Menurut IEEE, tanpa struktur dan hierarki yang memadai, posko aduan di kantor Wapres justru rentan hanya menjadi tempat "pencitraan." Bayangkan bagaimana jika ribuan aduan terkumpul, tapi tanpa prosedur yang terstruktur, banyak laporan masyarakat yang justru tidak tertangani.
Hal Ini mengingatkan kita pada quote dari Pierre Trudeau, mantan Perdana Menteri Kanada dimana ia mengatakan, "The essential ingredient of politics is timing. Just because you can hear the people, doesn't mean you can serve them well." (Bahan utama dalam politik adalah waktu yang tepat. Hanya karena Anda bisa mendengar rakyat, bukan berarti Anda bisa melayani mereka dengan baik.)
Birokrasi pemerintahan memiliki struktur berjenjang, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga pusat. Tanpa sistem yang memungkinkan penyaluran aduan secara efisien dari level terendah, posko seperti ini hanya akan menambah beban.
Riset IEEE menunjukkan bahwa keluhan publik yang tidak terorganisir bisa mengakibatkan sumber daya terkuras hanya untuk memilah mana aduan yang relevan.
Bayangkan posko "Lapor Mas Wapres!" menerima ribuan aduan dari seluruh penjuru negeri. Tanpa rantai komando dan koordinasi, respons yang diberikan rentan menjadi tidak akurat.
Selain itu, tanpa arahan jelas dari pimpinan daerah atau pejabat setempat, siapa yang akan memastikan aduan itu benar-benar ditindaklanjuti? Sistem yang memadai seharusnya mampu mengalirkan aduan dari bawah ke atas, bukan sekadar menumpuk aduan di satu titik pusat.
Apakah Sistem Aduan Efektif Tanpa Keterlibatan Pemerintah Lokal?
Sebuah aduan yang datang dari kota kecil atau pelosok mungkin lebih cepat diselesaikan oleh pejabat setempat ketimbang langsung oleh pemerintah pusat.Â
Berdasarkan penelitian LSE, aduan publik seringkali berfungsi lebih baik sebagai alat peringatan dini yang dikelola oleh aparatur daerah yang paham konteks lokal. Tanpa keterlibatan pemerintah lokal, maka keluhan masyarakat bisa menjadi beban bagi pusat tanpa adanya solusi nyata.
LSE juga menyoroti bagaimana bias bisa muncul dalam pengelolaan aduan di tingkat nasional. Keluhan dari warga dengan pengaruh atau akses lebih mungkin mendapat prioritas, sementara aduan dari masyarakat di wilayah terpencil bisa saja tidak terdengar. Padahal, dalam demokrasi yang adil, semua suara seharusnya dihargai tanpa memandang latar belakang.
Sistem pengaduan efektif sebaiknya dibangun dari tingkat paling bawah, RT atau kelurahan, dan mengalir secara berjenjang ke atas. Sementara Wapres fokus saja pada tataran yang lebih strategis.
Hal Ini memungkinkan setiap level pemerintahan memikul tanggung jawab dan memberi respons yang sesuai dengan kapasitasnya.
