Mata uang ASEAN yang dimaksud adalah suatu konsep yang mirip dengan Euro, yaitu menggabungkan beberapa mata uang negara-negara anggota ASEAN menjadi satu mata uang regional.
Konsep ini memiliki potensi untuk mengurangi biaya transaksi dan memperkuat integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN.
Selain itu, dengan menggunakan mata uang ASEAN, negara-negara anggota ASEAN akan lebih terlindungi dari fluktuasi nilai tukar terhadap mata uang asing.
Bank Sentral ASEAN akan bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan moneter dan memperkuat koordinasi antara negara-negara anggota ASEAN dalam menjaga stabilitas keuangan regional.
Bank Sentral ASEAN juga dapat membantu dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi di antara negara-negara anggota ASEAN.
Keempat, tantangan meningkat sistem pemerintahan dengan membentuk lembaga ekskutif, yudikatif, dan legislatif sebagai pemerintahan regional.
Trias Politica adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang mengusung pemisahan tiga kekuasaan utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Prinsip ini diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam pemerintahan.
Dalam konteks ASEAN, tantangan terbesar yang dihadapi dalam meningkatkan sistem pemerintahan regional adalah membangun lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang kuat dan independen.
Untuk menavigasi tantangan pemerintahan regional masa depan, ASEAN harus terus memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara anggotanya.
ASEAN juga perlu memperkuat peran diplomasi dan membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di luar kawasan.
