Mencapai target pengurangan emisi GRK tidak dapat dipisahkan dari pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan, selain dengan memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang ada. Sekjen Dirjen Perhubungan Darat perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mampu mendukung penurunan emisi secara optimal. Misalnya, membangun jalur khusus untuk transportasi publik ramah lingkungan dan meningkatkan jaringan transportasi umum yang terintegrasi dari berbagai moda transportasi (angdes, angkot, bus, kereta, dll.).
Fokus Infrastruktur:
* Pengembangan Jalur Khusus. Memperbanyak jalur khusus bus dan kendaraan listrik di perkotaan untuk mempercepat adopsi transportasi ramah lingkungan. Juga pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di area tertentu.
* Sistem Manajemen Lalu Lintas Cerdas. Implementasi teknologi berbasis data dalam mengatur lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan emisi.
3. Kolaborasi Aktif dengan Pemangku Kepentingan
Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta adalah kunci dalam menghadapi tantangan penurunan emisi GRK. Pemerintah dapat mengajak produsen kendaraan untuk mengembangkan teknologi kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi rendah karbon.
Selain itu, masyarakat juga harus diberdayakan melalui kampanye-kampanye yang mendorong penggunaan transportasi umum, carpooling, serta peningkatan kesadaran mengenai dampak buruk emisi GRK terhadap lingkungan.
Langkah Strategis:
* Pengembangan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan. Mendorong penerapan kebijakan yang mendukung memperluas penggunaan jaringan transportasi umum yang efisien dan nyaman, serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Hal ini termasuk pengembangan sistem transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.
* Membantu operator transportasi dalam membaharui armada dengan kendaraan yang lebih efisien, selain juga mengadopsi praktik operasional yang ramah lingkungan.
* Kampanye Edukasi Publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya beralih ke transportasi umum dan lebih sering menggunakan transportasi umum dan kendaraan ramah lingkungan, Termasuk anjuran untuk bersepeda, atau berjalan kaki melalui kampanye yang konsisten.
* Kerja Sama Swasta dan Akademisi. Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga penelitian untuk mengembangkan solusi transportasi hijau melalui inovasi teknologi. Termasuk didalamnya memfasilitasi dan menggandeng perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan infrastruktur transportasi yang mendukung pengurangan emisi.
* Lembaga keuangan juga memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan transportasi berkelanjutan. Yaitu, melalui pendanaan hijau, seperti penyediaan skema pembiayaan hijau, obligasi hijau, dan sukuk hijau. Selain itu, mereka juga dapat mendorong investasi berkelanjutan dalam teknologi dan infrastruktur transportasi rendah emisi.
Terkait tantangan biaya investasi yang tinggi, solusi yang dapat diterapkan meliputi memanfaatkan pendanaan dari lembaga internasional dan sektor swasta, dan mengimplementasikan kebijakan insentif fiskal untuk mendorong investasi hijau.
4. Monitoring dan Evaluasi yang Transparan
Kebijakan penurunan emisi GRK harus dilengkapi dengan sistem monitoring yang berkelanjutan dan transparan. Pengukuran emisi secara berkala perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan. Hal ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan yang dicapai serta area yang membutuhkan perbaikan.
Langkah Monitoring:
* Pengukuran Emisi Berkala. Melakukan pengukuran emisi secara rutin untuk memantau pencapaian dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.
* Laporan Transparan. Menyediakan laporan terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan akuntabilitas.
* Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan. Setiap kebijakan yang dicanangkan harus dilengkapi dengan sistem pemantauan yang transparan dan berkelanjutan. Data mengenai jumlah emisi yang berhasil dikurangi harus dipublikasikan secara berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan. Evaluasi berkala ini harus dilakukan oleh tim khusus di bawah Sekretariat Jenderal, yang bekerja sama dengan lembaga penelitian dan akademisi, guna memberikan masukan ilmiah untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.
5. Mendorong Inovasi Teknologi
