Fraud Birokrasi dan Sertifikat Pesisir, Simbol Kekacauan Sistem Pertanahan.

Kasus pagar laut Tangerang adalah pengingat bahwa integritas dan transparansi dalam pengelolaan aset negara harus menjadi prioritas. Semua pihak, dari tingkat lokal hingga pusat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses yang adil dan sesuai aturan.

Proses hukum yang menyeluruh dan mendalam sangat penting sebelum pembatalan sertifikat dilakukan. Pembatalan sertifikat tanpa didahului proses hukum yang jelas berpotensi menimbulkan dampak kontra produktif, seperti melepaskan unsur pidana dari mafia laut yang terlibat. 

Sebagai langkah awal, harus ada pembuktian hukum yang kuat terkait pelanggaran, baik itu fraud teknis, pemalsuan dokumen, maupun penyampaian data palsu. Dengan cara ini, keadilan dapat ditegakkan tanpa meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kasus ini menegaskan bahwa fraud birokrasi dalam pengelolaan pertanahan adalah masalah sistemik yang membutuhkan solusi menyeluruh. Jika tidak segera diperbaiki, kasus-kasus serupa akan terus terulang, memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pengelolaan aset maritim harus dilindungi dari infiltrasi mafia dan manipulasi birokrasi demi memastikan kedaulatan negara tetap terjaga.