Meskipun kasus yang ditangani Mahfud MD saat menjabat Menko Polhukam tidak sebanding dengan menjadi hakim konstitusi. Rasa iba ini ternyata tidak berkurang juga kepada Mahfud MD yang semakin tua banyak pekerjaan.
Mengingat status mantan hakim konstitusi ini sulit dilepaskan dari pribadinya. Sebagaimana para hakim dalam masyarakat bebas adalah warga biasa juga seperti halnya orang lain.
Seperti kita semua, Mahfud MD mencerminkan keyakinan-keyakinan yang dianut ketika suatu masalah muncul. Pada saat yang sama, ia juga merupakan anggota masyarakat di mana nilai-nilai secara terus-menerus berubah.
Seperti halnya di semua masyarakat, dan pengalaman yang berkaitan dengan teknologi menimbulkan problem hukum baru. Mahfud MD sebagai warga negara tidak bisa lari dari masalah-masalah mana yang menjadi begitu penting untuk menempati agenda sidang DPR, Presiden, dan civil society.
Maka ketika Mahfud MD dihadapkan dengan kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini, semacam pembubaran Ponpes Al-Zaytun atau proses hukum kejahatan pencucian uang. Mahfud MD tidak punya pilihan selain membaca ulang frasa-frasa konstitusional yang tertuang dalam UUD NRI 1945.
Karena dengan cara inilah, kewaspadaan tentang apa makna kemerdekaan bagi pemeluk agama saat ini atau proses hukum macam apa yang kini dianggap masyarakat memadai untuk kejahatan pencucian uang. Cara kerja Mahfud MD saya kira sudah benar dalam menerapkan kata-kata yang konstitusional untuk kasus-kasus yang spesifik.
Sementara Mahfud MD terlindungi dari rengekan yang datang dari masyarakat dan dari ambisi politisi. Karena menjaga integritas moral tidak berarti pemisahan sepenuhnya dari keinginan orang banyak dan kehendak mayoritas, sekalipun Mahfud MD tetap jaga jarak dalam derajat tertentu. Di sinilah saya baca Mahfud adalah simbol kekuasaan kehakiman yang tiada tanding bagi siapa pun yang ingin main-main dengan hukum. Mungkin begitu.
