Keberanian untuk bertindak dan kesadaran untuk tidak melanggar nilai-nilai moral membutuhkan dukungan dari sistem dan budaya yang kondusif. Dalam pemerintahan, ini berarti menciptakan lingkungan di mana integritas menjadi nilai utama. Tanpa budaya integritas, individu yang berani bertindak dengan moral yang tinggi akan mudah tenggelam dalam arus pelanggaran sistemik.
Budaya integritas adalah lingkungan di mana kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab menjadi prinsip utama dalam setiap keputusan dan tindakan. Budaya ini tidak hanya dipegang oleh individu, tetapi juga diinternalisasi oleh institusi dan sistem yang ada. Dalam konteks pemerintahan, budaya integritas memastikan bahwa keberanian untuk bertindak tidak pernah melenceng dari koridor etika dan hukum.
Komponen Utama Budaya Integritas:
1. Kepemimpinan Berintegritas
Pemimpin adalah teladan utama dalam membangun budaya integritas. Pemimpin yang memiliki keberanian dan kesadaran moral akan menciptakan efek domino di dalam institusi yang dipimpinnya. Nelson Mandela, misalnya, tidak hanya menjadi simbol keberanian, tetapi juga integritas dalam setiap tindakannya.
2. Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
Budaya integritas hanya dapat berkembang jika ada sistem yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dalam pemerintahan, ini berarti memastikan bahwa setiap kebijakan, proyek, atau anggaran dapat diawasi oleh publik. Misalnya, penggunaan teknologi seperti e-budgeting atau e-government dapat meminimalkan peluang korupsi.
3. Pendidikan dan Pelatihan Etika
Integritas bukanlah sifat bawaan; ia perlu diajarkan dan dilatih. Pemerintah dapat menyelenggarakan program pelatihan etika untuk pejabat publik, memastikan mereka memahami pentingnya moralitas dalam setiap keputusan yang diambil.
4. Sanksi yang Tegas
Budaya integritas hanya akan efektif jika ada konsekuensi nyata bagi mereka yang melanggar. Kasus seperti korupsi Rp271 triliun menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa.