[caption id="" align="aligncenter" width="640" caption="Menu Makanan Turki Didominasi Daging"][/caption]
Pemberdayaan masyarakat atau Empowerment society adalah kata kunci kreatif yang akan mengarahkan masyarakat kepada situasi dan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.
Dari berbagai literatur yang membahas tentang Pemberdayaan, saya lebih cenderung, Pemberdayaan dimaknai sebagai upaya "PEMBEBASAN". Â Artinya berbagai ikhtiar yang dilakukan bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan kebodohan sehingga melahirkan masyarakat yang sejahtera dan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan.
Dalam makna Pemberdayaan seperti itu, kemiskinan dan kebodohan menjadi musuh bersama yang harus dijadikan sasarannya.
Selain itu, PERUBAHAN merupakan kata kunci dinamis selanjutnya dalam proses Pemberdayaan. Perubahan nasib dari keadaan yang buruk menjadi baik, hidup miskin menjadi sejahtera dan kebodohan menjadi berpengetahuan dan berketerampilan. Karena itu, Pemberdayaan masyarakat harus menjiwai mentalitas Agent of change (baca: agen perubahan) yang kemudian menjadi spirit dasar yang ditransferkan kepada masyarakat sehingga melahirkan semangat dan kekuatan psikologis untuk merubah dirinya sendiri.
Dalam konteks Tenaga Kerja Migran, Pemberdayaan sebagaimana diuraikan diatas, penting untuk dijadikan bingkai pemikiran dalam Pemberdayaan Masyarakat Pekerja Migran, khususnya tenaga kerja Migran Informal dan Formal di Arab Saudi yang kerap kali faktor kemiskinan dan kebodohan menjadi dua permasalahan yang melekat pada diri mereka.
Salah satu buktinya, berbagai kasus yang dialami oleh TKW diberbagai negeri khususnya di Arab Saudi, disebabkan oleh TKW yang buta huruf, tidak memiliki keterampilan kerja dan kurang menguasai bahasa setempat, serta buta hukum.
Dalam tulisan ini, saya tidak akan mengarahkan pandangan kepada tahapan proses pra keberangkatan Tenaga Kerja Migran di PJTKI yang sudah banyak diberitakan oleh berbagai pihak yang mengupas habis berbagai kekurangan dan penyimpangannya. Namun saya lebih fokus kepada pasca keberangkatan mereka; artinya Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Migran yang sudah berada dilingkungan kerjanya masing-masing di negara tujuannya.
Mengapa demikian ? Saya sering mendengar bahkan menyaksikan sendiri waktu masih di Indonesia, beberapa tenaga kerja Migran baik TKW maupun TKL sejak kepulangannya dari pekerjaannya di luar negeri hanya mampu bertahan hidup (baca: memenuhi kebutuhan hidup) antara dua atau tiga bulan saja dan selanjutnya, mereka kembali mendaftarkan diri ke PJTKI untuk kembali bekerja ke luar negeri.
Apakah kasus semacam ini terjadi karena tidak ada peluang penghasilan di Indonesia ? Jawabannya bukan... ! Â Karena sesungguhnya, bila ekstrimnya tidak ada lapangan pekerjaan maka melanjutkan hidup berpenghasilan sebagai seorang WIRAUSAHA bisa dilakukan dengan berbekal modal awal dari hasil bekerja sebagai tenaga Migran.
Tetapi, kenapa itu tidak dilakukan ? Saya berpendapat karena para TKW/TKL belum memiliki Visi, Rencana dan Mental seorang Wirausaha. Karenanya dalam merubah kenyataan itu, ketiga hal tersebut, penting dimiliki oleh setiap TKW/TKL yang sedang bekerja di luar negeri, karena dengan itu, mereka bisa memanage waktu dan keuangan selama bekerja.
Sebagai illustrasi, bila seorang TKW/TKL memiliki Visi bahwa setelah pulang ke Indonesia akan membangun usaha sesuai dgn keahliannya, maka dia akan merencanakan usaha x dengan upaya memenuhi variabel pendukungnya, diantaranya modal usaha. Dengan rencana itu, dia bisa memperhitungkan berapa modal yang harus disiapkan dan sampai kapan bisa memenuhinya, 2, 3 atau 4 tahun. Nah, karena jumlah modal yang harus dipenuhi sudah jelas, maka penghasilan yang didapat akan dimanage dengan baik. Berapa untuk kebutuhan hidup dirinya, keluarganya di indonesia dan berapa untuk saving buat modal.
Lagi-lagi, cara berpikir TKW/TKL seperti diatas tidak akan maujud dalam diri mereka bila tidak memiliki mental Wirausaha. Dan semuanya bisa dijawab dengan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Migran.
Berdasarkan hal tersebut, saya berpendapat bahwa Pemberdayaan Masyarakat Migran di negara dimana mereka bekerja menjadi signifikan untuk di rumuskan dan diwujudkan. Pelaksana teknisnya, bisa langsung ditangani oleh salah satu lembaga internal Konsulat Jenderal RI atau lembaga Independen yang bisa bermitra dengan KJRI seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Perwakilan PJTKI di luar negeri.
Bagaimana pemberdayaan itu bisa dilaksanakan ? Dalam klausul Perjanjian Kerja ada yang menerangkan, bahwa dalam satu minggu TKW/TKL diberikan Cuti selama satu hari. Nah... Pada saat masa cuti itulah, Para TKW/TKL bisa mengikuti program Pemberdayaan.
Keuntungannya banyak, selain para TKW/TKL bisa bertemu dan berbagi pengalaman diantara mereka, berdialog tentang keluhan dan kendala yang dialami dalam pekerjaannya, program pemberdayaan juga bisa berjalan.
Adapun teknis pelaksanaan pemberdayaan bisa dilaksanakan dalam bentuk pembinaan rohani, peningkatan ilmu pengetahuan dan berbahasa, dan membangun cara berpikir Kewirausahaan dengan modulasi yang tersusun dengan baik dan berkesinambungan.
Saya yakin, dengan media pemberdayaan seperti itu akan mampu menjawab, setidaknya tiga persoalan :
Pertama, Persoalan TKW/TKL yang buta huruf dan kurang mampu dalam berbahasa akan bisa dikurangi.
Kedua, Persoalan pekerja Migran yang terpaksa permanen dengan titel TKW/TKL-nya dimana saat kepulangannya ke Indonesia, menjadi pengangguran dan kembali pergi ke luar negeri tidak akan terjadi lagi karena mereka akan merasa betah berkumpul dengan keluarganya dengan memiliki usaha mandiri, minimal usaha mikro dan kecil yang mampu membiayai hidup diri dan keluarganya
Ketiga, Perlindungan Pekerja Migran sebagai salah satu persoalan yang selalu menjadi tema dalam pembicaraan hubungan bilateral negara kita dengan beberapa negara lain dalam bidang ketenagakerjaan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Persoalannya, apakah hal itu bisa dilaksanakan atau hanya mimpi saya di padang pasir yang panas... ? Semuanya bergantung kepada keinginan dan kesungguhan pihak Pemerintah, BNP2TKI dan PJTKI.
Bagaimana hubungannya dengan UU dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur ketenagakerjaan di luar negeri ? Saya pikir tidak akan ada perubahan yuridis, terutama dalam UU RI nomor : 39 tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan dalam klausul-klausul Perjanjian Kontrak (PK) apalagi berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga kerja migran tidak merugikan pihak Pengguna kerja (perusahaan atau individu) bahkan menguntungkan. Insya Allah.....
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Salam dari Perbatasan Laut Merah kepada Tenaga Kerja Migran di seluruh negeri.
Sukses buat saudaraku semua dan Mari kita bangun jiwa Wirausaha diantara kita.
