Di sisi lain, para penyedia platform media sosial perlu berkomitmen untuk memitigasi dampak negatif filter bubble dengan lebih memperhatikan keberagaman konten dan mempromosikan keterbukaan informasi yang lebih luas dan inklusif.
2. Ketidakpercayaan terhadap Institusi
Ketidakpuasan terhadap institusi pemerintahan atau lembaga tertentu dapat menyebabkan masyarakat mencari kelompok yang lebih ekstrem sebagai bentuk protes atau alternatif.
3. Politik Identitas
Penguatan identitas kelompok tertentu dan polarisasi berdasarkan identitas, seperti suku, agama, atau etnis, dapat memperkuat perpecahan dalam masyarakat.
4. Krisis Kepercayaan
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau sistem politik secara keseluruhan bisa goyah akibat krisis ekonomi, skandal politik, atau kegagalan dalam menangani isu-isu penting.
Mencari Penengah
Dalam menghadapi polarisasi politik yang semakin ekstrem ini, diperlukan pihak-pihak yang netral dan mampu menjadi penengah. Salah satu lembaga yang diharapkan dapat berperan secara aktif sebagai penengah dalam konteks ini adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).
Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, MKRI dapat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas demokrasi di negara kita. Berikut beberapa peran penting MKRI dalam menghadapi polarisasi politik yang ekstrem:
1. Pengawal Konstitusi
