Istilah DP nol persen mungkin sudah tak asing, kerap didengar atau dibaca.Â
Sejatinya ini salah satu kebijakan atau program dari pemerintah selaku regulator atau bisa jadi strategi dari lembaga pembiayaan.Â
Manakala daya beli masyarakat menurun karena krisis ekonomi atau karena pengenaan uang muka (DP) minimal sekian persen yang terasa berat, boleh jadi DP nol persen dijadikan pancingan.Â
Berharap dengan gimik ini bisa mendorong lebih banyak masyarakat untuk kredit. Kian banyak yang ajukan pembiayaan, otomatis profit (bunga) pun kian meningkat.Â
Dalam industri kredit mengkredit, salah satu penilaian besarnya aset adalah aset piutang, yakni berapa besar outstanding utang atau berapa banyak dana yang disalurkan.Â
Pemerintah juga berniat membantu masyarakat demi mendapatkan hunian pribadi atau membantu distribusi stok kendaraan yang diproduksi industri otomotif agar bisa terjual lebih cepat.Â
Namun perlu disadari, gimmik DP nol persen itu dikemas dalam balutan SnK, alias syarat dan ketentuan berlaku. Ini lantaran bisnis pembiayaan adalah bisnis mengelola resiko.
Adanya saran dari BI agar bank dan perusahaan pembiayaan (PP) wajib memperhatikan prinsip kehati- hatian dan manajemen resiko, jelas menunjukkan adanya kriteria tertentu terhadap para calon debitur DP nol persen.Â
Apa yang perlu dipahami oleh calon nasabah andai ingin mengajukan dengan DP nol persen?Â
1. DP nol persen kredit properti dan kredit kendaraan, beda dengan program bunga kredit nol persen.Â
Pada bunga kredit nol persen, profit untuk PP atau bank cenderung didapatkan dari besaran biaya admin seperti halnya ditawarkan pada pengguna kartu kredit.Â