Terkait dengan belanja pemerintah untuk Pemilu 2019, Ani menjelaskan bahwa anggaran APBN 2019 yang dialokasikan untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2019 terbagi ke dalam tiga tahun anggaran.Â
Untuk 2017, realisasi anggaran persiapan Pemilu 2019 mencapai Rp465,7 miliar, sedangkan realisasi untuk 2018 mencapai Rp9,33 triliun. Sementara itu, untuk APBN 2019 dialokasikan pagu anggaran Pemilu sebesar Rp23,94 triliun yang terdiri dari anggaran penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp15,79 triliun, anggaran pengawasan sebesar Rp4,86 triliun, dan anggaran pendukung Pemilu sebesar Rp3,29 triliun.
Dari sisi penyelenggaraan pemilu saja atau tanpa anggaran pengawasan dan pendukung, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp465,7 miliar (APBN 2017), Rp9,33 triliun (APBN 2018), dan pagu anggaran Rp Rp15,79 triliun untuk APBN 2019. Sehingga, total realisasi dan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 selama tiga tahun terakumulasi sebesar Rp25,59 triliun.
Mendukung hal tersebut, lead economist Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan beberapa dampak ekonomi dari adanya Pemilu serentak 2019. Menurutnya, Pemilu serentak akan memberikan dampak politik yang signifikan, seperti mendorong tingkat partisipasi politik dalam Pemilu, khususnya untuk Pemilu legislatif yang pada umumnya rendah. Dalam jangka pendek, ada dua dampak ekonomi dari keputusan pemerintah untuk mengadakan Pemilu serentak.
Pertama, penghematan anggaran penyelenggaraan Pemilu karena dilaksanakan satu kali, baik APBN maupun non-APBN, khususnya untuk operasional pada hari H seperti biaya pengadaan tempat pemungutan, anggota penyelenggara maupun petugas keamanan.Â
Namun, biaya operasional untuk pengamanan juga dapat meningkat apabila partisipasi politik dalam Pemilu lebih tinggi dari ekspetasi dikarenakan Pemilu serentak.
Kedua, kegiatan kampanye yang dilakukan calon legislatif dan presiden dapat memicu aktivitas ekonomi, khusunya untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Kampanye akan cenderung fokus untuk menarik suara mayoritas kelas ekonomi menengah ke bawah. "Biaya kampanye per suara untuk masyarakat kelas tersebut relatif lebih rendah.Â
Pembagian sembako, panggung rakyat, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, maupun desa, membutuhkan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan biaya kampanye di daerah perkotaan untuk kelas menengah ke atas.Â
Jumlah peserta Pemilu legislatif juga meningkat di Pemilu 2019 dikarenakan adanya ekspansi otonomi daerah dan meningkatnya jumlah populasi di beberapa daerah. Penambahan jumlah dapil juga dapat meningkatkan pengeluaran kampanye di dapil-dapil baru dan meningkatan penyebaran aktivitas ekonomi," ungkap Josua.
