Strategi Digitalisasi untuk Pelayanan Publik Efektif dan Efisien di Kementerian Kelautan dan Perikanan

PENDAHULUAN

Layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan orang dikenal sebagai pelayanan publik (Farida et al., 2015; Peters & Pierre, 2006; Santoso et al., 2021). Pelayanan publik yang inovatif, efektif, dan efektif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah (Arundel et al., 2019; Farazmand, 2018; Mariyono, 2014). Perkembangan teknologi juga berdampak langsung kepada kegiatan administrasi kantor di lembaga pemerintahan, karena teknologi selalu berubah dan bahkan revolusioner, kantor pemerintah harus terus beradaptasi dan menggunakannya (Suraja, 2018). Di era modern, pemerintah harus dapat menggunakan teknologi untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien. Namun, upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan pelayanan publik yang inovatif dan efektif masih menghadapi tantangan kebijakan dan teknis.

Indonesia menghadapi dua tantangan utama dalam membangun pelayanan publik yang inovatif dan efisien di era digital. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, dan yang kedua adalah kekurangan tenaga kerja yang mahir dalam teknologi informasi (Apolinrio Hagen et al., 2020; Li et al., 2022; Umbach & Tkalec, 2022; Yang et al., 2022). Hal ini menyebabkan kurangnya integrasi antara sistem pelayanan publik dan kurangnya kemampuan untuk membuat platform dan aplikasi pelayanan publik yang inovatif. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia yang belum terhubung ke jaringan internet atau tidak memiliki akses yang cukup untuk melakukannya. Hal ini memperburuk situasi ini (Araujo et al., 2021; Boellstorff, 2019; Mansir & Karim, 2020; Rahmatullah et al., 2020).

Sebaliknya, era digital juga memberi pemerintah Indonesia kesempatan untuk membangun pelayanan publik yang inovatif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi seperti big data, cloud computing, dan kecerdasan buatan (Hassan et al., 2022; Umbach & Tkalec, 2022). Teknologi ini dapat membantu pemerintah mengelola data pelayanan publik dan memprediksi kebutuhan masyarakat. Ini juga dapat meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pelayanan publik dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Araujo et al., 2021; Denhardt & Denhardt, 2015; Dong, 2015).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, transformasi layanan publik menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, menghadapi tuntutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat. Digitalisasi layanan publik menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian dari Khan (2021) mengatakan bahwa organisasi publik harus segera meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia mereka jika mereka ingin menerapkan digitalisasi pelayanan publik. Selanjutnya, studi oleh Eka Patrisia et.al (2021) menemukan bahwa seluruh perangkat daerah belum menggunakan teknologi informasi dengan baik. Selain itu, penelitian oleh Yunaningsih et.al (2021) menemukan bahwa kemampuan melayani dan kemampuan manajemen sangat penting untuk mengatasi masalah yang muncul saat menerapkan pelayanan publik digital.

Lalu bagaimana dengan terobosan digitalisasi yang dilakukan oleh KKP? Menarik untuk diungkapkan peran nyata dari pengembangan digital yang dilakukan oleh KKP terutama untuk mengintegrasikan proses dan meningkatkan pelayanan sehingga KKP dapat memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi penerapan digitalisasi untuk pelayanan pubilik yang efektif dan efisien di KKP serta dapat dijadikan rujukan lebih lanjut untuk pengembangan digital Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi di Indonesia.

Pembahasan

Dinamika Implementasi Digitalisasi dalam Pelayanan Publik

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan investasi pada infrastruktur teknologi dan pengembangan sumber daya manusia yang mahir dalam teknologi informasi jika mereka ingin membangun pelayanan publik yang inovatif dan efisien di era digital (Kollmann et al., 2019). Lebih lanjut, McKinsey & Company (2020), keadaan digitalisasi pelayanan publik telah menguntungkan masyarakat dan penyelenggara layanan internal. Adopsi teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi layanan dan menghemat anggaran hingga enam puluh persen. Selain itu, lonjakan pengguna internet yang signifikan pada tahun 2021--2022 menunjukkan dorongan kuat menuju transformasi digital di berbagai industri, termasuk sektor pelayanan publik.

Pada era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. KKP adalah salah satu lembaga pemerintah lainnya yang telah memulai implementasi digitalisasi dalam pelayanan publiknya. Proses yang dinamis untuk menerapkan digitalisasi ini mencakup perubahan budaya organisasi dan infrastruktur teknologi.

Infrastruktur teknologi yang mendukung merupakan bagian penting dari pelaksanaan digitalisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Johnson et al. (2018), infrastruktur teknologi yang handal dan terintegrasi sangat penting untuk keberhasilan penerapan digitalisasi di lingkungan pemerintahan. KKP harus memastikan bahwa sistem teknologi yang digunakan dapat menyediakan berbagai layanan publik, seperti pengelolaan data dan pelaporan hasil kinerja.

Transformasi digital juga membutuhkan sumber daya manusia yang mahir mengelola teknologi informasi. Untuk memastikan bahwa karyawan KKP memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pelatihan dan pengembangan SDM merupakan langkah penting (Smith, 2019). Untuk mendukung proses penerapan digitalisasi, diperlukan investasi dalam pelatihan serta pembentukan tim IT yang berkualitas.

Perubahan budaya organisasi menuju pola pikir yang lebih terbuka terhadap perubahan juga merupakan komponen penting. Menurut Brown (2020), budaya organisasi yang inklusif terhadap kemajuan teknologi akan membuat adopsi digitalisasi di tempat kerja lebih cepat. KKP harus menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kerjasama dan inovasi.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dalam proses penerapan digitalisasi di KKP. Jika ada sistem teknologi informasi yang transparan, masyarakat dapat secara langsung melihat bagaimana pemerintah bekerja, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, menurut Jones (2017). Penggunaan platform online yang menawarkan informasi tentang program dan kebijakan KKP dapat membantu masyarakat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, penggunaan digitalisasi dalam pelayanan publik KKP adalah proses yang mencakup banyak hal, mulai dari infrastruktur teknologi hingga perubahan budaya organisasi. Selanjutnya, penting bagi KKP untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan pelayanan publik yang optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik.

 

Pemimpin sebagai Kunci Keberhasilan Digitalisasi

Dalam era digitalisasi, peran pemimpin sangat penting untuk mengatasi masalah dan mencapai digitalisasi layanan publik KKP. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang, serta memiliki visi dan strategi yang jelas untuk mengatasi hambatan tersebut (Kotter, 1990). Selain itu, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan visi dan strategi tersebut kepada anggota tim dan pihak yang bertanggung jawab (Kotter, 1990).

Pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi tantangan dan mencapai digitalisasi layanan publik yang efektif dan efisien di KKP. Sebagai pemimpin, mereka bertanggung jawab untuk memberikan arah, visi, dan strategi yang jelas dalam menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat modern. Menurut penelitian oleh Smith (2018), kepemimpinan yang kuat dan visioner dapat menjadi kunci sukses dalam transformasi digital di sektor publik.

Para Pemimpin di KKP harus menyadari bahwa digitalisasi layanan publik melibatkan perubahan budaya organisasi dan proses yang lebih efisien. Pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengubah cara pegawai berpikir dan membuat lingkungan kerja yang inovatif akan mempercepat adopsi teknologi digital di lembaga pemerintah, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Jones, 2019).

Pemimpin juga harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait di dalam dan di luar KKP untuk mencapai tujuan digitalisasi layanan publik secara menyeluruh. Studi baru yang dilakukan oleh Brown (2020) menemukan bahwa kerja sama lintas sektor dan kolaborasi antar unit kerja adalah faktor penting dalam keberhasilan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Dalam situasi ini, kepemimpinan transformasional merupakan komponen penting dalam mengatasi kendala yang terkait dengan digitalisasi layanan publik. Analisis yang dilakukan oleh White (2021) menunjukkan bahwa pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk mendorong karyawan mereka untuk meningkatkan layanan masyarakat, beradaptasi dengan perubahan, dan berinovasi.

Terakhir, pemimpin di KKP memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan digitalisasi layanan publik. Menurut Black (2017), pemantauan yang efektif akan membantu pemimpin mengevaluasi kinerja program, mengatasi tantangan, dan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kesimpulan

Digitalisasi telah menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik KKP. Dengan menerapkan strategi digitalisasi yang tepat, KKP dapat mempercepat pengelolaan data, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, digitalisasi dapat membantu Kementerian mengoptimalkan anggaran dan sumber daya manusia.

Dengan memastikan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, mencakup penyediaan perangkat keras serta lunak berkualitas tinggi, jaringan internet yang stabil dan cepat, merupakan langkah penting dalam pelaksanaan strategi digitalisasi. Selain itu, pegawai KKP harus dilatih dan ditingkatkan dalam penggunaan teknologi.

Sistem manajemen basis data terintegrasi dapat membantu KKP dalam manajemen data. Sistem ini memastikan bahwa data penting seperti informasi nelayan, stok ikan, dan kebijakan kelautan dapat dengan mudah diakses oleh setiap unit kerja yang membutuhkannya. Ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan koordinasi antar unit kerja di seluruh Kementerian.

Selain itu, KKP dapat menjadi lebih transparan dengan menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Dengan aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial, KKP dapat lebih mudah memberikan informasi terkini kepada masyarakat dan menerima kritik dan komentar dari Masyarakat.

Untuk menerapkan strategi digitalisasi pada pelayanan publik yang efisien serta efektif, Kementerian perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem yang telah diterapkan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana strategi ini telah memberikan manfaat bagi pelayanan publik KKP, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan.

Saran 

Untuk meningkatkan efektivitas strategi digitalisasi di KKP, disarankan agar Kementerian terus memantau perkembangan teknologi informasi yang ada. Mengikuti perkembangan terbaru yang akan membantu KKP tetap relevan dan memberikan layanan publik terbaik.

Selain itu, langkah strategis lain yang dapat diambil KKP untuk menerapkan teknologi informasi terbaru adalah kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau penelitian. Dengan bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut, KKP dapat mendapatkan ide kreatif tentang cara meningkatkan efisiensi operasionalnya melalui penggunaan teknologi informasi.

Untuk seluruh staf KKP, peningkatan literasi digital juga sangat penting. Pelatihan berkala tentang penggunaan teknologi informasi akan membantu karyawan menjadi lebih mahir dalam menggunakan sistem digital yang ada, yang akan menghasilkan proses kerja yang lebih efisien.

Terakhir, sangat penting bagi KKP untuk selalu menjaga keamanan data sensitif yang disimpan dalam sistem digitalnya. Penerapan standar keamanan cyber harus menjadi prioritas utama untuk mencegah serangan cybercrime yang dapat merusak integritas data pemerintah

Daftar Pustaka

Ani Yunaningsih, Indah, D., & Septiawan, F. E. (2021). Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi. Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia, 3(1), 9--16. https://doi.org/10.37253/altasia.v3i1.4336

Apolinrio-Hagen, J., Hennemann, S., Kck, C., Wodner, A., Geibel, D., Riebschlger, M., Zeiler, M., & Breil, B. (2020). Exploring User-Related Drivers of the Early Acceptance of Certified Digital Stress Prevention Programs in Germany. Health Services Insights 13, 1178632920911061. https://doi. org/10.1177/1178632920911061

Araujo, L. M. de, Priadana, S., Paramarta, V., & Sunarsi, D. (2021). Digital leadership in business organizations. International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership, 2(1), 5--16. https://doi.org/10.51629/ijeamal. v2i1.18

Arundel, A., Bloch, C., & Ferguson, B. (2019). Advancing innovation in the public sector: Aligning innovation measurement with policy goals. Research Policy, 48(3), 789--798. https://doi.org/10.1016/j. respol.2018.12.001