Penguatan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dan Banser harus terjadi di Indonesia karena gerakan politik ingin mempertahankan ideologi negara masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Beberapa organisasi masyarakat sejenisnya menempuh prosedur hukum dengan melalui mekanisme peradilan terkait organisasi masyarakat tersebut mempertahankan ideologi negara Indonesia.
Sebenarnya bukan hal mengejutkan pengaruh organisasi keduanya memang memiliki relasi yang bisa dilacak hingga nyaris dua organisasi masyarakat dalam dekade.
Dan hal itu tidak disembunyikan oleh keduanya antara hubungan Pemuda Pancasila dan Banser adalah dekat seperti hubungan Jokowi dan Gibran.
Dengan begitu sinergitas antara Pemuda Pancasila dan Banser karena merupakan sayap politik dari para petinggi PDI-Perjuangan yang masih aktif organisasi masyarakat baik oleh Gibran dan Jokowi.
Jika Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia memainkan isu pemerintahan pro-khilafah sedangkan Pemuda Pancasila dan Banser memainkan isu pemerintahan anti-khilafah di Indonesia.
Sebelum isu khilafah dan anti-khilafah, Inggris dan Amerika Serikat sama-sama negara mayoritas kristen misalnya, tetapi lihatlah, bentuk pemerintahan di Inggris berbeda dengan bentuk negara Amerika Serikat.
Inggris adalah negara mayoritas kristen dengan bentuk pemerintahan  Monarki sedangkan Amerika Serikat adalah negara mayoritas kristen bentuk pemerintahan Republik.
Demikian pula dengan pengalaman Arab Saudi adalah negara mayoritas Islam dengan bentuk pemerintahan Monarki sedangkan Indonesia adalah negara mayoritas Islam dengan bentuk pemerintahan Republik .
Negara-negara di dunia Kristen dan Islam pun memiliki bentuk-bentuk pemerintahan yang tidak seragam, ada yang mengambil bentuk pemerintahan Monarki dan bentuk pemerintahan Republik lalu bagaimana dengan bentuk pemerintahan khilafah lebih dekat bentuk pemerintahan Monarki atau bentuk pemerintahan Republik.
Islam lahir di kota Makkah dibawa oleh Nabi Muhammad pada waktu hijrah ke kota Madinah terjadi bai'at atau madat yang diberikan oleh mayoritas penduduk kota Madinah dan imigran dari kota Makkah kepada Nabi Muhammad agar menjadi penguasa mereka.
Dapat diartikan bai'at sebagai atau kebanyakan mandat masyarakat Indonesia kepada Jokowi dan mayoritas masyarakat Amerika Serikat Kepada Joe Biden untuk memimpin dan mengatur masyarakat melalui demokrasi dekat dengan bentuk pemerintahan khilafah.
Pada bentuk pemerintahan republik ini, kekuasaan terbesar ada di tangan rakyat, yang biasa juga disebut dengan demokrasi sehingga terpilihnya Nabi Muhammad menjadi penguasa Madinah atau disebut Walikota Madinah melalui kekuasaan rakyat dari antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj serta imigran dari kota Makkah.
Berbeda dengan Raja Salman dan Ratu Elizabeth mendapatkan bai'at atau mandat dari penguasa terdahulu sehingga kekuasaan melalui jalur darah bangsawan tidak lebih dekat bentuk pemerintahan khilafah.
Posisi Nabi Muhammad menjadi penguasa di kota Madinah dengan bai'at atau mandat seperti itu telah menempatkannya sebagai seorang Walikota Madinah  telah melalui proses musyawarah atau demokratis karena Nabi Muhammad tidak mendapatkan bai'at atau mandat dari pendahulu seperti Raja Salman dan Ratu Elizabeth.
Abdullah sebagai ayah Nabi Muhammad adalah pengusaha Arab dan bukan seorang Raja ataupun penguasa Madinah sedangkan anaknya menjadi pengusaha mendapatkan gelar dapat dipercaya (al-Amin) hingga menjadi penguasa kota Madinah (Walikota).
Sepanjang sejarahnya, Nabi Muhammad memegang amanah melalui mandat atau bai’at yang dipahami masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum sehingga khilafah yang dimaknai pemerintahan Republik mendapatkan dukungan Pemuda Pancasila hingga Banser.
Selama ini kekhilafahan Islam digambarkan oleh para pengusung Khilafah Ustmaniyah dalam bentuk pemerintahan Monarki secara turun temurun dari Bangsa Turki sedangkan pada zaman Nabi Muhammad bin Abdullah, Abu Bakar As-Shidiq bin Abu Quhafah , Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib mendapatkan kekuasaan tidak diwariskan pendahulunya.
Perubahan Indonesia dari negara Pancasila menjadi negara khilafah memang sangat membingungkan karena setiap pemimpin Indonesia sudah mendapatkan bai'at atau mandat dari rakyatnya yang beragam sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad bin Abdullah, Abu Bakar As-Shidiq bin Abu Quhafah , Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib mendapatkan kekuasaan tidak diwariskan pendahulunya masih sedarah bangsawan.
Kejam, ganas, dan tak mengenal belas kasihan kepada cucu kesayangan Nabi Muhammad yakni Hasan karena diracun  Ja'dah binti Asy'ats bin Qais al-Kindi sedangkan kepala Husein karena dipenggal kepalanya oleh  Sinan bin Anas bin Amr Nakhai pada khalifah dalam bentuk pemerintahan Monarki.
Kedaulatan sejati berada dimasyarakat Arab artinya kekuasaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat dengan istilah Arab jumhuria atau Latin res publica  telah digunakan sejak berabad lamanya dan yang paling terkenal yaitu Republik.
Nabi Muhammad setelah wafat tidak menentukan khalifah sesudahnya tapi kekhalifahan ditentukan kepada umat Islam dan Umat Islam memilih khilfah di Indonesia menggunakan bentuk pemerintahan Republik dikenal kelompok Ahlussunnah wa al-Jama'ah (ASWAJA).
Pemerintahan Indonesia membagi urusan agama dalam kementerian agama tidak hanya Islam tapi Katholik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu dalam  Pusat Pembinaan dan Pendidikan (Pusbindik) yang moderat (tidak radikal), toleran, dan hidup rukun.
Dalam rombongan besar Indonesia terdapat sangat berpengaruh besar di dalam sejarah Indonesia modern mempersaudarakan masyarakat berbeda-beda keyakinan dan agama bagi masyarakatnya sehingga Indonesia tidak berbentuk pemerintahan Monarki tapi bentuk pemerintahan Republik.
Begitu juga, komunitas pengusaha pasti akan memilih pengusaha yang mudah dipercaya (al-Amin) bagi masyarakat muslim yang terdiri dari kaum Jawa dan kaum non-Jawa serta kaum non-Islam agar kebijaksanaan tidak membangun radikalisme atas nama agama untuk perang sesama bangsa Indonesia.
Jokowi dikenal sebagai pengusaha kayu sedangkan Gibran Rakabuming sebagai pengusaha martabak bisa menjadi Walikota Solo hingga jabatan strategis lainnya di organisasi masyarakat hingga organisasi pemerintahan menolak khilafah dimaknai permusuhan oleh Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia.
Kedekatan antara agama, pemerintah, dan organisasi masyarakat begitu jelas terlihat dan telah bekerja dengan masyarakat menjaga Pancasila oleh Banser dan Pemuda Pancasila.
Tujuan organisasi masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan membuat mereka lebih terorganisir untuk memecahkan kebutuhan atau masalah mereka dengan kerja komunitas, pengembangan komunitas, dan mobilisasi komunitas.
Partisipasi dalam upaya bersama oleh semua kegiatan dan elemen masyarakat sangat penting d baik tipe komunitas  masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan alam organisasi masyarakat.
Dengan demikian, Kepercayaan sejak isu khilafah menguntungkan pejabat politik di Indonesia menjaga ideologi negara Pancasila dan mereka menggunakan organisasi masyarakat Banser dan Pemuda Pancasila dan tidak lagi diskusi dalam menentukan bentuk pemerintahan Republik untuk diganti menjadi bentuk Pemerintahan Monarki.
