Pertama-tama, pemerintah perlu memainkan peran aktif dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur teknologi yang merata di seluruh negeri. Ini termasuk penyediaan akses internet yang terjangkau dan pengembangan program literasi keuangan yang mencakup penggunaan teknologi pembayaran digital.
Kedua, sektor swasta juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan solusi teknologi yang mudah digunakan dan aman bagi konsumen. Mereka juga dapat berperan dalam menyediakan pelatihan dan dukungan bagi masyarakat yang masih memerlukan bantuan dalam mengadopsi pembayaran cashless.
Terakhir, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempercepat adopsi pembayaran cashless dengan menjadi lebih terbuka terhadap teknologi baru dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistem pembayaran digital.Â
Dalam jangka panjang, pembangunan masyarakat cashless yang inklusif tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran, tetapi juga akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Dengan adopsi teknologi pembayaran digital yang lebih luas, potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat direalisasikan.
Kesimpulan QRIS telah membawa Indonesia lebih dekat dengan masyarakat cashless, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, visi masyarakat tanpa uang tunai yang inklusif dapat terwujud. Ini akan membawa manfaat besar bagi ekonomi, efisiensi, dan keamanan keuangan Indonesia secara keseluruhan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
