Peran Muhammadiyah dalam Pemilu 2024

PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMILU 2024

Disusun Oleh : Kelompok 1a Semester 3

Program Studi Keperawatan Anestesiologi  

A. Pendahuluan

Salah satu ciri demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan yang sah. Menurut Syamsudin Haris, pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik masyarakat secara langsung, terbuka dan besar, yang seharusnya meningkatkan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi. Bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi satu di antara unsur terpenting. Dalam sejarahnya, Indonesia telah melaksanakan 12 kali pemilu. Indonesia terakhir melaksanakan Pemilu pada 2019.  

Pada pemilu terakhir pada 2019, Indonesia menghadapi polarisasi dan perpecahan yang luar biasa. Akar rumput bergejolak akibat memiliki pilihan capres yang berbeda. Capres pada saat itu seolah-olah membawa ideologi yang berbeda dan masyarakat yang militan terhadap capres-capres tersebut saling menyerang. Situasi sangat tidak kondusif, baik dunia nyata maupun dunia maya menjadi arena peperangan antara dua capres tersebut. Puncaknya pada 21-22 Mei 2019 kerusuhan pecah antara massa dan aparat di sejumlah titik sekitar Sarinah, Tanah Abang, dan Sabang. Lebih dari 400 orang ditangkap, 14 mobil terbakar, dan 11 unit. Semua ini adalah buntut rivalitas antara dua capres (CNN Indonesia).  

Pertanyaannya mengapa pemilu yang harusnya menjadi pesta demokrasi malah berbuntut pada kerusuhan? Ini semua tak terlepas dari kampanye hitam yang dilancarkan masing-masing capres. Hoax, informasi palsu, tuduhan serta fitnahan gencar disebarkan. Akibatnya masyarakat tersulut dan bereaksi di luar nalar. Disinilah peran organisasi-organisasi besar dibutuhkan untuk mendewasakan masyarakat. Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar memiliki peran sentral dalam hal tersebut.

Muhammadiyah tidak hanya berkutat pada isu keagamaan, kemanusiaan, dan pendidikan saja. Namun Muhammadiyah juga memahami betul dunia perpolitikkan sebagai kiprah dalam bernegara. Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia (Nashir, 2015). Namun begitu, Muhammadiyah memiliki cara berpolitik dan cara berperan dalam pemilunya tersendiri yang tentunya elegan dan beradab. Karena organisasi Muhammadiyah tidak rupawan atau tidak terpoles dengan politik.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan model kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Abdussamad, 2021). Metode kualitatif pada artikel ini diterapkan melalui :

1. Wawancara Narasumber

Sebagai sumber yang pertama adalah wawancara terhadap ahli. Ahli yang diwawancara adalah Dr. M. Nurdin Zuhri, S. Th. I., M.S.I dari LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam) sekaligus Dosen Mata Kuliah Agama Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

2. Studi Literatur

Sebagai sumber yang kedua adalah studi pustaka. Studi pustaka didapatkan dari jurnal, buku, dan website terpercaya yang kemudiaan ditelaah dan dikaji untuk mendapatkan analisis yang akurat.

Kemudian data-data dari proses penelitian tersebut diolah dan dianalisis agar dapat bersifat objektif. Data-data tersebut disarikan melalui penjelasan-penjelasan pada bab berikutnya.

C. Pembahasan

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam perlu mengambil peran dalam pemilu 2024. Tujuan keterlibatan Muhammadiyah bukan untuk kekuasaan, namun untuk perdamaian dan kemajuan bangsa agar masyarakat terhindar dari polarisasi. Muhammadiyah harus ambil bagian dalam pendewasaan bangsa untuk menghadapi pemilu demi mewujudkan negara demokratis yang "Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur"

Bagaimana Sistem Pemilu Menurut Muhammadiyah ?

Muhammadiyah berpendapat bahwa sistem pemilu merupakan bagian dari konsep darul ahdi wa syahadah, yang berarti negara indonesia terbentuk berdasarkan kesepakatan dari perjanjian yang disepakati dan kesaksian. Oleh karena itu setiap pihak harus menghormati poin-poin darul ahdi wa syahadah salah satunya adalah pemilu. Dalam pandangan Muhammadiyah, pemilu yang bermutu akan berimplikasi pada lahirnya pemimpin yang bermutu dan kepemimpinan yang mendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Sebaliknya, pemilu yang dipenuhi kecurangan akan menghasilkan pemimpin korup yang haus kekuasaan, yang lebih mementingkan urusan golongannya daripada urusan bangsa dan negara. (Yusron, 2020). Namun menurut Dr. M. Nurdin Zuhri, S. Th. I., M.S.I, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih banyak yang harus diperbaiki. Regulasi serta petugas lapangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip LUBERJURDIL PNS dan aparat harus benar-benar netral dan tidak boleh ikut berkompetesi. Lebih jauh lagi beliau menyampaikan bahwasanya sistem pemilihan ketua yang dimiliki oleh Muhammadiyah lebih meminimalisasi kemudharatan. Karena pemilihan ketua di Muhammadiyah dilakukan dengan musyawarah sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas bukan yang berorientasi pada kekuasaan semata. Namun balik lagi, Muhammadiyah tetap menghormati pelaksanaan pemilu yang ada dan mendorong prinsip LUBERJURDIL diterapkan secara holistik.  

Bagaimana Sikap Muhammadiyah Dalam Pemilu 2024?

Muhammadiyah secara kelembagaan mendukung penuh pemilu 2024 baik presiden maupun legislatif. Dalam pemilu 2024, Muhammadiyah memiliki dua sikap yaitu :

a. Muhammadiyah akan tetap netral dalam pemilu 2024 dan tidak mendukung salah satu caprees-cawapres maupun partai politik. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan muhammadiyah dari tarik menarik kepentingan politik dan kekuasaan.

b. Muhammadiyah membebaskan anggotanya dalam memilih. Begitupun dalam berkontestasi, Muhammadiyah juga membebaskan anggotanya untuk terjun melalui partai manapun asalkan tidak membawa embel-embel Muhammadiyah. Meskipun membebaskan anggotanya untuk berkontestasi, kader-kader yang terlibat dalam politik praktis harus dinonaktifkan dari jabatannya di Persyarikatan Muhammadiyah. Senada dengan hal tersebut, Dr. M. Nurdin Zuhri, S. Th. I., M.S.I juga menegaskan bahwa Muhammadiyah netral namun bukan berarti memaksa warganya untuk golput, justru mendorong anggotanya yang memiliki bakat di dunia politik untuk turut serta dalam kontestasi. Namun harus diingat, kader yang terjun ke politik harus mewarnai bukan malah diwarnai

Apa Saja Peran Muhammadiyah Dalam Pemilu 2024?

a. Dr. M. Nurdin Zuhri, S. Th. I., M.S.I menyampaikan bahwasanya sikap Muhammadiyah yang netral itu sudah menjadi peran yang besar dalam pemilu. Pasalnya Muhammadiyah memposisikan diri berada di tengah tanpa condong kana ataupun kiri. Itu menghindarkan masyarakat dari perpecahan berbasis golongan ataupun keagamaan. Karena kita tau sendiri ada beberapa ormas yang secara terang-terangan memihak salah satu paslon, yang mana justru memantik perpecahan yang berbasis golongan. Nanti akan muncul sebutan "wah jika tidak milih si A maka tandanya kamu bukan anggota ormas A" dan lain sebagainya.  

b. Muhammadiyah sebagai organisasi keagaaman memerankan fungsinya sebagai penengah dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal pemilu 2024, muhammadiyah menekankan pemerintah harus bersikap wibawa dengan tidak menunjukkan kecondongannya terhadap salah satu pihak. Muhammadiyah juga melalui berbagai lini dakwahnya senantiasa mengingatkan masyarakat untuk tidak berpecah belah, dan bermusuhan hanya karena berbeda pandangan dalam pemilu.

c. Muhammadiyah juga selalu mengingatkan masyarakat untuk memilih paslon yang adil, jujur, amanah, dan kredibel. Salah satunya melalui uji publik calon presiden dan wakil presiden yang akan dilakukan di kampus-kampus Muhammadiyah. Pasangan calon nomor urut 1, Anies-Muhaimin dijadwalkan melakukan uji publik di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu, 22 November pukul 09.00--11.00 WIB. Kemudian, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka dijadwalkan melakukannya di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat 24 November pukul 09.00-11.00 WIB. Sementara, pasangan nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan mengikuti uji publik dan dialog di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Kamis, 23 November 2023 pukul 13.00--15.00 WIB. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa muhammadiyah tidak ingin masyarakat memilih paslon dengan buta tanpa tau kredibilitas paslon yang dipilih. Dengan uji publik maka kredibilitas paslon tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai.

d. Muhammadiyah mendorong kadernya yang memiliki bakat di dunia politik untuk ikut terjun ke perpolitikkan, namun dengan syarat tidak membawa atribut muhammadiyah. Muhammdiyah juga menegaskan hendaknya kader yang terjun ke politik bisa istiqomah dan mewarnai lingkungannya secara positif sesuai dengan sifat-sifat muhammadiyah, bukan justru sebaliknya.

Bagaimana Seharusnya Generasi Muda Muhammadiyah Bersikap Dalam Menghadapi Pemilu 2024

Menurut data, pemilih pemilu 2024 didominasi oleh gen Z dan Millenial yaitu sebesar 56 %. Hal itu menunjukkan bahwa suara kaum muda sangat berpengaruh dalam pemilu. Oleh karena itu agar suara kaum muda tidak jatuh ke paslon yang salah, kaum muda harus melek politik. Kaum muda harus kritis dan teliti dalam menelusuri asal usul paslon serta visi misinya. Namun kaum muda juga harus bersikap rasional dan tidak fanatik, karena politik ini seperti sungai mengalir yang bisa berubah berubah setiap waktunya. Sehingga kaum muda tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh juga terlalu lembek dalam berpolitik. Dr. M. Nurdin Zuhri, S. Th. I., M.S.I menyampaikan, dalam memilih hendaknya warga Muhammadiyah baik generasi muda maupun tua menggunakan pendekatan :

a. Bayani, yaitu kereligiusan. Lihat kehidupan beragama paslon. Pilih paslon yang islami.

b. Burhani, yaitu pengetahuan. Lihat paslon yang wawasannya luas, kepemimpinannya bagus serta kompeten.

c. Irfani, yaitu kepekaan hati. Lihat paslon yang tutur katanya bijak, attitudenya bagus, tingkah lakunya santun, serta berlaku adil

D. Kesimpulan

Pemilu merupakan salah satu poin dalam konsep Darul Ahdi wa Syahadah, sehingga Muhammadiyah secara kelembagaan mendukung penuh pemilu 2024. Namun demikian, Muhammadiyah bersikap netral tanpa memihak paslon atau partai manapun. Muhammadiyah sebagai organisasi besar juga turut berperan dalam pemilu yaitu dengan kenetralannya maka muhammadiyah sudah berperan dalam mencegah polarisasi di masyarakat, kemudian Muhammadiyah menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat agar terlaksananya pemilu yang LUBERJURDIL, Muhammadiyah juga melaksanakan uji publik bagi paslon di kampus-kampus Muhammadiyah sebagai upaya mencerdaskan pemilih dalam melihat ktredibilitas paslon. Muhammadiyah juga mendorong kadernya untuk turut serta dalam kontestasi politik asalkan tidak membawa atribut Muhammadiyah serta memberi warna yang positif. Terakhir Muhammadiyah menekankan bahwa hendaknya pemilu disambut dengan gembira dan suka cita.  

DAFTAR PUSTAKA

Amani, Putu Eva Ditayani. (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanisme Terbuka Pemilu di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum, 3 (1). 87-104

Haris, Syamsudin, (1998), Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

Nashir, H. (2015). Kompleksitas Relasi Muhammadiyah dan Politik. In Ijtihad Politik Muhammadiyah (pp. 105--149). Pustaka Pelajar.

Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar : CV. Syakir Media Press

https://muhammadiyahponorogo.or.id/muhammadiyah-dan-politik/. Diakses pada 23 November 2023

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial. Diakses pada 23 November 2023.

https://pemilu.tempo.co/read/1798124/ini-jadwal-uji-publik-muhammadiyah-prabowo-gibran-belum-pasti. Diakses pada 23 November 2023.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200522051704-20-505747/22-mei-setahun-yang-lalu-jakarta-membara-di-masa-pemilu. Diakses pada 23 November 2023.

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/17/muhammadiyah-tegaskan-netralitas-pada-pemilu-2024. Diakses pada 23 November 2023.