Paradigma Major Strait dalam Analisis Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi di Indonesia

Geostrategi merupakan sebuah pandangan terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh sebuah negara dan menjadikan analisis tersebut untuk membuat sebuah strategi untuk diterapkan dalam rangka mencapai tujuan kepentingan nasional yang telah ditetapkan. 

Dalam pandangan Indonesia, geostrategi merupakan wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia atas dirinya sehingga memanfaatkan hal tersebut untuk kemakmuran rakyatnya. 

Dalam wawasan kebangsaan Indonesia seperti yang telah disebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kondisi demografi, sumber daya alam, dan geografis serta unsur-unsur social lainnya (Ipoleksosbudhankam). Seperti yang diungkapkan bahwa dalam mencapai Poros Maritim Dunia maka Indonesia menetapkan lima pilar yang yang telah diubah melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia menjadi tujuh pilar yang terdiri atas : 

1). Pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya kelautan; 2). Pertahanan, keamanan, penegakkan hukum, dan keselamatan di laut; 3). Tata Kelola dan kelembagaan laut; 4). Ekonomi, infrastrukur kelautan, dan peningkatan kesejahteraan; 5). Perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan ruang laut; 6). Budaya bahari; dan 7). Diplomasi maritim (Mawaddah, 2022). Maka ketujuh pilar PMD tersebut dapat menjadi pandangan geostrategi Indonesia di bidang kemaritiman. Beberapa area-area kemaritiman termasuk juga didalamnya choke point dan major strait yang dimiliki Indonesia mempunyai dampak atas geostrategi Indonesia terhadap tujuannya untuk menjadi Poros Maritim Dunia.

Dalam pengelolaan choke point dan major strait yang ada di beberapa wilayah Indonesia tersebut tentunya turut perlu menjadi perhatian dalam upaya Indonesia menjadi Poros Maritim dunia. Dari pengelolaannya tersebut maka diperlukan pembangunan yang dapat mendukung pilar-pilar PMD tersebut. Misalnya pembangunan satelit untuk mengawasi pergerakan kapal asing yang berlayar guna menghindari kejahatan-kejahatan laut seperti pencurian ikan, perompakkan, dan lain-lain. choke point dan major strait ini merupakan pintu masuk bagi kapal-kapal asing yang berlayar melewati Indonesia. 

Maka berdasarkan pernyataan dari Clausewitz bahwa perang di masa keadaan damai bukan berarti mengabaikan aspek pertahanan negara justru harus membuat sebuah perencanaan atau strategi untuk memperkuat pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional termasuk PMD ini (Hadyanti & Rudiawan, 2022). 

Maka choke point dan major strait memerlukan wilayah yang vital sehingga strategi pertahanan yang efektif sangat dibutuhkan untuk menjaga wilayahnya karena menurut Mahan dan Corbett, choke point dan major strait ini merupakan titik-titik strategis perdagangan dunia sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pangkalan-pangkalan militer sangat dibutuhkan (Hadyanti & Rudiawan, 2022). 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat yang dapat mengamati dan mengawasi wilayah choke point dan major strait dari kejauhan dengan jangkauan yang luas maka satelit disini diperlukan secara khusus untuk pertahanan militer (Hadyanti & Rudiawan, 2022). Selain itu, kerja sama bilateral tersebut perlu diarahkan untuk menjaga choke point dan major strait ini dengan negara-negara terdekat dari letak selat-selat tersebut seperti kerja sama antara Indonessia, Malaysia, dan Singapura yang menghasilkan kerja sama untuk patroli di Selat Malaka melalui Malacca Straits Sea Patrol (MSSP) dan Eye in the sky (Haqiqi, 2020). Kerja sama tersebut juga untuk menjalin stabilitas-stabilitas daerah di sekitar choke point dan major strait yang ada di Indonesia.

Dalam rangka menjaga posisi Indonesia di percaturan dunia pun, maka beberapa choke point dan major strait ini dapat dijadikan sebagai soft power dalam proses bernegosiasi dengan berbagai pihak termasuk juga yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan selat-selat tersebut. Posisi diplomasi tersebut harus menguntungkan Indonesia dan hal tersebut menjadi bagian dari geostrategi Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya. 

Selain itu, untuk memperkuat terhadap geostrategi Indonesia sebagai negara maritim maka dibutuhkan Pendidikan yang mencerminkan indentitas tersebut atau disebut juga budaya bahari. Budaya bahari dapat didefinisikan sebagai cara pandang termasuk perilaku dan tata cara hidup manusia dalam suatu kesatuan bangsa terhadap pemanfaatan laut dan seluruh potensi maritim yang terkandung baik di dalam, di permukaan, maupun disekitar lautnya guna memenuhi kebutuhan hidup dan perekonomian dengan mengembangkan paradigma, sistem social, dan teknologi yang mendukungnya (Siswanto, 2018). 

Peningkatan terhadap budaya bahari tersebut merupakan tugas dari Pendidikan yang dapat dengan mudah untuk mempengaruhi pola pikir generasi-generasi yang akan datang untuk sadar akan potensi kemaritiman yang ada di Indonesia termasuk juga adanya choke point dan major strait ini agar di masa yang akan datang pengelolaannya dapat dilakukan dengan lebih baik dan ini merupakan salah satu bentuk pembangunan non-fisik bagi sumber daya manusia Indonesia.