"Integrasi ilmu sosial dan humaniora dalam kebijakan transportasi adalah kunci untuk membangun masa depan transportasi yang berkelanjutan dan inklusif".
Dalam dunia transportasi yang semakin maju, seringkali fokus utama dalam pengambilan keputusan terletak pada aspek teknis dan operasional. Meskipun keahlian teknis memang sangat penting dalam menangani masalah transportasi, namun terdapat kesenjangan yang signifikan dalam mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan hukum dalam kebijakan transportasi publik. Untuk membangun transportasi yang berpihak pada kepentingan publik, maka cara terbaik untuk itu adalah dengan mengembalikan peran penting ekonomi, sosial dan hukum transportasi dalam kebijakan transportasi publik.
Masalah ini mengarah pada kurangnya perhatian terhadap ekonomi transport, sosial transport, dan hukum transportasi dalam penerapan kebijakan di lapangan. Dampaknya pun terasa jelas, mulai dari ketidakseimbangan ekonomi yang semakin tajam, kesenjangan sosial yang memperburuk, hingga ketidakadilan hukum yang mengancam hak-hak masyarakat dalam transportasi.
Pentingnya Memasukkan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora dalam Kebijakan Transportasi Publik
Dalam pengambilan keputusan transportasi, penting untuk memasukkan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ini meliputi ekonomi transport, sosial transport, dan hukum transportasi.
Ekonomi transport membantu memahami dampak ekonomi transportasi secara luas. Dengan analisis ini, kebijakan dapat mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja. Hal ini juga membantu merancang kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Sosial transport memastikan akses transportasi yang setara dan inklusif. Dengan memahami kebutuhan masyarakat, kebijakan dapat dirancang untuk mewujudkan pemerataan wilayah dan mengatasi ketimpangan sosial.
Hukum transportasi melindungi hak-hak masyarakat dalam transportasi. Kebijakan hukum yang kuat dapat menjamin keadilan, mengatasi praktik merugikan, dan mendorong transparansi. Ini memberikan kepastian hukum bagi pengguna transportasi, penyedia layanan, dan pelaku bisnis.
Untuk mengatasi masalah transportasi yang kompleks, penting bagi para pengambil kebijakan untuk memperhatikan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, mereka dapat merancang kebijakan yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sambil tetap menjunjung tinggi kepentingan publik.
Dalam proses perencanaan, beberapa hal perlu dipertimbangkan secara mendalam, antara lain pemanfaatan lahan yang efisien, aspek ekonomi yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, keamanan dan keselamatan yang terjamin, mobilitas dan aksesibilitas yang lebih baik, serta keberlanjutan komunitas dan lingkungan sekitar. Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya kesetaraan sosial dalam pengembangan sistem transportasi.
