Membaca Kedekatan Anies-Jokowi di Tengah Isu Dualisme Kepemimpinan Demokrat

Isu kudeta Demokrat memunculkan dualisme kepemimpinan di partai oposisi yang identik dengan SBY. Kepemimpinan AHY, putra mahkota Cikeas, mendapat tantangan dari Moeldoko yang terpilih menjadi ketua umum versi KLB Deli Serdang.

Dalam wawancaranya dengan Karni Ilyas, Prof Salim Said menyampaikan temuan soal penyebab kisruh di tubuh Demokrat.

Berdasarkan penelusurannya, pengamat politik senior tersebut mengatakan bahwa ada pihak internal yang menuding bahwa SBY-lah yang melakukan kudeta duluan. Selain itu kongres V Demokrat 2020 yang memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketum di pihak lain menyebabkan ketidakpuasan sejumlah kader senior.

Prof Salim Said:

"Jawaban dari kolega saya orang pertama yang mengkudeta adalah Pak SBY terhadap orang Demokrat dan menjadikan anaknya menjadi ketua Partai."

Dari pihak petahana yang kini gencar diserang Demokrat terkait keterlibatan KSP Moeldoko, ada beberapa perubahan terkait hubungannya dengan Jakarta. Anies Baswedan yang identik dengan kepala daerah oposan di kalangan relawan Jokowi kini tampak semakin akrab dengan istana.

Anies-Jokowi tunjukkan kedekatan

Ada beberapa momentum yang menunjukkan kedekatan itu.

Yang terbaru yaitu unggahan di Instagram terkait pembahasan penanggulangan banjir oleh Gubernur DKI dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Setelah sebelumnya kerap timbul rumor  perselisihan Jakarta dengan pusat, unggahan lewat akun @luhut.pandjaitan itu seolah menepis hal tersebut (kompas.com, 12/3/2021).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan:

"Pertemuan ini merupakan salah satu dari rangkaian koordinasi saya dengan para Kepala Daerah, khususnya di bidang Infrastruktur dan Transportasi. Pak Anies adalah Gubernur terakhir dari Pulau Jawa yang saya temui setelah sebelumnya saya bertukar pikiran dengan Gubernur Jateng, Jabar, Banten, Jatim dan DIY."

Pertemuan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan Menko Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas berbagai persoalan Jakarta (kompas.com, 12/3/2021).

Koordinasi LBP dengan gubernur Jawa yang lain tidak begitu mendapatkan tekanan, berbeda dengan pertemuannya bersama Anies Baswedan. Sementara itu, jamak diketahui publik bahwa LBP adalah salah satu pejabat yang cukup dipercaya Jokowi. Dalam berbagai isu penting, selalu tampil mantan Kopassus itu sebagai sosok yang akan menuntaskan persoalan.

Sebelumnya Anies Baswedan tampil bersama Jokowi di hadapan publik dalam dua kesempatan.

Pertama yaitu saat vaksinasi Covid-19 di Tanah Abang, tanggal 17 Februari. Kemudian yang kedua pada tanggal 24 Februari saat vaksinasi di SMA 70 yang menyasar 600 personil tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan didampingi pula "juniornya" di Kemendikbud yaitu Menteri Nadiem Makarim.

Dari pihak Jakarta sendiri sinyal kedekatan itu terpancar juga.

Dalam konteks penanganan banjir Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan soal kejengkelan Menteri PUPR atas kelambanan penanganan Jakarta. Pemprov DKI merespons keluhan tersebut secara lebih kooperatif. Pejabat Kadis SDA dicopot dan penggantinya adalah pejabat pilihan Ahok dahulu, Yusmada Faizal (tribunnews.com, 25/2/2021).

Wagub Riza Patria sebiduk dengan Anies dalam hal penanganan promosi pariwisata di ibu kota. Hari ini (13/3) Riza mengatakan kepada media bahwa koordinasi dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat sebelum mengambil tindakan atau keputusan.

Secara eksplisit Anies Baswedan juga menyampaikan dukungan kepada kepemimpinan Jokowi-Maruf. Dalam peringatan Harlah NU ke-98 tanggal 27 Februari, mantan Mendikbud yang sempat direshuffle ini mengharapkan Presiden Jokowi mendapat kemudahan dalam penanganan pandemi beserta dampak-dampak negatifnya.

Manuver Demokrat diredam

Ada perimbangan posisi dan langkah (politik?) yang dilakukan istana dalam dua fenomena yang terjadi serentak ini: kudeta Demokrat dan rekonsiliasi DKI-pusat.

Kedekatan DKI dengan pemerintah pusat jelas bagus untuk mengkoordinasikan langkah penanganan pandemi dan problem klasik seperti banjir dan kemacetan. Berbeda dengan tahun lalu ketika hubungan seolah renggang ketika ketidaksinkronan langkah Jakarta dengan Menkes dan Satgas Covid-19 terungkap media dan menimbulkan pro-kontra.

Dalam hubungannya dengan kisruh Demokrat yang waktunya nyaris bersamaan, kedekatan Anies dengan Jokowi relatif menguntungkan secara politik.

Baik Anies maupun Jokowi menginginkan masa kepemimpinan mereka masing-masing akan berakhir husnul khotimah. Anies Baswedan punya waktu sekitar dua tahun untuk memperbaiki reputasinya sementara Jokowi punya waktu lebih lama yaitu sekitar empat tahun.

Dari Senayan kabar tersiar bahwa Pemilu serentak dipastikan akan dilaksanakan 2024. Agenda tersebut merupakan konsekuensi setelah RUU Prolegnas ditarik DPR dan pemerintah.

Jika Anies Baswedan jika ingin terus berkiprah hingga 2024 maka langkah yang masuk akal adalah mendekat ke pusat. Sangat riskan bagi Anies menyongsong tahun politik tersebut jika tanpa partai maupun jabatan.

Sementara itu kubu petahana punya pilihan setelah Anies selesai di Jakarta. Bisa melanjutkan simbiosis mutualisma saat ini ke jenjang berikutnya hingga 2024. Bisa juga tidak. 

Bagaimanapun secara politik Anies memiliki pendukung yang bisa dikalkulasi demi memperkuat dominasi petahana. Seandainya dijauhi maka lebih memungkinkan bagi pihak oposisi untuk menggalang kekuatan lebih besar dan menjadi ancaman bagi rezim koalisi yang saat ini memegang kekuasaan.

Di sisi lain meningkatnya aktivitas politik Demokrat memunculkan beragam spekulasi.

Yang terburuk bagi istana adalah semuanya bermuara pada manuver SBY. Kisruh Demokrat sangat mungkin akan berakhir dengan islah kubu SBY-Moeldoko. Sinyal itu pernah diungkap Demokrat ketika isu baru merebak awal Februari lalu.

Herzaky Mahendra Putra, DPP Demokrat (cnnindonesia.com, 3/2/2021):

"Kalau KSP Moeldoko mau menjadi Capres melalui Partai Demokrat, ya bikin Kartu Tanda Anggota (KTA) dulu sebagai kader Partai Demokrat."

Fakta lain yang relevan adalah kenyataan bahwa ketika Moeldoko terbang ke Deli menghadiri KLB di sana, Menkopolhukam Mahfud MD mengaku tidak tahu menahu. Begitu pula dengan presiden dan Mensesneg Pratikno (tribunnews.com, 11/3/2021).

Moeldoko mengatakan bahwa kepergian dirinya ke Deli adalah urusan pribadi dan tidak terkait dengan jabatannya di KSP.

Menkopolhukam Mahfud MD:

"Lalu saya konfirmasi ke Pak Moeldoko, saya tanya Pak Moeldoko nggak cerita kepada Pak Presiden kalau bapak ikut (KLB di Deli Serdang).

(Moeldoko menjawab) 'itu kan urusan saya dan saya tidak ditanya' dan semuanya kaget waktu itu."

Petunjuk penting lainnya adalah desakan relawan Jokowi Mania (JoMan) kepada presiden untuk memecat KSP Demokrat seperti yang pernah ditulis dalam artikel sebelumnya.

Baca: Manuver KLB SBY-Moeldoko terkuak

Bagaimana langkah Demokrat berikutnya, apakah Moeldoko memang sedang bersolo-karier dengan petualangan politiknya lewat KLB?  Ataukah SBY akan berhasil mengkonsolidasi partainya sekaligus merekrut Moeldoko?

Apa pun hasil akhir drama dualisme kepemimpinan di tubuh Demokrat, yang jelas Jokowi plus koalisi sudah punya penyeimbang. Kedekatan dengan Anies bisa menjadi poin untuk mencegah Demokrat terlampau kuat dan menjadi ancaman saat  Pemilu 2024.***