Mohon tunggu...
Telisik Data
Telisik Data Mohon Tunggu... Penulis - write like nobody will rate you

Fakta dan data otentik adalah oase di tengah padang tafsir | esdia81@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Pesan Cak Nanto untuk Pemilih Milenial: "Jangan Golput!"

29 November 2018   09:57 Diperbarui: 29 November 2018   10:25 449
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mengutip dari laman blog  caknanto.com,  pada pilpres nanti ada sebanyak 79.170.808 pemilih yang berusia 17-35 tahun. Kelompok ini dibagi menjadi dua kelompok, pemilih pemula dan pemilih milenial. Total jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 185.084.629 pemilih.

Dalam wawancara dengan Republika, Cak Nanto menjelaskan bahwa kelompok pemula adalah kelompok pemilih yang berusia 17 tahun dan para pensiunan TNI/POLRI. Sedangkan kelompok milenial adalah kelompok yang memiliki akses informasi dan rasionalitas dalam berpolitik.

Mengingat jumlah  mereka sangat besar dan oleh karena itu sangat menentukan, Cak Nanto berharap dan aktif mengadakan sosialisasi agar mereka memanfaatkan hak pilih dengan baik dan rasional.

Tidak benar jika pemilih milenial beranggapan bahwa Pilpres dan Pileg tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka.  Justru melalui Pemilu ini masa depan mereka sedang dipertaruhkan.

Cak Nanto bersama relawan-relawan yang dipimpinnya mendorong  milenialis untuk bersikap kritis menyaring informasi dan berani mengajukan kontrak politik dengan kandidat Pileg dan atau Pilpres.

Generasi yang dianggap paling melek teknologi informasi ini juga diharapkan Cak Nanto dan kawan-kawan agar menjadi duta penyebar informasi penting dan positif seputar Pemilu. Baik itu informasi tentang mekanisme Pemilu maupun informasi yang berkaitan dengan kandidat yang sedang berkontestasi.

Tren para kandidat yang hanya menjadikan pemilih sebagai obyek kampanye harus diimbangi dengan posisi tawar rakyat/pemilih yang kuat untuk dapat ikut mengontrol dan mengawasi mereka pasca Pemilu.

Melalui kontrak politik tertulis ada mekanisme untuk mengingatkan agar kandidat tidak lupa bekerja untuk memenuhi  janji-janjinya semasa kampanye. Sangat ironis jika mereka yang diberi amanat untuk mengelola kepentingan rakyat malah seperti antri terkena OTT oleh KPK.

Hingga saat ini seperti sudah kita ketahui bersama ada ratusan anggota legislatif dan kepala daerah berbagai level yang berurusan dengan hukum. Kebanyakan kasus korupsi di samping kasus asusila.

Demikianlah sosok Sunanto, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 sekaligus Kornas JPPR 2017-2019. Di atas pundak pribadi yang rendah hati ini semoga Indonesia melalui tahun politik dengan aman tanpa gejolak berarti.

Selamat bekerja Cak!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun