Kementerian Kebahagiaan di Kabinet Kerja Jilid II, Mungkinkah?

Indonesia adalah negara paling bahagia nomor 92 dari 156 negara di dunia sebagaimana yang dirilis oleh World Happiness Report. Peringkat ini masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara berperingkat sepuluh besar paling bahagia di dunia seperti Finlandia, Denmark, Norwegia, Islandia, Belanda, Swiss, Swedia, Selandia Baru, Kanada, hingga Austria.  

Melihat beberapa kriteria penilaian seperti kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk kepercayaan, harapan hidup sehat, kehidupan sosial dan masyarakat, menjadi wajar kiranya apabila beberapa negara tersebut menduduki posisi sepuluh besar. 

Lain halnya dengan negara-negara di posisi terbawah seperti Sudan (peringkat 156) yang mana mayoritas masyarakatnya menderita kekurangan pangan serta didera perang saudara. Hal serupa juga dialami oleh Yaman dan Afganistan, sehingga bisa dibilang merekalah negara paling bersedih di dunia.

Berangkat dari penilaian yang dilakukan oleh lembaga dunia tersebut, peringkat Indonesia yang hanya di urutan ke-92 menjadi indikasi bahwa ada aspek-aspek sosial hidup masyarakat kita yang belum sepenuhnya terfasilitasi dengan baik. Konflik horisontal masih beberapa kali terjadi, dan angka kemiskinan pun juga tidak bisa dibilang sedikit. 

Usulan dari ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kementerian Kebahagiaan mungkin bukanlah langkah yang tepat sasaran. 

Hal itu tidak menyentuh esensi persoalan dari penyebab masyarakat hidup bahagia atau tidak. Menurut Bamsoet, pencetusan Kementerian Kebahagiaan ini terilhami oleh negara Uni Emirat Arab (UEA)  yang telah berbuat lebih dahulu dan berhasil meningkatkan level kebahagiaan masyarakat disana.

Usulan dari Bamsoet mungkin ada benarnya. Akan tetapi peningkatan level kebahagiaan UEA tidak semata-mata ditentukan oleh adanya Kementerian Kebahagiaan tersebut. UEA seperti yang kita tahu saat ini merupakan negara dengan tingkat kemajuan ekonomi yang luar biasa. 

Perusahaan-perusahaan besar dunia ada disana, diantaranya Fly Emirates. Gedung tertinggi dunia, Burj Khalifa, yang merupakan salah satu pusat bisnis dunia juga ada disana. 

Belum lagi dengan pulau-pulau buatan seperti Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, serta masih banyak lagi yang lain. Singkat kata, pertumbuhan ekonomi disana sangat luar biasa. Dengan kondisi ini, tentu taraf hidup masyarakat disana meningkat pesat. Sehingga tidak mengherankan apabila tingkat kebahagiaan negara tersebut pun juga meningkat.

Bamsoet boleh-boleh saja mengutarakan pendapatnya. Presiden Jokowi pun juga pasti sudah memiliki pandangannya terkait seperti apa kabinet yang akan beliau bentuk nanti. Tentunya bapak presiden harus bisa belajar banyak dari periode pertama kepemimpinannya, yang mana masih ada begitu banyak problematika bangsa yang perlu segera dituntaskan. Khususnya yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan rakyat. 

Kementerian yang dulu pernah terbentuk dengan tujuan untuk mengangkat kualitas hidup bangsa harus lebih diberdayakan lagi sehingga mampu mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat.