Dari pihak Jakarta sendiri sinyal kedekatan itu terpancar juga.
Dalam konteks penanganan banjir Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan soal kejengkelan Menteri PUPR atas kelambanan penanganan Jakarta. Pemprov DKI merespons keluhan tersebut secara lebih kooperatif. Pejabat Kadis SDA dicopot dan penggantinya adalah pejabat pilihan Ahok dahulu, Yusmada Faizal (tribunnews.com, 25/2/2021).
Wagub Riza Patria sebiduk dengan Anies dalam hal penanganan promosi pariwisata di ibu kota. Hari ini (13/3) Riza mengatakan kepada media bahwa koordinasi dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat sebelum mengambil tindakan atau keputusan.
Secara eksplisit Anies Baswedan juga menyampaikan dukungan kepada kepemimpinan Jokowi-Maruf. Dalam peringatan Harlah NU ke-98 tanggal 27 Februari, mantan Mendikbud yang sempat direshuffle ini mengharapkan Presiden Jokowi mendapat kemudahan dalam penanganan pandemi beserta dampak-dampak negatifnya.
Manuver Demokrat diredam
Ada perimbangan posisi dan langkah (politik?) yang dilakukan istana dalam dua fenomena yang terjadi serentak ini: kudeta Demokrat dan rekonsiliasi DKI-pusat.
Kedekatan DKI dengan pemerintah pusat jelas bagus untuk mengkoordinasikan langkah penanganan pandemi dan problem klasik seperti banjir dan kemacetan. Berbeda dengan tahun lalu ketika hubungan seolah renggang ketika ketidaksinkronan langkah Jakarta dengan Menkes dan Satgas Covid-19 terungkap media dan menimbulkan pro-kontra.
Dalam hubungannya dengan kisruh Demokrat yang waktunya nyaris bersamaan, kedekatan Anies dengan Jokowi relatif menguntungkan secara politik.
Baik Anies maupun Jokowi menginginkan masa kepemimpinan mereka masing-masing akan berakhir husnul khotimah. Anies Baswedan punya waktu sekitar dua tahun untuk memperbaiki reputasinya sementara Jokowi punya waktu lebih lama yaitu sekitar empat tahun.
Dari Senayan kabar tersiar bahwa Pemilu serentak dipastikan akan dilaksanakan 2024. Agenda tersebut merupakan konsekuensi setelah RUU Prolegnas ditarik DPR dan pemerintah.
Jika Anies Baswedan jika ingin terus berkiprah hingga 2024 maka langkah yang masuk akal adalah mendekat ke pusat. Sangat riskan bagi Anies menyongsong tahun politik tersebut jika tanpa partai maupun jabatan.
