Mendorong Pembangunan Berkelanjutan
BBT dapat memastikan bahwa penggunaan tanah dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kawasan konservasi, pengelolaan lahan gambut, serta pencegahan alih fungsi lahan pertanian produktif secara sembarangan.
Pemberantasan Pengusaha Ilegal
Di wilayah Serang, Banten, banyak ditemukan pengusaha penjual tanah kavling yang tidak sesuai dengan peraturan, sehingga merugikan masyarakat seperti penundaan serah terima lahan selama bertahun-tahun. Kebijakan Bank Tanah perlu fokus pada pemberantasan pengusaha ilegal dan memperketat pengawasan terhadap praktik ini, termasuk kerjasama dengan pejabat daerah yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
Mafia Pertanahan di Wilayah Serang
Banyak korban mafia pertanahan di wilayah Serang, Banten, yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Salah satu contoh adalah kasus mafia tanah 100 hektar di Kecamatan Banjarsari, Kota Serang, di mana para korban tidak mendapatkan kembali uang mereka, meskipun tanah tersebut telah disita oleh negara. Kondisi ini menuntut Badan Bank Tanah dan pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib korban dan memastikan adanya restitusi yang adil.
Pungutan Liar Menghambat Pengusaha Properti
Sebagai praktisi agen properti di wilayah Serang, Banten, selama 4 tahun, saya melihat banyak praktik pungutan liar (pungli) baik dari ormas maupun oknum aparat dan pejabat daerah. Hal ini membuat pengusaha properti, khususnya tanah kavling, terhambat sehingga terpaksa meningkatkan harga penjualan. Akibatnya, masyarakat semakin kesulitan memiliki tanah karena harga yang tinggi. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan Badan Bank Tanah untuk menciptakan regulasi yang melindungi pengusaha dan masyarakat.
Harapan dan Masukan untuk Badan Bank Tanah
Transparansi dan Akuntabilitas
Kepercayaan masyarakat terhadap BBT sangat bergantung pada transparansi dalam pengelolaan tanah. Publikasi data, laporan tahunan, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas lembaga ini.
