Belanda Menjajah Nusantara Hanya 30 Tahun

Lekat tertanam dalam pemahaman bangsa Indonesia, bahwa Belanda menjajah wilayah Indonesia selama 350 tahun. Pemahaman itu lebih bersifat politis dan mungkin bisa dikatakan sebagai ujaran kebencian, dan tidak berdasar fakta sejarah. Marilah kita menelaah secara rasional, tidak emosional, apalagi politis.

Cornelis de Houtman

Mendaratnya empat kapal dagang Belanda pada tanggal 22 Juni 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman di pelabuhan Banten, selalu dipergunakan sebagai tonggak awal penjajahan Belanda atas Indonesia. Namun itu kesalahkaprahan terparah para sejarawan Indonesia.

Cornelis hanyalah seorang saudagar yang dikirim oleh perseroan dagang Compagnie van Verre di Amsterdam. Bahkan, saudagar ini pun tidak memperoleh ijin dagang oleh penguasa Banten karena keangkuhan dia. Baru pada tanggal 1 Mei 1598, rombongan kapal dagang Belanda lain yang dipimpin oleh Jacob van Neck, van Heemskerck, dan van Waerwijck, berhasil mendarat dan mendapat ijin berdagang dari Sultan Banten karena kemampuan diplomasi mereka.

Sejak 1 Mei 1598 itu berbagai misi dagang Belanda berlayar silih berganti ke Nusantara untuk berbisnis. Mereka tidak ada urusan dengan Kerajaan Belanda. Bahwa mereka membayar pajak ke kerajaan itu perkara lain lagi. Sebagaimana biasa dalam bisnis, terjadilah persaingan antar mereka, dan akhirnya persaingan menjadi sangat tidak sehat. Padahal para pedagang Belanda tersebut masih harus bersaing dengan Portugis dan Spanyol yang jauh sebelumnya lebih dahulu telah menguasai jalur perdagangan Nusantara -- Eropa.

VOC

Karena melihat kondisi yang tidak sehat tersebut, pada tahun 1602 para perusahaan dagang dari enam kota di Belanda meleburkan diri dengan restu Kerajaan Belanda, ke dalam satu wadah dagang bernama VOC, Vereenigde Oost-Indie Compagnie, atau Persatuan Dagang Hindia Timur. Bahkan pihak kerajaan Belanda membantu mereka dengan kekuasaan besar pada VOC melalui pemberian "hak dagang istimewa" alias octrooi.  VOC diberi ijin untuk memiliki pasukan keamanan semacam tentara, VOC diberi ijin melakukan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, bahkan jika diperlukan VOC diberi hak untuk menyerang kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dianggap menghalangi kelancaran misi dagang VOC, dan mengauasai secara terbatas wilayah mereka.

Dan sejak itu VOC menjalankan misinya sebagai perusahaan dagang swasta, samasekali tidak mewakili pemerintahan Kerajaan Belanda. Terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, VOC menganggap mereka sebagai kerajaan merdeka, berdaulat, yang mereka minta melakukan perjanjian dagang dengan VOC sebagai mitra dagang walaupun seringkali dengan paksaan melalui unjuk kekuatan militer. Bukankah sampai sekarang pun, banyak perusahaan trans-nasional juga melakukan tekanan-tekanan demikian kepada Indonesia dan negara-negara lemah lainnya dengan berbagai cara?

Negara Dalam Negara, Bangkrut

Dengan kekuasaan yang demikian besar, VOC dalam perjalanannya menjadi negara dalam negara bagi Kerajaan Belanda. Tidak jarang terjadi konflik antara VOC dan pihak kerajaan. Korupsi merajalela dalam tubuh VOC dan perusahaan induk ini tidak lagi bisa dikendalikan oleh pemerintah kerajaan. Mereka menjadi ancaman tersendiri bagi Kerajaan Belanda sampai abad 19.

Pada puncak kekacauan tipikor yang menggila di tubuh VOC dan mereka juga harus menghadapi berbagai perlawanan di Nusantara, VOC dinyatakan pailit. Pada tahun 1799 firma dagang yang sebelumnya mendatangkan pajak berlimpah ke kerajaan Belanda tersebut dilikuidasi pemerintah Belanda. Seluruh asetnya disita negara. Termasuk disita adalah wilayah-wilayah pelabuhan dan segala bangunan di atasnya beserta hak-hak dagangnya.

Konsolidasi Gagal

Sejak awal abad 19 pemerintah Kerajaan Belanda mengkonsolidasi kekuasaan yang dirintis VOC di beberapa wilayah Nusantara, namun terseok-seok, dan bisa dikatakan gagal. Berbagai perang di Nusantara telah melemahkan Belanda dan membuat kas kerajaan terkuras habis. Praktis Kerajaan Belanda tidak berhasil menguasai wilayah-wilayah bekas kekuasaan VOC yang diperoleh dari konsesi yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara.

Berbarengan dengan itu, Kerajaan Belanda masih harus menghadapi Inggris dan Perancis di abad 19 tersebut. Bahkan wilayah Nusantara pernah diambil alih Inggris dengan Sir Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal.

Berbagai perang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara itu baru benar-benar berakhir pada tahun 1912 dalam Perang Aceh yang paling merugikan Belanda karena kedigdayaan Kasultanan Aceh dalam menggalang perlawanan.  Praktis sejak tahun 1912 itulah, barulah Kerajaan Belanda sebagai sebuah negara benar-benar menguasai wilayah Nusantara secara de jure, de facto, dan secara kepemerintahan. Itu pun tidak semua wilayah Nusantara "dijajah" dalam pengertian dikuasai wilayah mereka, karena kemandirian dan kemerdekaan mereka diakui.

Menjajah Nusantara 30 Tahun

Dalam pasal 44 Regeringsreglement Kerajaan Belanda tahun 1854 (regeringsregelement = tata pemerintahan) yang disahkan Parlemen, diatur tentang pengakuan kedaulatan atas berbagai kerajaan Nusantara yang merdeka. Jadi, di mana penjajahan Belanda-nya atas seluruh Indonesia yang ex-Nusantara?

Sehingga bisa dikatakan, pemerintah Kerajaan Belanda benar-benar mulai menjajah wilayah Nusantara adalah sejak 1912. Jika kedatangan Jepang tahun 1942 dianggap sebagai akhir penjajahan Belanda atas Nusantara, maka mereka hanya menjajah Nusantara selama 30 tahun, bukan 350 tahun! Namun bila kita akan menganggap awal Kerajaan Belanda menjajah adalah saat mereka mengambil alih VOC, maka penjajahan Belanda atas Nusantara bisa dianggap selama 142  tahun. Namun ingat, itu pun hanya sebagian kecil wilayah Nusantara yang benar-benar dikuasai teritorialnya, misalnya di Jawa. Dan perlu diingat pula Pasal 44 Tata Pemerintahan Kerajaan Belanda tahun 1854 itu!