Kebijakan Bank Indonesia DP Nol Persen Kredit Rumah dan Kendaraan, Jangan Senang Dulu Kawan

Just Sharing....

Dua hari lalu saat pulang kantor saya mampir ke sebuah warkop (warung kopi) di tengah kota. Ini warkop langganan. 

Sebenarnya banyak warkop lain, tapi kelebihan warkop ini menyediakan lebih dari lima perangkat kabel untuk colokan charger. Bisa ngopi tanpa kuatir batre hape drop. 

Tempat duduk banyak, mau di kursi mau di bangku juga bisa. Sambil rebahan serasa di pinggir pantai pun ada. Alhasil warkop ini tempat ngumpulnya para driver ojol. 

Dokpri_sebuah foto rumah KPR

"Woi Bro, ada DP nol persen. Yok kita ambil KPR," celetuk seorang abang ojol berjaket hijau pada beberapa temannya. 

"Lo tau dari mana?" tanya seorang rekannya. 

"Nih baca," jawabnya sembari menunjukkan info berita di salah satu situs di hapenya. 

Jarak mereka duduk hanya lima meter dengan saya. Sontak saya pun ikutan kepo lalu cari di internet. Ketemulah di kompas.com beritanya seperti referensi di bawah. 

Apa yang menarik dari kebijakan DP nol persen? 

Istilah DP nol persen mungkin sudah tak asing, kerap didengar atau dibaca. 

Sejatinya ini salah satu kebijakan atau program dari pemerintah selaku regulator atau bisa jadi strategi dari lembaga pembiayaan. 

Manakala daya beli masyarakat menurun karena krisis ekonomi atau karena pengenaan uang muka (DP) minimal sekian persen yang terasa berat, boleh jadi DP nol persen dijadikan pancingan. 

Berharap dengan gimik ini bisa mendorong lebih banyak masyarakat untuk kredit. Kian banyak yang ajukan pembiayaan, otomatis profit (bunga) pun kian meningkat. 

Dalam industri kredit mengkredit, salah satu penilaian besarnya aset adalah aset piutang, yakni berapa besar outstanding utang atau berapa banyak dana yang disalurkan. 

Pemerintah juga berniat membantu masyarakat demi mendapatkan hunian pribadi atau membantu distribusi stok kendaraan yang diproduksi industri otomotif agar bisa terjual lebih cepat. 

Namun perlu disadari, gimmik DP nol persen itu dikemas dalam balutan SnK, alias syarat dan ketentuan berlaku. Ini lantaran bisnis pembiayaan adalah bisnis mengelola resiko.

Adanya saran dari BI agar bank dan perusahaan pembiayaan (PP) wajib memperhatikan prinsip kehati- hatian dan manajemen resiko, jelas menunjukkan adanya kriteria tertentu terhadap para calon debitur DP nol persen. 

Apa yang perlu dipahami oleh calon nasabah andai ingin mengajukan dengan DP nol persen? 

1. DP nol persen kredit properti dan kredit kendaraan, beda dengan program bunga kredit nol persen. 

Pada bunga kredit nol persen, profit untuk PP atau bank cenderung didapatkan dari besaran biaya admin seperti halnya ditawarkan pada pengguna kartu kredit. 

Namun pada program DP nol persen, calon nasabah tidak wajib bayar uang muka tapi bisa jadi tetap bayar sejumlah biaya admin juga asuransi. 

2. Struktur kredit berubah, DP nol tapi cicilan cenderung membesar.

Pada produk properti seperti rumah KPR, besaran uang muka DP akan mengurangi total PH (Pokok Hutang) yang dikalikan dengan prosentase bunga lalu dibagi dengan tenor kredit. 

Serupa dengan kredit kendaraan. Maka bila DP nol, PH akan tetap tinggi. Otomatis cicilan gede. 

3. Poin nomor dua di atas, bikin makin sulit divisi kredit dapat calon nasabah yang qualified karena acuan DSR. 

Yang pertama dianalisa sudah pasti hasil SLIK cadeb yang menunjukkan skoring kredit. 

Meski kolektibilitas nol atau satu, masih ada analisa berikutnya terkait DSR alias Debt Service Rasio. 

DSR adalah perbandingan total cicilan cadeb dibagi total pendapatan cadeb dimana total cicilan tidak melebihi 30 persen penghasilan cadeb. Ini yang bikin banyak tidak lolos SnK.

Ambil contoh sederhana satu keluarga suami istri sama- sama pegawai. Gaji suami 5 juta, gaji istri 3 juta. Total penghasilan 8 juta. Ajukan kredit KPR DP nol persen cicilan 3 juta per bulan.

Setelah di cek di SID (Sistem Informasi Debitur), hasil SLIK kolek nol tapi si suami masih jalan jalan kredit lain yakni motor NMax di satu PP sebesar 1,8 juta perbulan sisa tenor 18 bulan. 

Apakah KPR DP nol persen akan disetujui dengan total gaji 8 juta dan total cicilan lama ples cicilan baru 1,8 juta + 3 juta? Belum tentu. 

(4,8 juta dibagi 8 juta) x 100 % = 60%. Padahal DSR maksimal kurang dari 30%.  Kesimpulan nya hasil SLIK bagus tidak menjamin pengajuan DP nol persen disetujui. 

Kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi bila di riwayat kredit sebelumnya lancar jaya dengan cicilan yang lebih rendah dari cicilan baru yang nantinya lebih gede dibanding yang lama. 

4. Saringan cadeb ketat karena resiko bila LTV atau FTV seratus persen. 

LTV atau FTV biasanya masuk dalam perhitungan struktur kredit properti atau kendaraan. Dengan DP nol persen otomatis LTV atau FTV bisa mencapai 100 persen. 

LTV (loan to value) atau FTV (financing to value) adalah perbandingan hutang cadeb dibagi nilai agunan produk yang dibiayai.

"Rasa memiliki" dalam tanda petik pada debitur yang membayar DP sekian persen di awal biasanya jauh lebih besar sehingga cenderung komit mengangsur sepanjang tenor. 

Namun akan berbeda bila tanpa DP. Nasabah bisa sewaktu-waktu mengembalikan unit kredit dan merasa ibarat hanya menyewa setiap bulan. 

So, saran apa yang bisa diberikan bagi calon pengaju kredit rumah atau kredit kendaraan DP nol persen? 

1. Usahakan lunas dulu semua cicilan lama yang sedang jalan agar DSR diharapkan dibawah 30 persen. Program ini berjalan hingga tahun depan so masih ada waktu untuk dipertimbangkan. 

2. Perbesar kapasitas usaha atau menjalani sumber pemasukan lain minimal sudah berjalan dua tahun. Syarat untuk menilai kestabilan mata usaha cadeb biasanya diacu dua tahun berjalan. 

Adanya sumber pemasukan rutin diluar pekerjaan utama bisa menambah total pendapatan sehingga total cicilan memungkinkan masuk analisa DSR. 

Tetap semangat, 

Salam Kompasiana.