Karena itu, sudah sepantasnya kita menyoroti pentingnya tindakan langsung dari pemerintah daerah dalam mengatasi kendala serapan APBD. Diperlukan langkah strategis dalam kebijakan publik dan manajemen risiko untuk meningkatkan serapan APBD.Â
Pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengatasi faktor internal seperti rendahnya realisasi pendapatan dan belanja.Â
Selain itu, tindakan langsung juga diperlukan dalam mengatasi faktor eksternal seperti bencana alam, OTT KPK, perubahan iklim, dan pemulihan dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada serapan APBD.
Solusinya, sudah saatnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana APBD diutamakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana harus ditingkatkan, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam identifikasi dan penetapan prioritas program yang didanai melalui APBD.Â
Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan program-program yang berdampak langsung bagi kepentingan masyarakat dapat dijalankan secara efektif.
Secara keseluruhan, kesimpulan dari artikel ini adalah pentingnya meningkatkan serapan APBD di Indonesia dengan perhatian mendalam dari pemerintah daerah dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana APBD untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H