 "Masa depan transportasi kita bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang keberlanjutan. Dengan inovasi dan kolaborasi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih hijau dan seimbang antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan."
 Dalam rangka mencapai Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam sektor transportasi darat menjadi agenda prioritas dalam strategi Kementerian Perhubungan untuk periode 2025-2029. Dengan tantangan yang dihadapi, peran Sekretariat Jenderal Dirjen Perhubungan Darat sangatlah vital, terutama dalam merumuskan kebijakan komprehensif yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Sasaran besar ini sejalan dengan upaya menurunkan biaya logistik nasional sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan.
Strategi penurunan emisi ini dapat dirumuskan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen terkait, baik di tingkat kebijakan maupun operasional dalam lingkup Kegiatan Sekretariat Jenderal Dirjen Perhubungan Darat.
1. Pendekatan Kebijakan Berbasis Data, Inovasi Teknologi dan Kolaborasi
Menurunkan emisi GRK di sektor transportasi darat memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dalam hal ini, Sekjen Dirjen Perhubungan Darat memainkan peran kunci sebagai penggerak utama kebijakan yang berbasis data dan inovasi teknologi. Penggunaan kendaraan ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik (EV), serta pengembangan infrastruktur penunjang, seperti stasiun pengisian daya listrik (SPKLU), perlu didorong secara sistematis.
Pengembangan kebijakan yang berfokus pada pengurangan emisi tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
Strategi Kebijakan dan Regulasi:
- Regulasi Ketat Emisi Kendaraan. Penerapan standar emisi yang lebih ketat pada kendaraan bermotor, terutama di wilayah perkotaan yang padat. Hal ini diikuti dengan kebijakan insentif bagi pengguna kendaraan listrik atau hibrida.
- Insentif Fiskal untuk Kendaraan Ramah Lingkungan. Mengurangi pajak untuk pembelian kendaraan listrik, hibrida, atau kendaraan berbahan bakar alternatif guna mempercepat peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil.
Implementasi dari strategi kebijakan dan regulasi ini, pemerintah pusat tentunya menyediakan anggaran yang cukup untuk program-program penurunan emisi. Selain juga dengan membuat kebijakan fiskal yang mendukung investasi dalam transportasi berkelanjutan. Sementara itu, pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan transportasi lokal yang mendukung target nasional, juga mengelola lalu lintas secara efektif untuk mengurangi kemacetan. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan bukan hanya reaktif, melainkan proaktif dalam mengantisipasi pertumbuhan sektor transportasi yang pesat.
2. Pengembangan Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan
Mencapai target pengurangan emisi GRK tidak dapat dipisahkan dari pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan, selain dengan memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang ada. Sekjen Dirjen Perhubungan Darat perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mampu mendukung penurunan emisi secara optimal. Misalnya, membangun jalur khusus untuk transportasi publik ramah lingkungan dan meningkatkan jaringan transportasi umum yang terintegrasi dari berbagai moda transportasi (angdes, angkot, bus, kereta, dll.).
Fokus Infrastruktur:
* Pengembangan Jalur Khusus. Memperbanyak jalur khusus bus dan kendaraan listrik di perkotaan untuk mempercepat adopsi transportasi ramah lingkungan. Juga pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di area tertentu.
* Sistem Manajemen Lalu Lintas Cerdas. Implementasi teknologi berbasis data dalam mengatur lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan emisi.
3. Kolaborasi Aktif dengan Pemangku Kepentingan
Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta adalah kunci dalam menghadapi tantangan penurunan emisi GRK. Pemerintah dapat mengajak produsen kendaraan untuk mengembangkan teknologi kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi rendah karbon.
Selain itu, masyarakat juga harus diberdayakan melalui kampanye-kampanye yang mendorong penggunaan transportasi umum, carpooling, serta peningkatan kesadaran mengenai dampak buruk emisi GRK terhadap lingkungan.
Langkah Strategis:
* Pengembangan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan. Mendorong penerapan kebijakan yang mendukung memperluas penggunaan jaringan transportasi umum yang efisien dan nyaman, serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Hal ini termasuk pengembangan sistem transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.
* Membantu operator transportasi dalam membaharui armada dengan kendaraan yang lebih efisien, selain juga mengadopsi praktik operasional yang ramah lingkungan.
* Kampanye Edukasi Publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya beralih ke transportasi umum dan lebih sering menggunakan transportasi umum dan kendaraan ramah lingkungan, Termasuk anjuran untuk bersepeda, atau berjalan kaki melalui kampanye yang konsisten.
* Kerja Sama Swasta dan Akademisi. Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga penelitian untuk mengembangkan solusi transportasi hijau melalui inovasi teknologi. Termasuk didalamnya memfasilitasi dan menggandeng perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan infrastruktur transportasi yang mendukung pengurangan emisi.
* Lembaga keuangan juga memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan transportasi berkelanjutan. Yaitu, melalui pendanaan hijau, seperti penyediaan skema pembiayaan hijau, obligasi hijau, dan sukuk hijau. Selain itu, mereka juga dapat mendorong investasi berkelanjutan dalam teknologi dan infrastruktur transportasi rendah emisi.
Terkait tantangan biaya investasi yang tinggi, solusi yang dapat diterapkan meliputi memanfaatkan pendanaan dari lembaga internasional dan sektor swasta, dan mengimplementasikan kebijakan insentif fiskal untuk mendorong investasi hijau.
4. Monitoring dan Evaluasi yang Transparan
Kebijakan penurunan emisi GRK harus dilengkapi dengan sistem monitoring yang berkelanjutan dan transparan. Pengukuran emisi secara berkala perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan. Hal ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan yang dicapai serta area yang membutuhkan perbaikan.
Langkah Monitoring:
* Pengukuran Emisi Berkala. Melakukan pengukuran emisi secara rutin untuk memantau pencapaian dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.
* Laporan Transparan. Menyediakan laporan terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan akuntabilitas.
* Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan. Setiap kebijakan yang dicanangkan harus dilengkapi dengan sistem pemantauan yang transparan dan berkelanjutan. Data mengenai jumlah emisi yang berhasil dikurangi harus dipublikasikan secara berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan. Evaluasi berkala ini harus dilakukan oleh tim khusus di bawah Sekretariat Jenderal, yang bekerja sama dengan lembaga penelitian dan akademisi, guna memberikan masukan ilmiah untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.
5. Mendorong Inovasi Teknologi
Inovasi menjadi ujung tombak dalam upaya penurunan emisi GRK. Pengembangan teknologi kendaraan rendah emisi, seperti kendaraan listrik dan hybrid, serta penelitian dalam bahan bakar alternatif seperti biofuel, perlu didorong lebih agresif. Pemerintah, melalui Sekretariat Jenderal Dirjen Perhubungan Darat, dapat memfasilitasi kolaborasi antara industri otomotif, lembaga penelitian, dan universitas untuk menemukan solusi teknologi yang lebih hijau dan efisien.
Pengembangan Teknologi Hijau:
* R&D di Bidang Transportasi. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi rendah karbon perlu ditingkatkan. Yaitu melalui kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan lembaga penelitian untuk transportasi yang lebih hijau. Akademisi dan peneliti dalam melakukan riset dan pengembangan ini ditujukan untuk menemukan solusi inovatif dalam mengurangi emisi GRK dari sektor transportasi.
* Publikasi dan Diskusi. Mempublikasikan hasil penelitian dan berpartisipasi dalam diskusi publik untuk mempengaruhi kebijakan transportasi yang lebih ramah lingkungan.
* Mendorong Industri Otomotif dalam inovasi teknologi untuk mengembangkan teknologi kendaraan yang lebih efisien dan rendah emisi, seperti mesin dengan efisiensi bahan bakar tinggi dan teknologi hybrid yang harganya terjangkau. Selain juga membantu industri otomotif dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan konvensional.
* Pengembangan Infrastruktur Teknologi. Membangun infrastruktur yang mendukung, seperti jalur khusus sepeda dan kendaraan ramah lingkungan, serta sistem pengisian listrik (termasuk stasiun pengisian kendaraan Listrik/SPKLU) yang terjangkau di berbagai daerah.
6. Menuju Transportasi Berkelanjutan dengan Nilai Tambah
Penurunan emisi GRK tidak hanya berdampak pada kesehatan lingkungan tetapi juga memberikan nilai tambah dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan biaya logistik yang lebih efisien dan sistem transportasi yang lebih bersih, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam perekonomian global serta mewujudkan transportasi maju yang berkelanjutan. Sekjen Dirjen Perhubungan Darat, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, memegang peran strategis dalam mewujudkan visi ini menuju Indonesia Emas 2045.
7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di jajaran pejabat dan staf Ditjen Hubdat perlu dilakukan secara intensif, berkesinambungan, dan konsisten guna menghadapi tantangan di sektor transportasi yang terus berkembang. Langkah-langkah strategis yang dapat diambil meliputi:
* Penguatan soft skill yang relevan dengan tuntutan pekerjaan di masa depan, termasuk kemampuan dalam pengambilan keputusan strategis, berpikir kreatif dan inovatif, serta penerapan growth mindset untuk menghadapi perubahan dengan fleksibilitas dan adaptabilitas.
* Pelatihan khusus bagi petugas transportasi dalam aspek pengelolaan lalu lintas dan pengurangan emisi, agar mereka mampu bekerja secara lebih efektif dan efisien dalam mendukung kebijakan transportasi berkelanjutan.
* Pengembangan program penelitian dan teknologi rendah karbon, yang difokuskan pada pencarian solusi inovatif untuk menekan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi, sejalan dengan komitmen global terhadap lingkungan.
Melalui upaya-upaya ini, diharapkan tenaga kerja yang lebih terampil dan tangguh dapat dihasilkan, serta siap menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan industri transportasi di masa depan.
Dengan komitmen yang kuat, inovasi teknologi yang terus berkembang, serta kolaborasi solid dari semua pihak, kita dapat mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor transportasi darat. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai stakeholder sangat diharapkan, sehingga emisi GRK dapat dikurangi secara signifikan.
Dalam konteks ini, Sekretariat Jenderal Dirjen Perhubungan Darat memiliki peran penting dalam memimpin transformasi sektor transportasi Indonesia menuju sistem yang lebih berkelanjutan, efisien, dan rendah emisi. Dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kebijakan ini berjalan efektif, sehingga target nasional penurunan emisi GRK sesuai komitmen global dapat tercapai.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
