Kepolisian RI Belum Mau Berubah seperti Harapan Rakyat

Kenyataan diatas adalah perangai kotor para petinggi Kepolisian RI yang menunjukkan bahwa Kepolisian RI belum mau melakukan reformasi total dan yang disaksikan masyarakat adalah hanya reformasi bohong-bohongan di Kepolisian RI.

Terbukti sampai saat ini, Kepolisian RI tidak menampakkan adanya sebuah perubahan yang signifikan sebangaimana harapan seluruh rakyat Indonesia kepada Kepolisian RI. Dalam hal penetapan tersangka terhadap Ibu Tri Rismaharini di Surabaya, antara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jatim ada keterlambatan atau pembusukan penetapan tersangka yaitu surat Polda Jatim SPDP No. B/415/V/15/Reskrim dari Polda Jatim tertanggal 28 Mei 2015 baru diterima Kejati tanggal 30 September 2015 dilakukan pengumumannya oleh Kejati Jatim pada tanggal 23 Oktober 2015.

Publik mendapatkan berita yang sangat mengejutkan, bahwa Walikota Surabaya yang sangat terkenal itu ditetapkan oleh Kapolda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim sebagai tersangka atas penyalah gunaan wewenang jabatan. Ada kelucuan yang bisa kita nilai sebagai Lembaga Kepolisian RI cq. Kapolda Jatim melakukan tugas secara ecek-ecek bermain-main Irjen Anton Setiadji mengatakan : "Yang bersangkutan belum pernah diperiksa." Keterangan lebih lengkap lagi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwoono yang mengatakan: "Saya belum dapat konfirmasi dari penyidiknya (reserse)," kata Kombes RPA Yuwono saat dihubungi wartawan Kompas, Jumat (23/10/2015). "Lebih jelasnya tanyakan ke Kejati Jatim, saya belum dapat konfirmasinya," sambungnya. Kompas.com (24/10/2015). Ini merupakan kesalahan yang paling fatal dari Kepolisian RI cq. Kapolda Jatim.

Polda Jawa Timur (Jatim) akan segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk kasus sengketa Pasar Turi. Sebelumnya beredar kabar jika mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi tersangka dalam kasus itu. Direskrimum Polda Jatim, Kombes Wibowo menjelaskan dikeluarkannya SP3 karena penyidik menyimpulkan kasus sengketa Pasar Turi tidak cukup bukti untuk dilanjutkan."SP3 itu akan kita keluarkan setelah gelar (perkara) terakhir pada 25 Oktober 2015, lalu SP3 akan kita sampaikan ke Kejakgung dalam waktu sehari sesudah SP3 itu terbit," katanya.

Masih beginikah cara kerja dan cara pengungkapan Kepolisian RI atas sesuatu kasus ? Bisa saja Kepolisian RI dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas seorang Walikota Surabaya mejelang Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Kita sepakat untuk memeriksa jajaran Kapolda Jatim dan jajaran Kejati Jatim dalam kasus ini, agar kedepan tidak terjadi hal yang sefatal dan sekonyol bodoh seperti ini. (Abah Pitung)