyak tetapi  di sisi lain sejumlah pekerjaan malah dikerjakan oleh pihak ketiga yang perlu dibayar.

Saya, manusia maya atau virtual human hasil olah digital (hakuhodo-global.com).

Terkait perampingan jumlah PNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tjahjo Kumolo, menekankan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pemecatan atau percepatan pensiun.  Bahkan untuk pensiun dini pun prosesnya akan dilalui jika memang ada pengajuan. Berbeda dengan pendekatan yang dilakukan Susi (detik.com, 23/6/2020).

Supaya pos administrasi tidak semakin gemuk, Tjahjo mengatakan bahwa ke depan penerimaan PNS memprioritaskan pos dengan keahlian khusus, misalnya teknologi informasi. Dengan cara tersebut dengan sendirinya perampingan pos administrasi terjadi karena regenerasinya terpangkas.

Populasi PNS menurut usia (Data BKN, 30/6/2021).

Lalu  dengan adanya robotisasi, apakah kantor seperti pemda akan dilengkapi manekin cantik bernama Shinta atau Maya yang pandai berbicara? Mengacu pada  praktik dan pembicaraan yang ada, wacana robotisasi  sebenarnya lebih mengarah pada  otomatisasi atau digitalisasi pelayanan publik yang disebut  e-government.

Sejumlah pekerjaan berulang seperti mengisi  atau memperbarui data kependudukan (KTP, SIM, paspor), menjawab pertanyaan standar (QnA, question and answer) bisa dilakukan melalui aplikasi. Keputusan rutin yang berpola juga dapat diselesaikan dengan memanfaatkan data dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Electronic government (or e-Government) is the application of Information and Communication Technologies (ICTs) to government functions and procedures with the purpose of increasing efficiency, transparency and citizen participation(portal.oas.org).