Edisi Bisnis: DME Rilis Harga Murah dan LPG Harga Mahal

Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, mengacu pada Pasal 1 angka 11 UU No. 23 Tahun 2014. 

Ruang lingkup wewenang pemerintahan daerah tidak wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan pusat, tetapi semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Adapun cara memperoleh wewenang diperoleh dari atribusi, delegasi, dan mandat sehingga pemerintah  pusat mampu mengelola proses perizinan dan pengawasan pertambangan di seluruh  Indonesia termasuk batu bara.

UU No 3 Tahun 2020 ini memberikan kepastian hukum bagi perpanjangan/konversi KK/PKP2B menjadi IUPK Operasi Produksi, juga mengatur beberapa hal penting. 

Kewenangan pengelolaan minerba yang sebelumnya didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, di dalam UU Minerba baru kewenangan berada ditangan pemerintah pusat. 

UU No 3 Tahun 2020 ini menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat. 

Namun daerah tetap akan mendapatkan manfaat, bahkan diharapkan lebih besar, dari pengelolaan minerba pasca penerbitan UU No 3 Tahun 2020 ini. 

Peran pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) yang segera akan disusun. Selain itu, UU juga memperkenalkan izin baru yaitu Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi.

UU No 3 Tahun 2020 menyeragamkan, kesamaan, dan mengakomodir dari pelaku usaha pertambangan karena bisa sinkron dengan peraturan sektoral lainnya, diyakini UU Minerba yang baru dapat membawa industri pertambangan ke arah yang lebih baik.

Paling tidak, dalam jangka pendek bisa mendorong kegiatan usaha pertambangan lebih maksimal. banyak mengatur ketentuan yang positif bagi pelaku usaha, namun penetapan sanksi pidana dan denda yang lebih berat perlu menjadi perhatian khusus bagi pemegang izin. 

Terkait konflik horizontal dan dampak  terhadap lingkungan. Adanya sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda uang sampai Rp. 100 miliar tentu diharapkan mendorong kepatuhan dari pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan.