Dimas Bagus Arya, dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menambahkan lebih jauh. Bagi Dimas, ini bukan cuma ide tak realistis. Ini adalah kesalahan fatal.
Sebuah proyek Rp20 triliun bukanlah jalan keluar bagi bangsa yang masih dihantui oleh kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia menyebut proyek ini akan membuka pintu bagi korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan dana publik.
"Rakyat butuh keadilan, bukan gedung megah," katanya lirih (tirto.id, 29/10/2024).
Kritik dari Dalam dan Luar Lingkaran HAM
Pigai seolah melupakan bahwa HAM bukanlah hal yang bisa dilokalisasi di dalam gedung. Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, menegaskan bahwa gagasan Pigai tak lebih dari "gimik."
Baginya, HAM tak butuh gedung untuk berdiri. HAM hidup dari keadilan yang nyata. Ia tak butuh tembok atau halaman indah, tetapi kejujuran dan keberanian.
"Membangun universitas HAM tidak akan menghapus rasa sakit para korban," ujarnya tegas (tirto.id, 29/10/2024).
Asfinawati, seorang pengajar hukum di STH Indonesia Jentera, menambahkan bahwa HAM bukanlah ilmu yang bisa dikotakkan. Hak asasi, katanya, adalah hak dasar yang harus hidup dalam setiap individu, setiap hari, bukan cuma di kampus megah yang tersembunyi dari kenyataan (tirto.id, 29/10/2024).
Uang Besar, Harapan Kecil
Angka Rp20 triliun melayang seperti sesuatu yang mustahil. Anggaran Pigai saat ini hanya Rp64 miliar. Bagaimana ia bisa menggapai anggaran sebesar itu?
Menurut Dimas Bagus Arya dari KontraS, ide ini lebih dari sekadar kesalahan. Angka itu akan membuka peluang bagi para pencari kesempatan, alih-alih menjadi solusi bagi rakyat yang butuh keadilan (tirto.id, 29/10/2024).
Kebingungan ini bukan tanpa dasar. Janji besar sering kali datang tanpa tindak lanjut. Publik punya hak untuk tahu ke mana uang itu akan digunakan, tetapi Pigai belum memberi jawaban pasti.
Dalam suasana penuh kecurigaan ini, kepercayaan sangatlah penting. Tanpa kepercayaan, proyek sebesar apapun akan tenggelam bersama janji-janji yang pernah terlontar.
Kebutuhan Nyata Akan Keadilan
