"Lapor Mas Wapres!" Mungkin terdengar seperti judul sitkom di salah satu stasiun televisi, namun ini kenyataan.
Di tengah hiruk-pikuk birokrasi nasional, langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka layanan aduan di kantor Wapres memang bisa menjadi sinyal positif, menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.
Tapi, tunggu dulu. Ide ini terdengar menarik di permukaan, namun apakah efektif dalam praktiknya?
Apakah membuka posko aduan di tingkat pusat adalah solusi yang tepat untuk mendekatkan diri kepada masyarakat? Atau sekadar upaya menciptakan citra pemimpin yang "berdiri di tengah rakyat"?
Mari kita kulik kebijakan ini dengan perspektif kritis mulai dari potensi kelebihan beban, rantai komando yang terabaikan, hingga bagaimana pemerintah daerah sebenarnya yang lebih tepat menangani pengaduan langsung.
Seperti yang diungkap dalam studi London School of Economics (LSE) dan IEEE, efektivitas sistem pengaduan bukan hanya soal siapa yang membuka posko, tetapi juga siapa yang mendengarkan dan mampu bertindak tepat di lapangan.
Antara Pencitraan dan Efektivitas Program
Langkah Gibran menginisiasi layanan "Lapor Mas Wapres!" memang terlihat sebagai bentuk empati pada rakyat. Namun, seiring kita membedah lebih dalam, kebijakan ini sebenarnya perlu kita pertanyakan.
Berlandaskan pada riset dari LSE, sebuah posko aduan efektif jika dilengkapi dengan tim pengolah data dan tindak lanjut yang responsif di setiap lini pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah.
Sistem aduan publik idealnya menjadi alat peringatan dini, namun di tingkat nasional, posko semacam ini bisa kewalahan saat harus menghadapi ribuan aduan setiap harinya.
