Resolusi Pentahelix Banjir Bengawan Jero

Cetak biru dan masterplan pengendalian banjir sudah dirumuskan dan dilaksanakan pengerjaannya oleh instansi pusat  serta instansi teknis terkait Pengendalian banjir secara komperhensif dengan metode dan formulasi gabungan antara pembangunan tanggul,  bendung gerak, sudetan (flood way), normalisasi rawa dan waduk merupakan upaya yang diharapkan mampu mengendalikan banjir sekaligus pemanfaatan sumberdaya air. Baik sebagai penyediaan air baku, pencegahan intrusi air laut, dan sarana transportasi.

Era transformasi digital yang tidak diimbangi dengan literasi akan menjadikan segelintir oknum tergelincir dalam menyikapi fenomena bencana. Banjir sebagai bencana sepatutnya disikapi dengan empati dan kedermawanan (filantropi) terhadap masyarakat yang terdampak. 

Tetapi jika kita melintas di lini masa media sosial banyak meme, gambar, dan video humor tentang banjir yang diedit dan dieksploitasi. Bahkan di salah satu grup medsos ada hasutan dan ajakan untuk membongkar salah satu dam pintu air di wilayah Bengawan Jero yang diasumsikan sebagai penyebab banjir. Contoh ironi oknum masyarakat yang tuna literasi bencana.

Sejatinya, upaya pencegahan, kesiapsiagaan (mitigasi), adaptasi, dan penanggulangan bencana apapun baik bencana alam dan bencana buatan manusia termasuk bencana banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab yang dibebankan ke pundak pemerintah. 

Tanggung jawab semua pihak dengan bekerja sama bahu membahu di lingkungan dan ranah kewenangannya masing-masing akan menjadi solusi. Paling tidak ada lima pihak atau kolaborasi multipihak (pentahelix) yang harus sinergi untuk menekan risiko bencana agar tidak semakin parah dampaknya.

Konsep kolaborasi pentahelix merupakan inovasi solusi dengan melibatkan multipihak dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media yang bersatu padu saling mengisi, dan menginspirasi untuk mencari pemecahan masalah. Resolusi pentahelix atau kebulatan pernyataan pendapat oleh lima multipihak yang terkait dalam pengambilan keputusan dan penentu kebijakan dapat dijabarkan segaris dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah. Pemangku kebijakan dengan tugas utama melayani publik yang disandang pemerintah menjadikan kehadiran dan perannya sangat sentral. Sejak dalam perumusan dokumen rencana pembangunan, rencana kerja, sampai penganggaran komitmen itu seharusnya sudah teragendakan. 

Demikian juga taktisnya, dalam siklus penanganan bencana banjir mulai dari tahap pencegahan dan mitigasi,  aksi kesiapsiagaan, tanggap darurat, adaptasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan dengan OPD teknis terkait sudah on the track. 

Selain kesiagaan informasi dan penanganan oleh BPBD,  aksi tanggap darurat Pemkab juga telah menyalurkan bantuan logistik beras dan telur, menyiapkan bantuan transportasi untuk kelancaran mobilitas masyarakat, serta mendirikan 15 posko kesehatan di 29 desa terdampak untuk melayani pemeriksaan dan pengobatan masyarakat.

Kedua, masyarakat. Dampak bencana banjir yang pertama kali merasakan adalah masyarakat. Masyarakat terdampak banjir rentan mengalami kerusakan tempat tinggal, penurunan kondisi kesehatan, terganggunya lahan usaha dan mata pencaharian, serta pada taraf tertentu menimbulkan tekanan psikologis. 

Pada momentum inilah kehadiran pemerintah atau pihak pertama di atas menjadi krusial untuk memastikan korban bencana banjir dapat ditangani dan pulih. Di pihak masyarakat tentu saja tidak semuanya rentan terdampak. Bagi masyarakat tangguh bencana atau komunitas yang tidak terdampak bisa mengulurkan bantuan kepada korban bencana adalah tindak nyata solidaritas, kedermawanan, dan gotong royong.