Para cendekiawan, pemuka agama, akademisi, wakil rakyat dan sejumlah perwakilan dari beragam elemen masyarakat perlu duduk bersama & membahas ini lebih serius, sistemik dan berkelanjutan. Lalu, membuat "road map" program dan solusi terbaik dan terintegrasi bagi kesehatan jiwa masyarakat.
Semua tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari segala tipe institusi ini, harus dilakukan. Tentu saja ditujukan untuk mencegah berkembangnya LGBT di Indonesia.
Agar mendapat atensi khusus, maka bagi pihak-pihak terkait perlu melakukan edukasi kepada masyarakat. Disisi lain, masyarakat pun perlu diberikan ruang dan tempat turut serta berperan dalam mencegah meluasnya LGBT ini. Program-program semacam ini bisa terus digulirkan, bersamaan dengan upaya kita dalam membantu meningkatkan layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat luas.
Adapun program-progtam kesehatan jiwa yang sifatnya promotif, preventif, kuratif ataupun rehabilitatif yang sudah berjalan, dapat ditingkatkan kualitas dan frekwensinya guna meningkatkan mutu hidup masyarakat.
Sekelompok masyarakat meminta LGBT ini masuk sebagai bagian delik pidana, sama seperti zina dan kumpul kebo. Namun masalahnya sekarang, mengkriminalisasi perilaku LGBT sudah masuk ranah kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (criminal policy) dan jelas merupakan bagian dari politik hukum pidana.
Kesungguhan, keseriusan dan tindakan nyata, sistemik dan berkelanjutan (dalam program jangka panjang) untuk mengatasi keberadaan LGBT ini sangatlah diperlukan. Aspek faktor lingkungan, keluarga dan genetik yang bisa menyebabkan perilaku ini, haruslah diurai lebih jelas dan dicarikan solusinya.
Menanggulangi kasus, masalah, dan isu LGBT harus berdampak nyata, bermanfaat bagi mereka dan membantu mengembalikan mereka pada fitrahnya. Karena bila tidak, akan selalu muncul pertanyaan ini : kapan isu dan masalah LGBT ini akan berakhir?
