Oleh : Adelia Tesalonika
Pada Tanggal 9 Desember kemarin baru saja memperingati hari anti korupsi sedunia. Hari ini dicetuskan karena korupsi ini menjadi masalah yang terus ada dan terjadi di setiap belahan dunia, maka dicetuskan Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tahunnya. Pada hari Anti Korupsi Internasional (IACD) kali ini lebih menyoroti bagaimana hubungan penting antara antikorupsi dan perdamaian, keamanan, dan pembangunan.
Kita sudah sangat tahu korupsi ini memiliki dampak yang sangat negatif bagi setiap negara yang tidak menindaklanjuti hal ini. Korupsi tentu saja membahayakan perekonomian negara. Namun, dalam pelaksanaan penanggulangan korupsi ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, namun juga tanggung jawab setiap warga negara, dengan aktif dalam kerja sama dan keterlibatan untuk mengatasi masalah ini.
Saat membahas tentang  korupsi nyatanya tidak hanya membahas tentang uang saja, tetapi jauh lebih dari itu. Diketahui jumlah uang APBN yang sudah dikorupsi di negara ini hampir 30-40%, data ini bersumber dari data Transparansi Indonesia. Ini bukan angka yang sedikit. Mari kita bayangkan, APBN Kita per tahun sekitar 2500 Triliun, berarti 30-40% nya adalah 750-1000 triliun yang di korupsikan.
Mari kita berandai-andai bagaimana kalau Provinsi Banten tanpa korupsi, apa yang dapat kita nikmati, berikut beberapa contoh hal yang bisa kita nikmati:
1. Infrastruktur tercipta dengan sangat memadai dan gratis
Kalau tadi berdasarkan data jumlah anggaran yang di korupsi sebanyak itu, maka tak menutup kemungkinan kalau  negara kita menjadi negara yang tertinggal dari negara-negara lain. Hal ini pasti berpengaruh ke pronvsi juga, kalau dari atasnya sudah begitu, maka dana yang tersalurkan untuk provinsi juga berkurang sehingga berdampak pada pembangunan infrastruktur di provinsi.
Sebagai contoh nyata ialah pembangunan jembatan Suramadu yang dibangun pada era pak SBY, yang diketahui hanya menghabiskan dana 5 Triliun, dan sampai saat ini bisa dilihat begitu banyak kemudahan yang tercipta akibat adanya jembatan tersebut karena menghubungkan pulang Jawa dengan Madura. Jika kita lihat dana yang dikorupsikan sekitar 750-1000 Triliun, uang itu dapat digunakan untuk membangun 200 jembatan yang serupa dengan Suramadu, dan itu terjadi setiap tahun nya. Jika tanpa ada korupsi, negara ini akan mempunyai infrastruktur yang mewah, yang nanti akan terdampak ke provinsi, termasuk Provinsi Banten. Saat ini, Provinsi banten sedang memfokuskan pembangunan infrastruktur diantaranya: konektivitas tol Serang-Panimbang dan Tol Serpong-Balaraja, Pembangunan Bendungan Karian dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengembangan Kawasan KEK di tanjung Lesung dan Kawasan Industri Wilmar, Pengembangan Kota Baru wilayah Maja, dan lainnya. Jika tidak ada korupsi maka pembangunan infrastruktur akan dengan mudah terealisasi, sehingga banyak menciptakan kemudahan bagi masyarakat provinsi Banten, dan menjadikan Provinsi Banten tidak lagi disebut sebagai Provinsi yang banyak mengalami ketertinggalan.
2. Biaya Pendidikan yang terfasilitasi baik, murah atau bahlan gratis
Jika anggaran yang lenyap karena korupsi, betapa banyaknya kesempatan untuk memfasilitasi pendidikan murah atau bahkan gratis menjadi terkendala dan sulit terealisasi. Mari kita coba hitung, biaya kuliah hingga lulus sarjana S1 rata-rata tidak sampai melebihi 100 juta rupiah. Jika semua warga memiliki tingkat integritas yang tinggi, maka anggaran 1000 Triliun dapat di alokasikan dengan baik untuk menunjang pendidikan yang murah atau bahkan gratis. Dimana ini juga menjadi keuntungan negara guna untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, tekhusus Provinsi Banten. Sampai saat ini Provinsi Banten begitu akrab dengan ketertinggalan, termasuk pendidikan. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Pusat Telaah dan Informasi Regional Banten memberi contoh Kabupaten Serang, 3 dari 10 Siswa bertaruh nyawa karena sekolah yang ditempatinya rusak. Akibat ruang kelas yang tidak tersedia dengan cukup sehingga penggunaan dilakukan bergantian yang mengakibatkan belajar menjadi tidak kondusif. Alasan yang diberikan kenapa hal tersebut bisa terjadi ialah karena anggaran terbatas dan juga tata dana mengelola program perbaikan fasilitas pendidikan buruk. Bahkan, menurut data yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekitar 48% sekolah di Provinsi Banten mengalami kerusakan. Jika tingkat korupsi semakin ditekan, maka kita akan merasakan kenaikan kualitas Sumber Daya Manusia yang terfasilitasi pendidikan dengan baik.
3. Biaya kesehatan terfasilitasi dengan murah bahkan gratis
Kalau kita lihat kondisi saat ini, setiap masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang baik untuk kesehatannya dengan harga yang murah atau gratis. Contoh nyata ialah saat ada pihak yang menggunakan BPJS dan Pribadi, sudah pasti yang mendapat pelayanan adalah yang pribadi terlebih dahulu, bahkan tidak lagi peduli tentang tingkat urgent pasien. Bahkan juga banyak masyarakat yang kesulitan untuk membayar BPJS dengan pendapatan yang pas-pasan, sehingga kadang jadi menunggak iuran BPJS Kesehatan. Yang nantinya, jika harus berurusan dengan rumah sakit dan membutuhkan BPJS, maka harus dilunasi dulu semua iuran yang tertunggak , yang juga sama saja memberatkan masyarakat kurang mampu yang butuh penanganan secara khusus dirumah sakit, jika tidak dilunasi iuran tertunggak, maka pasien ini harus membayar dengan tarif non-BPJS. Kita kembali ke data korupsi yaitu sekitar 750-1000 T. Sejauh ini dari data yang pernah saya baca, biaya yang kemungkinan bisa untuk memfasilitasi kesehatan murah atau gratis di Indonesia kurang lebih sekitar 100 T. Mari kita melihat bagaimana Fasilitas di Provinsi Banten. Lagi-lagi contoh yang ada datang dari Kabupaten Serang yang masyarakatnya mengeluh karna sulitnya mendapatkan fasilitas kesehatan yang murah dan baik, bahkan dalam kondisi darurat yang berhubungan dengan nyawa, mereka masih tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah harus di rorong agar membangun lebih banyak fasilitas kesehatan di provinsi Banten, dan pastinya juga menekan angka korupsi sehingga pembangunan Fasilitas Kesehatan ini segera terealisasikan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan nyawa karna tidak mendapatkan penanganan yang baik.
Bagaimana pada Tahun 2022 ini Banten memperingati hari Anti Korupsi Sedunia ini?
Pada hari Anti Korupsi sedunia tahun 2022 dengan tema " Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi". Leonard Eben Ezer selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten menerima penghargaan secara langsung dari KPK, penghargaan diberikan atas dasar Penghargaan Penangangan tindak pidana korupsi terbaik pertama tingkat kejaksaan tinggi.
Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penghargaan ini dikarenakan Kejaksaan Tinggi banten berhasil mencapai Upaya penegakan Hukum yang diberikan kepada Aparat Penegak Hukum berdasarkan kategori jumlah penyelesaian perkara dalam tindak korupsi, penetapan tersangka, pencapaian tahap P-21 dan P-31, nilai kerugian negara, assset recovery dan kepatuhan penginputan SPDP Online.
Korupsi tidak dapat di toleransi, kita harus membasminya sampai tidak ada lagi!
Tema HAKORDIA tahun 2022 yaitu "Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi", sangat relevan saat ini, Bapak Leonard, mengajak semua masyarakat, terkhusus masyarakat provinsi Banten untuk merealisasikan tema tersebut dengan berkontribusi dalam agenda pemulihan sosial-ekonomo pasca pandemi Covid-19, sehingga pemberantasan korupsi tidak semata hanya untuk menegakkan hukum, namun juga untuk menciptakan Indonesia Pulih.
Kiranya semakin tumbuh tingkat integritas dalam semua kalangan tertinggi-masyarakat untuk memberantas korupsi, guna menciptakan Provinsi Banten yang maju, sehingga setiap hal dapat tercipta dan terfasilitasi dengan baik, yang berdampak kepada kemajuan ekonomi di Provinsi Banten.
Penulis adalah mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultas Ageng Tirtayasa
Email : 5553200013@untirta.ac.id
