Dengan kata lain, investasi besar yang dikeluarkan untuk beasiswa ini mungkin tidak akan pernah benar-benar kembali kepada masyarakat yang mendanainya.
Investasi Pendidikan, Benarkah Tanpa Rugi?
Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro pernah menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang selalu menguntungkan, sehingga memberikan beasiswa ke luar negeri tidak akan merugikan negara (Tempo, 2/11/2024).
Namun, realitanya tidak sesederhana itu. Menurut data Kementerian Pendidikan, hanya sekitar 30% penerima LPDP yang memilih untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi mereka.
Selebihnya, banyak yang memilih untuk menetap di luar negeri atau bekerja di sektor swasta, bukan sektor publik.
Dengan kondisi ini, apa yang bisa didapat oleh negara? Banyak alumni yang merasa bahwa kesempatan dan fasilitas kerja di Indonesia masih belum mampu mengakomodasi potensi dan keahlian mereka. Ini menjadi dilema tersendiri.
Haruskah Indonesia terus mendanai pendidikan tinggi dengan harapan akan ada kontribusi balik, meski kesempatan bagi mereka yang kembali belum tentu ada?
Alumni LPDP yang bekerja di luar negeri memang tidak sepenuhnya salah. Setiap orang tentu berhak menentukan jalan hidupnya masing-masing.
Namun, masalahnya adalah ketika dana publik digunakan untuk membiayai pendidikan yang hasilnya tidak kembali ke dalam negeri, program beasiswa ini justru bisa kehilangan arah dan esensinya.
Haruskah LPDP Didesain Ulang?
Sebuah pertanyaan mendasar pun muncul: haruskah LPDP didesain ulang agar lebih relevan dan tepat sasaran? Ada beberapa solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan.
Misalnya, Indonesia bisa belajar dari negara-negara seperti Jerman atau Singapura, di mana penerima beasiswa diwajibkan bekerja di sektor tertentu setelah lulus untuk memastikan bahwa pendidikan yang mereka peroleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Langkah-langkah seperti ini sebenarnya tidak hanya berpotensi meningkatkan rasa keadilan sosial, tapi juga dapat memastikan bahwa LPDP berfungsi sebagai investasi jangka panjang yang benar-benar menguntungkan negara.