12. Penggalangan Sumber Daya. Penggalangan dana dan sumber daya dari masyarakat, termasuk perorangan, organisasi, dan dunia usaha, harus transparan dan tidak mengenakan pungutan.
13. Transparansi finansial. Kebijakan harus menegaskan pertanggungjawaban finansial Komite secara akuntabel dan transparan.
14. Pengawasan pendidikan. Komite harus mengawasi pelayanan pendidikan sesuai hukum, termasuk menangani keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua, dan masyarakat.
15. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Mekanisme evaluasi berkala diperlukan untuk meningkatkan kinerja Komite secara berkelanjutan.
Perlu diingat bahwa kebijakan ini harus disesuaikan dengan regulasi dan kebutuhan masing-masing sekolah, serta karakteristik wilayah. Proses pembentukan dan implementasi harus melibatkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pihak terkait. Ingatlah bahwa kebijakan pembentukan Komite Sekolah dapat berbeda di setiap sekolah. Rujuklah pada panduan sekolah masing-masing untuk informasi lebih rinci dan akurat.
Kesimpulannya, partisipasi aktif Komite Sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Artikel ini mengulas peran strategis dan tantangan Komite Sekolah serta memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam perkembangan pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, transparansi, integritas, dan kerjasama dengan masyarakat menjadi kunci utama.
