BUMN Tak Maksimal, PAJAK jadi Tumbal ?

Jabatan direksi dan komisaris harus diisi oleh orang-orang profesional, bukan sekadar afiliasi politik. Manajemen yang kompeten akan meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan aset negara.

Setiap BUMN wajib memiliki target kinerja yang jelas dan terukur. Jika gagal, manajemen harus dievaluasi atau diganti. Hilirisasi produk, seperti pengolahan nikel menjadi baterai kendaraan listrik, dapat menambah nilai ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Transparansi juga harus ditegakkan.

Setiap dana yang disuntikkan ke BUMN melalui PMN wajib diaudit dan dilaporkan secara terbuka. Selain itu, BUMN perlu membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta untuk mengurangi beban APBN dan mempercepat realisasi proyek strategis.

Reformasi ini tidak lagi bisa ditunda. Jika BUMN dikelola dengan baik, mereka tidak hanya akan mengurangi beban rakyat, tetapi juga menjadi kekuatan utama dalam mendorong pembangunan ekonomi.

BUMN memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama ekonomi nasional, tetapi masalah inefisiensi, tata kelola, dan politisasi sering kali menghambat kontribusinya.

Ketika BUMN tidak dikelola dengan baik, rakyat menjadi korban melalui pajak yang lebih tinggi untuk menutupi defisit. "BUMN tak maksimal, pajak yang jadi tumbal" adalah gambaran nyata dari kondisi ini.

Reformasi menyeluruh di tubuh BUMN bukan hanya kebutuhan, tetapi juga keharusan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, BUMN dapat menjadi solusi jangka panjang bagi pembangunan, mengurangi beban pajak rakyat, dan memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Pemerintah harus segera bertindak untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan manfaat maksimal bagi negara dan rakyat.