Rencana ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jakarta. Masalah yang mungkin muncul adalah bagaimana teknis pelaksanaannya, apakah ganjil genap masih diterapkan, dan apakah setiap pintu masuk jalan dikenakan biaya seperti di tol atau menggunakan pintu elektronik.
Namun, di sisi lain, pemerintah juga memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan dan mendorong peralihan penggunaan transportasi publik.Â
Pendapat terkait aturan ini beragam, beberapa mungkin berpikir bahwa tarif yang dikenakan tidak pantas atau akan mengganggu pendapatan para profesional yang berkutat di jalan raya. Namun beberapa lainnya mungkin setuju dengan kebijakan ini untuk mengurangi kemacetan.
Rencana yang sebenarnya sudah lama ditargetkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk diterapkan pada tahun 2020. Namun, rencana ini sempat diuji coba pada tahun 2015 dan hingga saat ini belum diterapkan.Â
Kini, rencana ini muncul kembali dengan alasan untuk mengurangi kemacetan di ruas jalan protokol yang semakin sesak. Pro dan kontra pun muncul dari masyarakat saat pemberitahuan rencana ini diumumkan.
BPTJÂ juga berencana akan menerapkan ERP ini di Depok, Bekasi, Tangerang, dan area di sekitar Jabodetabek. Namun, masyarakat masih skeptis dengan rencana ini seperti juga saat program 3 in 1 dan kebijakan ganjil genap akan diterapkan.
ERP Di Beberapa Negara
Selain di Singapura, sistem ERP juga telah diterapkan di beberapa negara lain, seperti di:
- London, Inggris, yang menggunakan sistem Congestion Charge untuk mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
- Stockholm, Swedia, yang menggunakan sistem Trngselskatt untuk mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
- Milan, Italia, yang menggunakan sistem Area C untuk mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
- Oslo, Norwegia, yang mengenakan biaya pada pengemudi yang melewati jalur sibuk di dalam kota.
- Beijing, China, yang menggunakan sistem sistem pembatasan lalu lintas berdasarkan plat nomor untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan.
Dari perspektif Risk Management, beberapa masalah perlu diperhatikan sebelum program ERP diberlakukan, yaitu meliputi:
- Sistem ERP memerlukan infrastruktur yang cukup kompleks, seperti pemasangan kamera dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kendaraan dan menagih tarif.
- Biaya yang cukup besar, termasuk pembelian peralatan dan pengembangan sistem.
- Akseptabilitas. Program ERP harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat sehingga mereka mengerti tujuan dan manfaat dari program ini.
- Keamanan data yang memenuhi standar keamanan yang tinggi untuk mencegah akses yang tidak sah atau pengungkapan data pribadi.
- Integrasi dengan sistem lain, seperti sistem tiket bus atau kereta api, untuk memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengguna.
- Sistem pembayaran yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi atau kartu kredit.
Apa yang Harus Disiapkan Sebelum ERP Diberlakukan?
Keberadaan LRT (Light Rail Transit) Jabodebek ditambah dengan rencana ERP diharapkan dapat meningkatkan cakupan transportasi umum, meskipun saat ini cakupannya masih sangat kurang.Â
