Komunitas ini telah melenceng jauh dari visi pembentukannya dulu sebagai komunitas generasi muda Indonesia peminat pariwisata yang independen, tidak melekat kepada Kementerian. GENPI sekarang telah menjadi pasukan buzzers pribadi Anda. Aktivitasnya tidak jelas selain membuat hashtag di Twitter. Jika sudah menjadi Trending Topic seolah-olah itu sudah menjadi suatu pencapaian. Karena itulah, penggagas GENPI, Taufan Rachmadi, sangat kecewa dan mengundurkan diri dari GENPI dan bahkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR (Caleg) dari partai oposisi pemerintah (Gerindra).
Lalu soal anggaran.
Anda selalu mengeluhkan soal anggaran Kementerian Pariwisata yang kecil. Namun anggaran yang sudah ada selama ini justru tidak digunakan secara efisien dan efektif, hanya buang-buang uang saja karena proyek-proyek yang tidak jelas. Pemenang lelang/pelaksana proyek-proyek ini juga diragukan kredibilitasnya dan hanya berkisar pada perusahaan yang itu-itu saja.
Saya akan ambil contoh beberapa proyek saja sebagaimana yang bisa ditelusuri di http://lpse.kemenpar.go.id/eproc4/lelang.
Ada puluhan proyek bernilai puluhan miliar rupiah yang bernama "Publikasi Branding Pariwisata Indonesia di Media Elektronik". Kemudian juga ada proyek "Publikasi Branding Pariwisata Melalui Media Online Wholesaler" Rp10 miliar, proyek "Bali Online Influencer Campaign" Rp6,3 miliar, proyek "Programmatic Marketing melalui Media Online Internasional" Rp5 miliar, proyek "Lisensi Copyright Lagu What a Wonderful World" Rp8 miliar.
Kemudian ada proyek "Misi Penjualan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba (Paket Perjalanan dan Atraksi) di Dalam Negeri" senilai Rp8 miliar dan proyek "World Travel Market (WTM) London" Rp8,5 miliar yang keduanya dimenangkan PT Karma Wi Bangga padahal perusahaan ini pernah terlibat kasus korupsi.
Ada pula proyek "Penyusunan Branding Destinasi Danau Toba" Rp2 miliar, proyek "Peningkatan Promosi Branding Triangle (Bali-Lombok-Labuan Bajo)" senilai Rp1 miliar, proyek "Penyusunan Branding Destinasi Palembang" senilai Rp2 miliar, dan proyek "Pemetaan Indeks Daya Saing Sepuluh Pasar Prioritas Kepariwisataan Indonesia" senilai Rp2 miliar yang semuanya dikerjakan oleh PT MarkPlus Indonesia padahal perusahaan ini pernah terlibat kasus proyek "The Real Wonder of the World" Komodo (tandingan proyek "New 7 Wonders" Komodo) bersama Sapta Nirwandar tahun 2011.
Selain itu ada pula proyek "Publikasi Branding Pariwisata Indonesia melalui Kerjasama dengan Pelaku Industri Online Internasional" senilai Rp91,7 miliar yang dikerjakan oleh bekas perusahaan Anda, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Dengan berbagai proyek bernilai sebesar itu, apa hasilnya? Hanya berupa tumpukan dokumen laporan yang tebal-tebal namun rakyat Indonesia tidak pernah merasakan manfaatnya.
Terlihat jelas bahwa anggaran yang berasal dari uang rakyat Indonesia hanya Anda gunakan untuk membagi-bagi proyek kepada kenalan Anda atau kenalan pejabat-pejabat Kementerian Pariwisata saja. Banyak proyek Kementerian Pariwisata yang dilaksanakan di daerah namun justru tidak diketahui oleh pemerintah atau masyarakat di daerah tersebut. Mereka hanya jadi penonton saja. Pemenang proyeknya lagi-lagi dari Jakarta, teman Anda atau rekanan pejabat atau eks pejabat Kementerian Pariwisata.
Masih ratusan dan bahkan mungkin ribuan lagi proyek di Kementerian Pariwisata yang tidak jelas tujuannya, tidak jelas penilaian pagu anggarannya, dan juga tidak jelas penilaian pemilihan pemenang lelang/pelaksana proyek tersebut.
Masih soal buang-buang anggaran. Coba, berapa biaya pasang iklan di billboard di New York dan taksi di London yang Anda bangga-banggakan itu? Mana hasilnya? Strategi seperti ini adalah strategi pemasaran yang kuno dan tidak peka anggaran.
