Manajemen Risiko dalam ERP, Sudah Benarkah Sejak Awal?

Berita hingar bingar dan bahasan terbaca di media berkait rencana ERP yang akan diberlakukan di DKI. Muncul pertanyaan yang menggoda. Dalam perspektif manajemen risiko, apakah mitigasi risiko dan maksimalisasi efisiensi ERP sudah benar sejak awal?

Tak hanya itu, ada pertanyaan lain yang melintas saat membaca sedikit kegaduhan tentang ERP. Pertanyaannya, benarkah ERP akan jadi solusi efektif untuk mengatasi risiko dalam pengendalian kemacetan?

Bagaimana mitigasi risiko bagi "wong cilik" yang melintasi jalur-jalur ERP itu, dan apakah ini akan menambah beban mereka? 

Baca juga: Fokus Risk-Management: Pikirkan yang Tak Terpikirkan

Dengan biaya sosial yang tinggi dari dampak kemacetan, apakah ERP ini akan jadi jalan keluar untuk "memaksimalisasi efisiensi" durasi waktu tempuh dalam penggunaan jalur-jalur yang menjadi kawasan aturan ERP ?

Apa Itu ERP ?

ERP atau Electronic Road Pricing yang merupakan aturan jalan berbayar adalah sistem pengendalian lalu lintas yang digunakan untuk mengurangi kemacetan jalan. 

Baca juga: Mewujudkan Strategi Manajemen Risiko: Dari Teori ke Praktik

Sistem ini akan mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalan-jalan tertentu pada waktu-waktu tertentu. Sistem ini juga menggunakan perangkat elektronik untuk memantau perjalanan kendaraan dan mengenakan biaya yang sesuai.

Tujuan awalnya adalah untuk mengurangi jumlah kendaraan yang melewati jalan-jalan tertentu pada waktu-waktu sibuk, sehingga mengurangi kemacetan dan polusi udara. Juga bertujuan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum. 

Baca juga: Mata Lalat atau Mata Lebah: Mana yang Lebih Sering Kita Gunakan ?

ERP telah digunakan di beberapa negara, termasuk Singapura, yang menjadi salah satu contoh yang paling terkenal dari sistem ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan aturan ERP pada 25 ruas jalan utama di Jakarta. Kebijakan ERP sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2012, namun belum sempat dilaksanakan. 

Rencana ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jakarta. Masalah yang mungkin muncul adalah bagaimana teknis pelaksanaannya, apakah ganjil genap masih diterapkan, dan apakah setiap pintu masuk jalan dikenakan biaya seperti di tol atau menggunakan pintu elektronik.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan dan mendorong peralihan penggunaan transportasi publik. 

Pendapat terkait aturan ini beragam, beberapa mungkin berpikir bahwa tarif yang dikenakan tidak pantas atau akan mengganggu pendapatan para profesional yang berkutat di jalan raya. Namun beberapa lainnya mungkin setuju dengan kebijakan ini untuk mengurangi kemacetan.

Rencana yang sebenarnya sudah lama ditargetkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk diterapkan pada tahun 2020. Namun, rencana ini sempat diuji coba pada tahun 2015 dan hingga saat ini belum diterapkan. 

Kini, rencana ini muncul kembali dengan alasan untuk mengurangi kemacetan di ruas jalan protokol yang semakin sesak. Pro dan kontra pun muncul dari masyarakat saat pemberitahuan rencana ini diumumkan.

BPTJ juga berencana akan menerapkan ERP ini di Depok, Bekasi, Tangerang, dan area di sekitar Jabodetabek. Namun, masyarakat masih skeptis dengan rencana ini seperti juga saat program 3 in 1 dan kebijakan ganjil genap akan diterapkan.

ERP Di Beberapa Negara

Selain di Singapura, sistem ERP juga telah diterapkan di beberapa negara lain, seperti di:

• London, Inggris, yang menggunakan sistem Congestion Charge untuk mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
• Stockholm, Swedia, yang menggunakan sistem Trngselskatt untuk mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
• Milan, Italia, yang menggunakan sistem Area C untuk mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
• Oslo, Norwegia, yang mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
• Beijing, China, yang menggunakan sistem sistem pembatasan lalu lintas berdasarkan plat nomor untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan.

Dari perspektif Risk Management, beberapa masalah perlu diperhatikan sebelum program ERP diberlakukan, yaitu meliputi:

• Sistem ERP memerlukan infrastruktur yang cukup kompleks, seperti pemasangan kamera dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kendaraan dan menagih tarif.
• Biaya yang cukup besar, termasuk pembelian peralatan dan pengembangan sistem.
• Akseptabilitas. Program ERP harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat sehingga mereka mengerti tujuan dan manfaat dari program ini.
• Keamanan data yang memenuhi standar keamanan yang tinggi untuk mencegah akses yang tidak sah atau pengungkapan data pribadi.
• Integrasi dengan sistem lain, seperti sistem tiket bus atau kereta api, untuk memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengguna.
• Sistem pembayaran yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi atau kartu kredit.

Apa yang Harus Disiapkan Sebelum ERP Diberlakukan?

Keberadaan LRT (Light Rail Transit) Jabodebek ditambah dengan rencana ERP diharapkan dapat meningkatkan cakupan transportasi umum, meskipun saat ini cakupannya masih sangat kurang. 

Pilihan penggunaan transportasi publik atau pribadi tergantung dari faktor biaya, waktu, tuntutan pekerjaan dan kenyamanan. 

Namun, pemberlakuan ERP dapat mempengaruhi pilihan ini. Dan untuk tarif yang dikenakan dan jam-jam tertentu yang diterapkan dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat di Jakarta.

Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pemerintah kota DKI agar pemberlakuan sistem ERP dapat sukses:

• Pengkajian yang baik untuk menentukan jalur-jalur mana yang akan dikenakan biaya ERP dan pada waktu-waktu mana biaya ini akan dikenakan.
• Sistem teknologi yang andal dan memastikan bahwa sistem teknologi yang digunakan untuk mengenakan biaya ERP aman, andal, dan mudah digunakan oleh pengemudi.
• Informasi yang cukup kepada pengemudi tentang jalur-jalur mana yang akan dikenakan biaya ERP, waktu-waktu biaya ini akan dikenakan, dan bagaimana cara membayar biaya ini.
• Alternatif transportasi umum yang cepat, nyaman dan terjangkau, sehingga pengemudi dapat memutuskan untuk tidak mengendarai mobil dan melewati jalur yang dikenakan biaya ERP. Syukur-syukur transportasi publik masal itu murah dan bahkan gratis.
• Penyesuaian yang dinamis. Jalur-jalur dan waktu-waktu biaya ERP sesuai dengan perkembangan kondisi lalu lintas di kota, sehingga dapat memaksimalkan efektivitas sistem ini dalam mengurangi kemacetan. Saat liburan panjang, lebaran atau saat jalan relatif lenggang, tentu biaya harus lebih murah.
• Evaluasi yang terus-menerus. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap sistem ERP yang diterapkan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem ini.

Sebelum program ERP diberlakukan, beberapa saran terbaik dari kacamata Risk Management antara lain:

• Identifikasi semua risiko potensial yang terkait dengan implementasi ERP, seperti risiko keamanan data, risiko pengembangan sistem yang tidak sesuai, dan risiko akseptabilitas masyarakat.
• Analisis risiko potensial dengan mengevaluasi probabilitas dan dampak dari setiap risiko.
• Perencanaan mitigasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko potensial, seperti dengan meningkatkan keamanan data atau melakukan riset pasar untuk mengevaluasi akseptabilitas program ERP.
• Pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus untuk mengevaluasi efektivitas mitigasi risiko dan mengidentifikasi risiko baru.
• Kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengatur implementasi, operasi dan pemeliharaan sistem ERP.
• Kontingensi dan recovery plan untuk situasi darurat yang mungkin terjadi, seperti kegagalan sistem atau risiko keamanan. Seperti adanya ledakan bom di jalan, kebakaran truk BBM atau kebocoran gas berbahaya di area ERP.

Efektivitas Strateginya Perlu Dipertanyakan

Upaya mengurangi kemacetan di Ibu Kota dengan menerapkan sistem ERP dapat digolongkan sebagai bentuk push strategy, yaitu strategi yang bertujuan untuk "mendorong" pengemudi untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi dengan cara mengenakan biaya pada jalur-jalur tertentu pada waktu-waktu tertentu.

Strategi ini dapat efektif dalam mengurangi jumlah kendaraan yang melewati jalur-jalur tertentu pada waktu-waktu sibuk, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara. 

Namun, untuk menjamin efektivitas strategi ini maka diperlukan pula strategi pull, yaitu strategi yang bertujuan untuk "menarik" pengemudi untuk menggunakan alternatif transportasi seperti transportasi umum yang cepat, nyaman dan terjangkau.

Sebagai contoh, dalam kasus Singapura, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas transportasi umum seperti memperluas jaringan MRT (Mass Rapid Transit), meningkatkan kualitas bus, dan menyediakan fasilitas park and ride yang memudahkan pengemudi untuk mengubah moda transportasi. 

Hal-hal tersebut dapat memberikan pilihan yang lebih baik bagi pengemudi sehingga mereka akan lebih cenderung untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi.

Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan dalam menerapkan ERP didasarkan pada pengalaman negara-negara yang sudah menerapkan sistem ini, diantaranya:

• Adanya pemaparan hasil kajian ilmiah secara komprehensif atas rencana pemberlakuan ERP kepada publik. Ini penting, karena publik berhak mengetahui persis bahwa manfaat yang akan didapat oleh masyarakat luas jauh lebih besar.  
• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari ERP, serta cara pembayarannya sebelum sistem diimplementasikan.
• Penerapan sistem pembayaran yang fleksibel, seperti kartu kredit, debit, atau sistem pembayaran elektronik lainnya untuk memudahkan masyarakat dalam membayar tarif ERP.
• Pemantauan dan Evaluasi secara terus-menerus terhadap kinerja ERP dan melakukan perbaikan atau perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sistem.
• Penyediaan transportasi alternatif seperti transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki untuk memberikan pilihan bagi masyarakat yang tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan untuk tarif ERP.
• Kerjasama dengan pihak berwenang, seperti polda, pemda, dan perusahaan transportasi untuk memastikan implementasi ERP berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Pengembangan infrastruktur jalan yang baik dapat membantu dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kinerja sistem ERP.
• Data Analisis yang baik dapat membantu dalam menentukan tarif yang tepat dan membuat keputusan yang tepat dalam mengelola sistem ERP.

ERP memang benar dan cukup efektif untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran tol elektronik. Namun, untuk diterapkan pada jalur non tol perlu kajian lain. 

Sinergi dan Kolaborasi dalam konsep Penta-Helix atau ABCGM rasanya perlu dikedepankan. Yaitu kegiatan kerjasama dan kajian bersama antar bidang dan pihak dari academic, business, community, government, dan media untuk menjawab masalah dan sekaligus tantangan kemacetan di Jabodetabek.

Kajian yang mendalam, luas dan melibatkan masyarakat transportasi Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, ahli analisa kebijakan publik, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Bila berbagai kepentingan ini sudah optimal terpenuhi dan lebih banyak yang happy, maka In SyaaAllah masyarakat pun akan happy. 

Jadi, tak ada lagi yang nanti akan bertanya, pihak mana nanti yang akan diuntungkan. Maju kotanya, bahagia warganya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Jangan maju kena, mundur kena. Juga jangan sekilas kebijakan ERP ini terkesan kurang pas dan kurang wise !