Menilik Peran Agripreneurship sebagai Buffer Economic dalam Mewujudkan "No Poverty" dan Zero Hunger melalui Paradigma New Normal

Hal ini sejalan dengan Macher (1999), yang mendefinisikan agripreneurship sebagai perkawinan yang menguntungkan antara pertanian dan kewirausahaan, di mana pertanian dijalankan sebagai sebuah usaha bisnis.

Agripreneurship dipandang perlu untuk di tumbuh kembangkan disebabkan perannya yang penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 

Oleh karena itu, agripreneurship pada hakikatnya sangat berperan dalam membantu terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target yang memiliki tenggat waktu sampai tahun 2030. SDGs diusulkan untuk menjadi agenda pembangunan global, pertama kali diusulkan oleh pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20 pada tahun 2012. 

Pada 21 Oktober 2015, Tujuan ini baru secara resmi dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemeritahan pada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. 

Hakikat dari adanya SDGs adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya good governance yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Upaya untuk mewujudkan SDGs saat ini, dihadapkan pada suatu kondisi ketidakpastian dan tantangan untuk beradaptasi pada sebuah tatanan kehidupan baru yang disebut new normal, sebagai dampak mewabahnya Corona Virus Diseases yang ditemukan pada tahun 2019 (COVID-19). New normal mengharuskan setiap individu harus memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan mulai dari menghindari kerumunan (social distancing), menjaga jarak (physical distancing), memakai masker, dan sering mencuci tangan. 

Sehingga hal ini berdampak pada kegiatan di sektor riil yang harus bertransformasi dan beradaptasi dengan kondisi new normal. Dampaknya pada sektor riil dapat dilihat dari arus barang yang terhambat, kesulitan menemukan bahan baku, adanya tambahan biaya untuk kesehatan para pekerja, sampai pada harus mendigitalisasi kegiatan pemasaran dan transaksi. 

Hal ini diperparah dengan nilai tukar yang merosot serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami resesi karena tumbuh secara negatif selama 2 triwulan berturut-turut di tahun 2020. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan SDGs terutama dalam mencapai tujuan meniadakan kemiskinan (No Poverty) dan meniadakan kelaparan (Zero Hunger) menjadi sebuah tantangan tersendiri pada kondisi new normal.

No Poverty merupakan tujuan pertama SDGs, yang redaksinya adalah "Mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk". Selain No Poverty, tujuan lain SDGs yang mendapat tantangan pada new normal adalah tujuan tidak adanya kelaparan (Zero Hunger). Zero Hunger adalah tujuan kedua SDGs yang dalam redaksinya yaitu "Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung 

Pada kondisi new normal, upaya untuk mewujkudkan no poverty dihadapkan pada tatangan banyaknya sektor usaha yang pailit, sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi hal yang tidak dapat dihindari. PHK akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran yang menurut data Badan Pusat Statistik pada Februari 2020, pengangguran di Indonesia bertambah 60 ribu orang yang diperparah dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja sebanyak 1,73 juta orang.