Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai proses penilaian dan pemberian label halal pada produk makanan dan minuman yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh otoritas agama Islam. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang haram, tidak terkontaminasi dengan bahan haram, dan diproses sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.
Sertifikasi halal ini telah ada sejak zaman awal Islam, ketika pedagang dan produsen memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang mereka hasilkan dan jual memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Namun, formalisasi proses sertifikasi halal yang lebih terstruktur seperti yang kita kenal saat ini, dengan badan-badan resmi yang menangani sertifikasi dan penandaan halal, mulai berkembang pada abad ke-20 dan terus berlanjut hingga sekarang. Di berbagai negara, lembaga-lembaga seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia dan organisasi serupa di negara lain memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi proses sertifikasi halal. Sejak diperkenalkannya peraturan dan standar resmi terkait halal, banyak negara telah memperkuat sistem sertifikasi halal mereka untuk memastikan bahwa konsumen dapat mempercayai status halal suatu produk.
Sertifikasi halal biasanya dipakai oleh produsen yang memproduksi makanan dan minuman,kosmetik yang akan diperjual belikan kepada masyarakat supaya masyarakat akan lebih percaya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang diedarkan oleh si produsen tersebut. Selain itu, sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) supaya lebih dapat dipercaya pertanggung jawaban atas penerbitan sertifikasi halal tersebut.Â
Saat ini, terjadi tren meningkatnya permintaan terhadap produk halal di pasar global, yang didorong oleh jumlah populasi muslim yang signifikan, terutama di Indonesia. Produk halal sering dianggap sebagai pilihan yang lebih sehat dan aman karena proses produksinya mengikuti standar tertentu yang menggunakan bahan-bahan alami dan menjalani proses higienis. Ini menjadikan produk halal menarik bagi konsumen yang memperhatikan kesehatan dan keamanan. Selain itu, dengan akses yang semakin mudah terhadap informasi dan produk dari berbagai negara, konsumen di seluruh dunia memiliki pilihan yang lebih banyak, termasuk produk halal. Ini mendorong perusahaan untuk memperluas portofolio produk halal mereka guna memenuhi permintaan global dan merambah ke pasar bisnis yang sedang berkembang.
Biasanya, produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal tersedia untuk dibeli di berbagai tempat belanja, baik itu toko konvensional maupun toko daring. Namun, ketersediaan produk halal bisa berbeda-beda tergantung pada lokasi geografis, kebijakan dari toko atau restoran, serta permintaan pasar lokal.Â
LPPOM MUI mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dengan memberikan layanan untuk memeriksa kehalalan produk yang dijual di Indonesia serta menyediakan sertifikasi halal untuk produk yang dijual di luar negeri. Berikut adalah prosedur untuk setiap layanan:
Permohonan STTD ke BPJPH: Permohonan diajukan secara tertulis kepada kepala BPJPH bersama dengan dokumen pendaftaran.
Pendaftaran di sistem cerol: Proses pendaftaran dilakukan melalui sistem cerol
Pre Audit dan pembayaran akad: LPPOM MUI melakukan preaudit sementara perusahaan membayar biaya pemeriksaan kehalalan.
Penjadwalan audit: Perusahaan dan auditor sepakat pada jadwal pelaksanaan audit.
Pelaksanaan audit: Auditor memeriksa penerapan sistem jaminan halal yang meliputi 11 kriteria SJH.
Rapat auditor dan analisis lab: Hasil audit dibahas dalam rapat auditor dan LPPOM MUI menguji sampel bahan/produk.
Keputusan SJH: Penilaian kecukupan pemenuhan SJH untuk lanjut ke rapat komisi fatwa.
Rapat Komisi Fatwa: Komisi fatwa melakukan rapat untuk menentukan kehalalan produk.
Penerbitan ketetapan halal MUI dan status atau sertifikat SJH: Setelah disetujui oleh komisi fatwa, ketetapan halal MUI dan sertifikat SJH diterbitkan.
Penerbitan sertifikasi halal: Perusahaan mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH berdasarkan ketetapan halal MUI.
Secara umum, LPPOM MUI memegang peranan krusial dalam mendukung kebijakan pemerintah Indonesia mengenai kehalalan produk. Mereka menawarkan layanan pemeriksaan kehalalan produk untuk pasar lokal dan juga memberikan sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan di luar negeri. Proses ini melibatkan serangkaian langkah, dimulai dari permohonan hingga penerbitan sertifikasi halal, yang melibatkan kerjasama antara perusahaan, auditor, dan lembaga terkait seperti BPJPH dan Komisi Fatwa MUI. Dengan adanya sistem ini, diharapkan konsumen dapat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap kehalalan produk yang mereka beli, sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia.
