Mohon tunggu...
Muhammad Adiyaksa Putra
Muhammad Adiyaksa Putra Mohon Tunggu... Mahasiswa - MAHASISWA S1 ILMU HUKUM UNPAS

Belajarlah untuk mendapatkan kemuliaan dan keberkahan. Menulislah agar kamu dikenang abadi.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Kritik dan Dinamika Persoalan HMI

10 Maret 2021   17:06 Diperbarui: 10 Maret 2021   17:16 1054
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sistem feodalisme mulai dimunculkan dimana orang terdekat yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas serta tanggung jawab dijadikan sebagai pemimpin organisasi. Sedangkan kader yang memiliki kualitas dengan usaha yang sistematis, terarah dan meiliki kepribadian kader sebagai insan cita disingkirkan.  Tidak heran jika kualitas kepengurusan begitu bobroknya sehingga tidak mampu melahirkan gagasan apapun demi umat dan bangsa. Kultur literasi dan dialektika mulai dihilangkan, Pendidikan mental serta pendalaman nilai keislaman hanya sekedar procedural, yang terpenting adalah dogma politik sudah tersampaikan tanpa ada makna yang mendalam. Motivasi ini menjadi status quo dan sangat sulit dirubah.

Dalam situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini,banyak masyarakat yang mempertanyakan keberadaan mahasiswa, dimana saat ini kalian yang dikatakan sebagai agent of control, atau seperti yang jelaskan oleh soekarno yaitu sebagai penyambung lidah  antara pemerintah   dengan rakyat. Apakah kalian sudah lupa dengan peran kalian? atau justru kalian sudah asik bercengkrama dengan para elite politik . kita perlu mengrefleksikan diri atas tindakan dan perilaku sesuai dengan tujuan HmI didalam pasal 4 AD: "Terbinanya insan akademis, Pencipta, Pengabdi yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil Makmur yang diridhai allah SWT.

Transisi dan komitmen perjuangan

Pijakan utama dari persoalan ini adalah bagaimana akhirnya komitmen seluruh kader HmI yang berada di tingkat permukaan hingga akar rumput secara sadar dan peka bahwa organisasi ini  harus Kembali pada komitmen awal, yaitu komitmen keislaman  dan kebangsaan. Tantangan globalisasi dan arus informasi menarik keras kader-kader untuk bersikap objektif dan cenderung pada kebenaran. Pandangan holistik, saling terhubungan dan tidak ada kotomisasi dalam menganalisa hingga memformulasikan harus berorientasi pada perubahan sosial. hal ini tentu dilandaskan pada nilai-nilai ilaihi sebagai manifestasi tuhan. Menurut penulis persoalan kali ini tidaklah mudah kita dihadapkan pada problematika ke-Islam-an, ke-Indonesia-an, demokrasi, politik Islam, kemanusiaan universal.peradaban  

Dalam konteks keislaman sendiri, mulai ada ekspanasi besar terhadap pemikir fundamentalisme, islam radikal, islam terorisme, liberalisme, sekulerisme, sektarianisme dan beberapa gerakan orientalisme barat dalam menghegomoni budaya timur dan islam. peristiwa ini terlalu besar hingga berdampak pada pecahnya umat islam saat ini.

Dalam konteks Keindonesiaan saat ini,mulai bermunculan ideologi-ideologi yang ingin menghancurkan Pancasila sebagai falsah hidup, contohnya seperti komunisme yang mulai lahir Kembali,gerakan separatis atas nama kelompok tertentu untuk memisahkan diri dari Negara kesatuan republic Indonesia , pembentukan kekhalifahan sebagai alternatif penyatuan umat muslim Indonesia bahkan dunia, yang didasarkan pada Gerakan subeversif dan menghalalkan peperangan.

Dalam konteks demokrasi, berdasarkan hasil survey LP3ES setidaknya ada beberapa kemunduran dari demokrasi seperti sistem Oligarki politik:  penumpukan kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir elit merupakan satu hal yang dilihat sebagai masalah demokrasi lainnya. Elit yang kaya dan berkuasa ini menggunakannya untuk membeli suara dalam pemilu sehingga mereka yang terpilih belum tentu merupakan refleksi suara rakyat. Termasuk oligarki di tingkat lokal. lalu Oligarki media: penguasaan media masa oleh segelintir orang saja yang sebagian di antaranya adalah politisi dinilai sebagai masalah lain yang melemahkan fungsi media sebagai anjing penjaga demokrasi. Selain itu berkenaan dengan Netralitas: ada dilema di kalangan ASN karena meskipun mereka secara aturan mereka diharuskan untuk netral namun pada praktiknya seringkali justru diminta untuk mendukung incumbent. Keikut sertaan Buzzers dan cyber troops: para pelaku manipulasi opini publik untuk tujuan politik. Mereka tidak menyatakan bahwa mereka dibayar untuk penyebaran opini itu. Dan terkahir adalah Lemahnya perlindungan terhadap data pribadi, bahkan banyak kasus peretasan data pribadi dialami oleh mereka karena aktvisme politiknya.

Dalam konteks kemanusiaan sendiri banyak pelanggaran HAM terjadi di Indonesia, beberapa diantaranya seperti diskriminasi terhadap warga papua, mimbar akademik mulai mengalami ancaman, kebebasan berekspresi dibungkam, tindakan represif dan subversive yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang menutut keadilan.

Inilah tantangan yang menurut penulis lebih realistis dan harus segera dilakukan oleh himpunan mahasiswa islam. HmI sebagai muslim Intelegensia harus kembali membentuk integritas watak dan keperbadian yang terarah. Dia dituntut kembali untuk mampu menterjemahkan dan memformulasikan konsep secara professional dan mengaktualisasikan dalam gerakan sosial. Tentu hal ini merupakan relasi yang kuat dengan fakta kejadian di lingkungan sekitar. Bagaimana HmI hadir bersama rakyat sebagai jalan tengah mencari solusi terhadap problematika ke-Islam-an, ke-Indonesia-an, dan ke-umatan. Sesuai dengan background penulis yang berlatar belakang hukum, wadah yang bernama LKBHMI menjadi tempat mahasiswa islam yang kuliah di fakultas hukum untuk mempraktikkan teori-teori yang ada dan mengimplementasikan melalui jalur-jalur bantuan hukum (advokasi) terhadap kasus pelanggaran HAM. Selain itu penyadaran Hak-hak yang diatur dalam UU HAM harus di jelaskan secara sederhana agar tidak ada pelecahan Hak asasi dan outputnya adalah mereka berani bersuara dan melaporkan sebagai tindakan nyata kepada pihak yang berwewenang.

DAFTAR PUSTAKA:

Sejarah HmI Agus Salim Sitompol

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun