Pesan untuk Presiden, Ini Kriteria untuk Menkominfo yang Baru

Kalau seorang menteri kominfo hanya bisa main blokir tanpa ada upaya komunikasi dengan warga negara Indonesia, kita tentu tak butuh sosok itu. Seorang menkominfo yang baik barangkali sama dengan juru penerangan nasional. Kala Orde Baru, peran itu dimainkan oleh menteri penerangan.

Kementerian itu kini tak ada lagi. Tapi kalau dirasa-rasa tugas, kayaknya sama saja. 

Semua urusan kemedia-massaan kini diurusi komionfo. Baik di tingkat kementerian maupun di tingkat kedinasan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kalau hanya bisanya memblokir, itu sama persis kala Orde Baru, rezim suka menutup media massa yang dianggap membahayakan stabilitas negara. Dulu istilahnya beredel. Yakni, menghentikan izin media massa cetak untuk beroperasi. 

Surat izin usaha penerbitan atau SIUP-nya bisa dicabut. Usai Malari, banyak yang kena beredel.

Sekarang, koran sudah hampir habis. Kalaupun masih ada, hanya beberapa saja. 

Eksemplar yang didistribusikan pun mungkin tinggal 10 persen jika dibandingkan masa kejayaan koran. Koran juga tak perlu lagi SIUP dan sebagainya.

Kini, media massa banyak dengan medium dalam jaringan atau daring atau online dalam bahasa Inggris. Sekarang juga banyak media sosial yang bergerak menggunakan aplikasi di dunia maya. 

Jika mau disamakan kayak dulu, kerja Kominfo bakal berat. Alangkah banyak yang mesti diawasi.

Situs porno yang dahulu digembar gemborkan mau ditutup saja, entah apa kabarnya sekarang. Jangan-jangan masih mudah diakses.

Disitat penulis dari situs Kominfo, dijelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dari narasi ini, segala jenis keperluan pemerintahan untuk mendistribusikan gagasan, program, dan lainnya berada di kementerian ini. Mudah bicaranya, menteri dan anak buahnya mesti mewartakan semua keberhasilan dan program pemerintah agar diakses oleh publik. 

Karena sekarang sudah zaman digital, semua itu kemudian dikerjasamakan dengan media massa berbasis daring. Juga bisa dikerjasamakan dengan media sosial yang manajemennya jelas. Soal tidak hoax, tidak tebar ujaran kebencian, soal tidak memfitnah, dan lainnya, barangkali kita sepakat di situ.

Yang mesti dipahami oleh menteri yang bakal menggantikan Johnny Plate dari Nasdem karena tersandung dugaan korupsi pembangunan BTS yang mangkrak sampai Rp8 triliun adalah misi utama ini.

Seorang menkominfo ke depan mesti lebih saksama, lebih bijaksana, dan good looking dari sisi tampilan di media massa. Ia mesti orang yang murah senyum, ramah kepada semua orang wabilkhusus jurnalis dan warganet, termasuk pemengaruh atau influencer. 

Misi utamanya adalah memastikan semua kegiatan presiden ada di media massa. Ia mesti memastikan semua program di semua kementerian yang strategis bisa dipahami publik. Itu fungsinya.

Maka itu, ia mesti menjalin relasi yang hangat kepada semua media massa, tentu dibantu dengan staf, utusan khusus, staf ahli, tenaga ahli, atau apalah namanya terserah saja.

Menkominfo ke depan juga mesti paham bahwa publik sekarang ini kritis. Pegiat media sosial mudah saja membuat tayangan atau konten yang isinya barangkali bikin kuping panas, mulut ternganga, dan emosi memuncak. 

Ambillah contoh Bima yang bikin konten soal Lampung yang tak maju-maju dan jalannya buruk. Imbasnya, Presiden Jokowi sampai ke Lampung, dan diteruskan mengecek ke banyak titik lain di Indonesia soal jalan rusak.

Jika ada warganet yang demikian, menkominfo dan semua jajaran mesti ambil sikap bijaksana. Sulit untuk kemudian mencegah, memblokir, dan lain sebagainya sebagai upaya agar hal itu tidak dikonsumsi publik. 

Waktu Orde Baru sedang kuat-kuatnya saja, perlawanan dalam bentuk media massa bawah tanah masih berlangsung. Koran dulu boleh diberedel, tapi informasi jejaring dalam surat elektronik kala itu sulit dicegah. Sekarang juga demikian.

Tak usahlah kemudian kayak orang kebakaran jenggot lalu minta semua aplikasi mendaftarkan diri. Kalau tidak mendaftarkan diri, kemudian diancam tak boleh terkases di Indonesia. 

Itu sudah mendekati negara otoriter. Mungkin mau mengambil ibrah dari China dan Korea Utara, entahlah. Di era Plate, ini kan terjadi.

Publik barangkali banyak juga yang bersorak kalau imbasnya Plate jadi tersangka. Urusannya justru berkenaan akrab dengan publik. Yakni, korupsi pembangunan BTS. Padahal BTS ini kunci dari semua jaringan internet dan komunikasi di Indonesia.

Bekas Menkominfo Johnny Plate ditahan Kejaksaan Agung. (Antara Foto/Reno Esnir/Kompas.com) 

Ada juga warganet bilang, pantas saja di daerahnya sinyal susah, rupanya dikorupsi menkominfo sehingga BTS yang diidam-idamkan tak tercapai.

Menkominfo ke depan mungkin orang yang asyik saja dalam menanggapi begitu banyaknya cuitan, konten, tayangan, dan lainnya di media massa dan media sosial. Bawaannya mesti santai saja. Tak usah seperti pejabat yang mau menjilat ke atasan supaya semua bagus. Santai saja.

Di Lampung, begitu isu jalan rusak marak dan Presiden Jokowi datang, kadis kominfotik Lampung dicopot oleh Gubernur. Padahal, apa salahnya kadis kominfotik terhadap hal itu. Apa punya ia sumber daya untuk mencegaha maraknya diseminasi informasi saat ini.

Pun demikian dengan pos jabatan menkominfo ke depan. Santai sajalah. Lebih terbuka dengan media massa dan media sosial. 

Jika ada satu konten viral dan memang secara faktual benar, silakan untuk mendiskusikan agar hal itu bermanfaat untuk negara. Jangan malah memblokir karena tak suka. 

Media massa dan media sosial itu bersuara karena mereka menilai itu tidak benar. Ada hak rakyat yang diabaikan. Maka itu, mereka bersuara. 

Mau ketemu langsung presiden atau gubernur tentu tak setiap saat. Makanya, mereka unggah itu ke media massa atau media sosial.

Mestinya menkominfo merespons dengan positif. Bersyukur ada pihak yang mengingatkan. 

Kemudian teruskan itu kepada kementerian terkait sehingga ada solusi. Jika benar-benar gawat darurat, bisa berkomunikasi langsung kepada presiden sebagai atasan. 

Dicari responsnya kira-kira seperti apa. Toh apa yang dipaparkan warganet di konten itu memang fakta. Mungkin satire. Iya benar nyinyir. 

Tapi memang kritik itu demikian adanya. Kritik adalah bagian dari solusi. Jangan suruh warga negara kasih solusi. 

Pemerintah itu digaji rakyat untuk kasih solusi. Kritik lewat konten adalah sebagian dari solusi itu. 

Justru pemerintah fardu ain bersyukur jika warganya melek teknologi dan memanfaatkan dengan baik. Ya namanya kritik semua juga tak ada yang enak. Semua obat juga di mana-mana pahit rasanya.

Ke depan kita butuh menkominfo yang lebih rileks, antikorupsi, paham visi dan misi dengan baik, dan sesegera mungkin menyelenggarakan komunikasi agar semua rakyat Indonesia bisa berkomunikasi dengan baik dengan sinyal kuat dan internet yang lancar dan murah. 

Untuk Presiden Jokowi, silakan memilih yang terbaik. Yang jelas mungkin tak lagi dari Partai Nasdem. 

Itu dugaan saya. Entah realitanya bagaimana. Tabik. [Adian Saputra]

Foto pinjam dari sini