Dalam hal kesejahteraan, sekitar dua pertiga responden (65,3 persen) menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih tergolong menengah/sedang. Sebanyak 24,6 persen menyatakan tingkat kesejahteraan masih rendah, sedangkan 8,8 persen menyatakan sudah tinggi.
Dalam menghadapi tantangan meningkatkan kualitas manusia pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2022, diperlukan upaya percepatan dan kolaborasi yang lebih intensif. Beberapa langkah dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada:
a. Penguatan Sistem Pendidikan: Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan dan mengembangkan strategi baru untuk memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Pembelajaran online yang diperkenalkan selama pandemi dapat dimanfaatkan sebagai sarana tambahan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa siswa yang kurang mampu memiliki akses yang cukup terhadap teknologi dan jaringan internet yang diperlukan.
b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Upaya perlu dilakukan untuk mengurangi biaya kesehatan dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah perdesaan. Pemerintah dapat memperkuat jaringan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil dan memberikan insentif bagi tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah-daerah tersebut. Selain itu, program-program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan juga perlu ditingkatkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat.
c. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan: Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi. Program-program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses ke pasar kerja, dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
d. Pembangunan Infrastruktur: Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah juga penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik, dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal. Selain itu, investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi juga dapat meningkatkan konektivitas digital di seluruh wilayah Indonesia.
e. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil: Meningkatkan kualitas manusia membutuhkan upaya yang holistik dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan manusia yang efektif dan berkelanjutan.
3. Pemerintah Indonesia & Pembangunan Infrastruktur
Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur tersebut dapat berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, ataupun perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur memiliki hubungan timbal balik dengan pertumbuhan ekonomi makro, dimana pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier dan ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada guna meningkatkan aliran barang dan orang yang beredar atau sirkulasi di seluruh perekonomian.
Pandemi COVID-19 merupakan sebuah epidemi yang telah menyerang banyak orang dan menyebar ke berbagai negara di dunia yang disebabkan oleh virus corona yang pertama kali muncul pada akhir tahun 2019. Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar yang harus dilalui oleh Indonesia. Dalam konteks infrastruktur, sebagian besar pembangunan fisik (aktivitas konstruksi) menjadi tertunda karena tingkat penularan virus yang sangat tinggi. Tertundanya aktivitas konstruksi berdampak pada tidak terserapnya bahan baku domestik, menurunnya impor barang modal, dan hilangnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran, sehingga tidak ada manfaat ekonomi yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur.
Belajar dari case Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru, pembatasan pergerakan dan pertemuan tatap muka sebagai akibat pandemi COVID-19 dapat diatasi dengan ketersediaan sistem pendukung, antara lain:
