Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN ini berperan penting dalam perekonomian nasional dan ketahaan ekonomi Indonesia. Namun, pada kenyataannya, kondisi keuangan BUMN sedang tidak sehat karena utang yang terus membesar. Pada tahun 2022 saja, utang seluruh perusahaan pelat merah mencapai Rp1.640 triliun (marketnews.id, 13 Februari 2023).
Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memerlukan investasi besar. Dalam artikel ini, akan dibahas hubungan antara utang BUMN dan pembangunan IKN. Termasuk saran dan rekomendasi untuk mengatasi masalah ini.
Sejumlah pengamat, mengatakan ada banyak faktor kenapa utang BUMN terus naik. Faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya utang BUMN itu meliputi proyek infrastruktur, dan subsidi energi. Juga ada yang mengkaitkannya dengan pelemahan rupiah. Namun, sudah saatnya kita berfokus pada solusi. Apa pun solusinya, solusi itu harus dapat dilakukan untuk memulihkan keuangan BUMN dan terbebas dari utang.
Beberapa saran yang dapat diambil yang pernah disampaikan sejumlah pengamat antara lain mengimplementasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di BUMN. Lalu memberikan keringanan utang, membuat daftar penghasilan dan beban untuk menghentikan kebiasaan berhutang. Juga melunasi hutang secara efektif dengan membuat rencana pengeluaran, merekapitulasi hutang, dan menggunakan tabungan.
Namun, apakah pembangunan Ibukota Negara tetap bisa dilakukan dengan kondisi keuangan BUMN yang sedang tidak sehat? Sebagai warga negara, juga pendapat netizen lainnya, kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan penting.
Pertama, apakah pembangunan IKN merupakan kebutuhan yang mendesak bagi negara dan masyarakat? Jika tidak, maka pembangunan tersebut dapat ditunda atau diprioritaskan setelah kondisi keuangan BUMN kembali sehat.
Kedua, apakah pembangunan IKN dapat dilakukan dengan biaya yang terjangkau dan tanpa menambah utang BUMN yang sudah membesar? Jika tidak, maka perlu dipikirkan alternatif lain yang lebih terjangkau dan dapat dilaksanakan tanpa membebani keuangan BUMN.
Ketiga, apakah pembangunan IKN dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat? Jika tidak, maka perlu dipikirkan ulang apakah pembangunan tersebut layak dilakukan.
Pertanyaan Penting dan Strategis
Dalam mengambil keputusan penting ini, kita harus mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Juga memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak akan memperburuk keadaan keuangan BUMN yang sudah tidak sehat.
Sebagai warga negara yang prihatin dengan kondisi keuangan BUMN yang semakin memburuk karena utang yang terus membesar, ada beberapa pertanyaan penting dan strategis yang perlu dijawab oleh Kementerian BUMN. Pertanyaan tersebut antara lain:
1. Apa yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk mengatasi masalah utang yang terus membesar di BUMN?
2. Apakah Kementerian BUMN memiliki strategi khusus untuk mengurangi utang di BUMN dan memulihkan kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut?
3. Apa yang menjadi faktor utama penyebab utang BUMN semakin membesar, dan bagaimana Kementerian BUMN berencana mengatasi faktor-faktor tersebut?
4. Bagaimana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat membantu BUMN dalam mengatasi masalah utangnya?
5. Apakah ada upaya konkret yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam memperkuat tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN guna mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat memperburuk kondisi keuangan BUMN, seperti kebiasaan berhutang yang berlebihan?
6. Apa yang menjadi prioritas Kementerian BUMN dalam mengelola utang BUMN dan mengoptimalkan kinerja perusahaan-perusahaan tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang?
7. Apakah Kementerian BUMN berencana untuk memberikan keringanan utang atau menggunakan cara lain untuk mengurangi beban utang BUMN secara efektif dan berkelanjutan?
Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan kementrian BUMN dapat memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif. Khususnya untuk upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi masalah utang BUMN. Termasuk didalamnya bagaimana memperkuat kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan plat merah tersebut.
Solusi dan Rekomendasi
Kesehatan keuangan BUMN rasanya harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pembangunan IKN. Selain itu, diharapkan juga dapat dibahas solusi konkret untuk mengoptimalkan kinerja BUMN. Syukur-syukur dapat mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan.
Solusi dan rekomendasi untuk mengatasi utang BUMN dan mendukung pembangunan ibukota negara bisa meliputi :
1. Meningkatkan pengawasan dan transparansi. Pemerintah harus memastikan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan dana utang BUMN serta pembangunan ibukota negara. Hal ini dapat dilakukan melalui audit yang ketat, pemantauan secara terus-menerus, dan melibatkan pihak independen dalam pengawasan.
2. Meningkatkan efisiensi BUMN. Pemerintah harus meningkatkan efisiensi BUMN untuk mengurangi beban utang. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas. Juga mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi.
3. Diversifikasi sumber pendanaan. Pemerintah dapat mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi beban utang BUMN dan mendukung pembangunan ibukota negara. Salah satu cara adalah dengan melibatkan sektor swasta dalam pembangunan, baik dalam bentuk kerjasama dengan BUMN maupun investasi langsung.
4. Meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara melalui diversifikasi penerimaan negara, termasuk melalui pengurangan subsidi yang tidak efektif dan peningkatan penerimaan pajak.
5. Menetapkan prioritas yang tepat. Pemerintah harus menetapkan prioritas yang tepat dalam penggunaan dana utang BUMN dan pembangunan ibukota negara. Hal ini harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat.
6. Meningkatkan kemampuan manajemen BUMN. Pemerintah harus meningkatkan kemampuan manajemen BUMN dalam mengelola keuangan perusahaan dan mendorong inovasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan manajemen yang tepat dan memperkuat sistem pengawasan.
7. Meningkatkan koordinasi antar Lembaga. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar lembaga dan stakeholder terkait dalam pengelolaan utang BUMN dan pembangunan ibukota negara. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dan sinergi yang erat antara kementerian dan lembaga terkait. Termasuk didalamnya dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.
Akhirnya, rasanya penting bagi kita untuk mengatasi masalah utang di BUMN. Tentu agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. Selain itu, sebelum melakukan investasi besar seperti pembangunan Ibukota Negara, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Yaitu, apakah investasi tersebut masih merupakan prioritas yang mendesak ? Dan dapatkah dilakukan tanpa membebani keuangan BUMN yang belum sehat ?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
