Nabi Muhammad setelah wafat tidak menentukan khalifah sesudahnya tapi kekhalifahan ditentukan kepada umat Islam dan Umat Islam memilih khilfah di Indonesia menggunakan bentuk pemerintahan Republik dikenal kelompok Ahlussunnah wa al-Jama'ah (ASWAJA).
Pemerintahan Indonesia membagi urusan agama dalam kementerian agama tidak hanya Islam tapi Katholik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu dalam  Pusat Pembinaan dan Pendidikan (Pusbindik) yang moderat (tidak radikal), toleran, dan hidup rukun.
Dalam rombongan besar Indonesia terdapat sangat berpengaruh besar di dalam sejarah Indonesia modern mempersaudarakan masyarakat berbeda-beda keyakinan dan agama bagi masyarakatnya sehingga Indonesia tidak berbentuk pemerintahan Monarki tapi bentuk pemerintahan Republik.
Begitu juga, komunitas pengusaha pasti akan memilih pengusaha yang mudah dipercaya (al-Amin) bagi masyarakat muslim yang terdiri dari kaum Jawa dan kaum non-Jawa serta kaum non-Islam agar kebijaksanaan tidak membangun radikalisme atas nama agama untuk perang sesama bangsa Indonesia.
Jokowi dikenal sebagai pengusaha kayu sedangkan Gibran Rakabuming sebagai pengusaha martabak bisa menjadi Walikota Solo hingga jabatan strategis lainnya di organisasi masyarakat hingga organisasi pemerintahan menolak khilafah dimaknai permusuhan oleh Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia.
Kedekatan antara agama, pemerintah, dan organisasi masyarakat begitu jelas terlihat dan telah bekerja dengan masyarakat menjaga Pancasila oleh Banser dan Pemuda Pancasila.
Tujuan organisasi masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan membuat mereka lebih terorganisir untuk memecahkan kebutuhan atau masalah mereka dengan kerja komunitas, pengembangan komunitas, dan mobilisasi komunitas.
Partisipasi dalam upaya bersama oleh semua kegiatan dan elemen masyarakat sangat penting d baik tipe komunitas  masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan alam organisasi masyarakat.
Dengan demikian, Kepercayaan sejak isu khilafah menguntungkan pejabat politik di Indonesia menjaga ideologi negara Pancasila dan mereka menggunakan organisasi masyarakat Banser dan Pemuda Pancasila dan tidak lagi diskusi dalam menentukan bentuk pemerintahan Republik untuk diganti menjadi bentuk Pemerintahan Monarki.
