Peningkatan Representasi: Melalui politik identitas, kelompok agama yang kurang terwakili dapat memperjuangkan hak mereka di ranah hukum dan kebijakan publik.
b. Pengaruh Negatif
Diskriminasi dalam Penegakan Hukum: Politik identitas dapat membuat hukum menjadi tidak netral. Contohnya, kelompok mayoritas cenderung memiliki pengaruh lebih besar terhadap kebijakan hukum, sehingga kelompok minoritas berisiko tidak mendapatkan keadilan yang setara.
Kriminalisasi Kelompok Tertentu: Dalam beberapa kasus, hukum digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok yang dianggap bertentangan dengan nilai agama mayoritas, seperti komunitas LGBTQ atau penganut aliran kepercayaan tertentu.
Peraturan Daerah yang Diskriminatif: Beberapa daerah di Indonesia memberlakukan perda berbasis agama yang hanya mengakomodasi kelompok mayoritas, sehingga melanggar prinsip keberagaman dan kebhinekaan.
3. Contoh Kasus di Indonesia
a. Pilkada DKI Jakarta 2017
Pilkada ini menjadi salah satu contoh paling nyata dari dampak politik identitas berbasis agama. Isu agama digunakan secara masif dalam kampanye untuk mendiskreditkan salah satu calon, yang memicu polarisasi tajam di masyarakat. Dampaknya terasa hingga kini, dengan terjadinya fragmentasi sosial yang mendalam.
b. Diskriminasi terhadap Minoritas Agama
Beberapa kelompok agama minoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah, kerap menghadapi diskriminasi, termasuk pengusiran atau penolakan hak beribadah, akibat tekanan politik identitas yang memperkuat dominasi kelompok mayoritas.
4. Tantangan dan Solusi
