Mengenal Dasar Hukum Tata Negara Indonesia serta Kedudukan Pancasila di Dalam Konstitusi

Realitas yang berkembang kemudian menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945. Dengan melihat kembali hasil-hasil dari perubahan tersebut, kita dapat menilai apakah rumusan perubahan yang dihasilkan apakah dapat dikatakan lebih baik dan sempurna, Dalam arti, sejauh mana perubahan itu mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan-perubahan selanjutnya untuk mewujudkan suatu kehendak bersama yang bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan bernegara yang dicita-citakan. Sebab dapat dikatakan bahwa konstitusi adalah sebagai monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan.

 Pengertian negara yang telah dijabarkan dalam tinjauan teoritis di atas dapat disimpulkan sebagai suatu organisasi utama yang ada dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya serta menurut tinjauan hukum tata negara adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari alat-alat pelengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana yang melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.

 Konstitusi pada dasarnya adalah sebagai sebuah kontrak sosial antara warga negara (rakyat) dengan pemerintah untuk membentuk suatu kehidupan bernegara yang dicita-citakan yang dituangkan dalam bentuk konstitusi. Konstitusi yaitu diartikan sebagai pembentuk, yang dibentuk adalah negara yang mengandung makna awal dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok yang menopang berdirinya suatu negara. 

Konstitusi pada umumnya berbentuk kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan suatu negara, namun dalam pengertian ini konstitusi harus diartikan tidak semua berupa dokumen tertulis (formal). Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan bebagai konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan dari hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

 Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia pada dasarnya merupakan satu kesatan yang utuh, dimana di dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum dasar negara yaitu Pancasila, yang dapat disimpulkan melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Dasar negara yaitu Pancasila yang secara jelas termuat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu pada Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya merupakan suatu tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar negara Indonesia. 

Dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platform atau kalimatun sawa. Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi tertutup. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa Pancasila berada di atas dan di luar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori dariHans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum. Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan theorie von stunefunbau der rehtsortdnung, susunan norma menurut teori tersebut adalah :

1)Norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm)

2)Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz)

3)Undang-undang formal (formell gesetz)

4)Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung).

Dengan menempatkan Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka kedudukan Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar. Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Dalam pidato Ir. Soekarno, disebutkan bahwa dasar negara sebagai Philosofische Grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup.