Pengawasan Terhadap Pejabat Daerah
Perlu ada pengawasan khusus terhadap pejabat di daerah yang bekerja sama dengan pengusaha tanah kavling ilegal. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketimpangan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Kebijakan untuk Mengurangi Ketimpangan
BBT harus menciptakan kebijakan yang memastikan kesetaraan antara orang kaya dan miskin. Langkah-langkah seperti pembatasan penguasaan lahan yang berlebihan oleh individu atau perusahaan besar, serta program redistribusi tanah untuk kelompok miskin, sangat penting untuk mengurangi jurang ketimpangan.
Peningkatan Edukasi Publik
Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi Badan Bank Tanah. Oleh karena itu, diperlukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan tanah yang berkeadilan.
Kesimpulan
Badan Bank Tanah merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dan menciptakan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Dengan peran penting dalam redistribusi tanah, pengelolaan lahan terlantar, dan penyediaan lahan untuk kepentingan publik, BBT memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi berkeadilan. Namun, keberhasilan lembaga ini sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan.
Harapannya, Badan Bank Tanah dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kesejahteraan rakyat bukanlah mimpi, melainkan visi yang dapat diwujudkan bersama.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI